CELEBES POST | MAKASSAR — Kemacetan panjang hingga sekitar satu kilometer di Jalan Dg Tata, Kota Makassar, bukan sekadar persoalan antrean kendaraan. Kondisi ini menjadi tamparan bagi sistem pengawasan dan pengendalian lalu lintas di Kota Makassar. Ketika pengendara terjebak berjam-jam, kendaraan berat seperti truk tangki dan dump truck terus melintas di tengah kepadatan, sementara kehadiran petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Makassar justru dipertanyakan.
Rabu (18/11/2026), keluhan pengguna jalan kembali mencuat. Pengendara roda dua maupun roda empat harus menghadapi arus lalu lintas yang tersendat. Aktivitas masyarakat terganggu, waktu perjalanan terbuang, bahkan risiko kecelakaan semakin mengkhawatirkan akibat bercampurnya kendaraan kecil dan kendaraan berat di ruang jalan yang padat.
MACET BERULANG, PENGAWASAN DIPERTANYAKAN!
Persoalan ini bukan hanya tentang banyaknya kendaraan yang melintas. Publik kini mempertanyakan fungsi pengawasan Dishub Kota Makassar.
Di mana petugas ketika antrean kendaraan mengular? Siapa yang bertanggung jawab mengatur pergerakan kendaraan berat pada jam-jam sibuk? Apakah sudah ada evaluasi terhadap pola operasional truk tangki dan dump truck yang melintasi kawasan tersebut?
Pantauan awak media menunjukkan sejumlah kendaraan berat bermuatan melintas di tengah kepadatan arus lalu lintas. Namun, pada saat pemantauan, tidak terlihat petugas Dishub melakukan pengaturan di titik kemacetan tersebut.
Seorang pengendara sepeda motor yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan kekecewaannya.
"Setiap hari beginilah. Kami sudah bosan. Dinas Perhubungan seolah tutup mata. Kami tidak meminta banyak, cukup ada petugas yang mengatur supaya kemacetan tidak semakin parah," ungkapnya.
![]() |
| Rabu (18/11/2026), keluhan pengguna jalan kembali mencuat. Pengendara roda dua maupun roda empat harus menghadapi arus lalu lintas yang tersendat |
KENDARAAN BERAT MELINTAS, KESELAMATAN WARGA JADI TARUHAN!
Keberadaan truk tangki dan dump truck di tengah kepadatan lalu lintas memunculkan persoalan serius yang tidak boleh dianggap sepele.
Selain menghambat mobilitas masyarakat, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan, terutama bagi pengendara sepeda motor dan pejalan kaki yang harus berbagi ruang dengan kendaraan berukuran besar.
Jika kondisi ini terus berulang tanpa pengaturan yang memadai, masyarakat tentu berhak mempertanyakan sejauh mana pemerintah hadir menjamin keselamatan pengguna jalan.
WALI KOTA MAKASSAR HARUS TURUN TANGAN!
Masyarakat mendesak Wali Kota Makassar tidak tinggal diam menyikapi persoalan tersebut. Evaluasi terhadap kinerja Dishub, khususnya pengawasan di Jalan Dg Tata, dinilai perlu segera dilakukan.
Dishub juga didesak menjelaskan apakah terdapat pengaturan khusus mengenai jam operasional kendaraan berat, bagaimana pengawasan di lapangan dijalankan, serta langkah konkret apa yang disiapkan untuk mengurai kemacetan berulang.
Seorang warga lainnya bahkan melontarkan kritik keras.
"Sampai kapan Dishub diam? Apa harus menunggu ada korban kecelakaan dulu baru ada tindakan?" cetusnya.
JANGAN TUNGGU KORBAN BARU BERTINDAK!
Kemacetan hingga satu kilometer bukan persoalan yang pantas dibiarkan menjadi rutinitas masyarakat. Pemerintah tidak cukup hanya memiliki aturan di atas kertas. Pengawasan di lapangan, penempatan personel pada jam rawan, rekayasa lalu lintas, serta evaluasi lintasan kendaraan berat harus menjadi perhatian serius.
Publik membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar penjelasan setelah persoalan menjadi sorotan.
Kini pertanyaan besarnya: apakah Dishub Kota Makassar akan segera melakukan pembenahan, atau masyarakat kembali harus menerima kemacetan yang sama setiap hari?
CELEBES POST menegaskan, keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan merupakan tanggung jawab pelayanan publik yang tidak boleh diabaikan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Dishub Kota Makassar terkait kemacetan tersebut maupun langkah penanganan yang akan dilakukan.
Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Wali Kota Makassar, Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, serta pihak terkait demi memastikan pemberitaan tetap berimbang dan kepentingan masyarakat mendapatkan perhatian.
SR | CELEBES POST - Pewarta Penyambung Lidah Rakyat

