 |
| Dokumentasi Kontributor Celebes Post |
CELEBES POST | BONE — Proses penegakan hukum kembali menjadi sorotan publik setelah majelis hakim menggelar sidang lapangan (pemeriksaan setempat) di Desa Lanca, Kabupaten Bone, pada Jumat (24/4/2026). Agenda ini merupakan lanjutan dari persidangan yang sebelumnya digelar di Pengadilan Negeri Bone pada pagi harinya.
Sidang lapangan yang berlangsung sekitar pukul 10.30 WITA tersebut berjalan aman, tertib, dan kondusif. Pemeriksaan lokasi sengketa dilakukan secara langsung oleh majelis hakim guna memastikan kesesuaian fakta di lapangan dengan dokumen yang diajukan dalam persidangan.
Sejumlah pihak yang hadir menilai jalannya sidang berlangsung humanis dan profesional, tanpa adanya tekanan ataupun intimidasi dari pihak manapun.
“Kami melihat langsung bagaimana hakim bekerja secara objektif dan independen. Ini menjadi harapan besar bagi masyarakat,” ungkap salah satu sumber yang mengikuti jalannya sidang.
 |
| Dokumentasi Kontributor Celebes Post |
 |
| Dokumentasi Kontributor Celebes Post |
 |
| Dokumentasi Kontributor Celebes Post |
 |
| Dokumentasi Kontributor Celebes Post |
 |
| Dokumentasi Kontributor Celebes Post |
 |
| Dokumentasi Kontributor Celebes Post |
 |
| Dokumentasi Kontributor Celebes Post |
 |
| Dokumentasi Kontributor Celebes Post |
 |
| Dokumentasi Kontributor Celebes Post |
Harapan Keadilan Masyarakat Menguat
Sengketa yang bergulir di Desa Lanca disebut berkaitan dengan status sertifikat hak pakai yang dinilai berdampak langsung terhadap hak-hak masyarakat. Warga pun menaruh harapan besar agar majelis hakim dapat memberikan putusan yang adil dan berpihak pada kebenaran hukum.
Sidang lapangan menjadi momen krusial dalam perkara ini, karena memungkinkan hakim melihat langsung objek sengketa secara nyata, bukan sekadar berdasarkan dokumen administratif.
Aswandi Hijrah Angkat Bicara: Jangan Ada Kompromi dengan Ketidakadilan!
Direktur Law Firm Keadilan Insan Nusantara, Aswandi Hijrah, SH., MH., memberikan komentar tajam terkait jalannya proses hukum tersebut.
Menurutnya, majelis hakim memegang peran vital sebagai benteng terakhir keadilan bagi masyarakat yang selama ini merasa terpinggirkan.
“Hakim bukan sekadar pemutus perkara, tetapi penjaga nurani keadilan. Jika dalam perkara ini terbukti ada cacat hukum dalam penerbitan sertifikat, maka tidak boleh ada kompromi—harus dibatalkan!” tegas Aswandi dengan nada keras.
Ia juga menyoroti pentingnya independensi hakim dalam menghadapi berbagai potensi intervensi, baik yang bersifat langsung maupun terselubung.
“Jangan sampai kepercayaan publik runtuh hanya karena keberanian hakim dikalahkan oleh kepentingan tertentu. Putusan ini harus menjadi pesan kuat bahwa hukum tidak bisa dibeli dan tidak tunduk pada kekuasaan,” lanjutnya.
Sorotan pada Integritas Peradilan
Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap lembaga peradilan, integritas hakim kembali menjadi fokus utama. Sidang lapangan di Desa Lanca dinilai sebagai ujian nyata bagi kredibilitas peradilan, khususnya di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Aswandi menambahkan bahwa jika majelis hakim mampu menghadirkan putusan yang adil dan berani, maka hal itu akan menjadi preseden penting bagi penegakan hukum di Indonesia.
“Ini momentum. Jika hakim berani berdiri di atas kebenaran, maka mereka bukan hanya memutus perkara, tetapi juga menyelamatkan kepercayaan rakyat terhadap hukum,” pungkasnya.
Menanti Putusan Penentu
Dengan telah dilaksanakannya sidang lapangan, perkara kini memasuki fase krusial menuju putusan akhir. Masyarakat Desa Lanca berharap hasil akhir tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menghadirkan keadilan substantif yang selama ini dinantikan.
CELEBES POST akan terus mengawal perkembangan kasus ini secara tajam, mendalam, dan berimbang sebagai bentuk komitmen dalam menyuarakan kepentingan rakyat.
(Redaksi CELEBES POST | Pewarta Penyambung Lidah Rakyat)
