![]() |
| Dokumentasi kontributor Celebes post |
CELEBES POST | Makassar – Lemkira.Com. Undangan resmi untuk memanggil sebanyak 114 Kepala SMAN dan SMKN se‑Sulawesi Selatan pada Jumat (19/11/2026) kembali memicu kecemasan kalangan kepala sekolah. Undangan tersebut tertulis bertajuk koordinasi kebijakan manajemen ASN, berlandaskan PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS serta Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja ASN, bertempat di Ruang Guru Jusuf Kalla, Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar.
Dalam daftar undangan juga dihadirkan PLT Sekda Provinsi Sulsel Andi Winarno beserta jajaran BKD. Namun yang menjadi persoalan utama di kalangan kepala sekolah adalah dugaan tujuan pertemuan tersebut untuk meminta menerima SK pengunduran diri atau penunjukan status PLT jabatan kepala sekolah.
Berbagai pertanyaan krusial pun muncul dari kalangan kepala sekolah:
1. Jaminan Hak Kepegawaian: Apakah kepala sekolah yang diberhentikan atau diubah statusnya tetap menerima gaji serta tunjangan, termasuk tunjangan sertifikasi? Khawatir jam mengajar kosong sehingga tunjangan sertifikasi tidak diterima.
2. Keadilan Pemeriksaan: Apakah akan ada pemeriksaan khusus yang adil bagi kepala sekolah yang belum diperiksa terkait LHP BPK dan dugaan CB sebelum dijatuhi keputusan?
3. Dasar Hukum Pengunduran Diri: Apakah perintah untuk mengundurkan diri benar‑benar merupakan arahan langsung dari Gubernur Sulsel?
4. Ancaman Riksus: Apakah kepala sekolah yang menolak menandatangani surat pengunduran diri akan langsung dikenakan pemeriksaan khusus (Riksus)?
5. Dampak Status PLT: Jika seluruh kepala sekolah definitif diganti menjadi PLT, apakah hal ini menjamin tata kelola pendidikan Sulsel menjadi lebih baik?
6. Peran Inspektorat: Dugaan fungsi pembinaan dan pengawasan Inspektorat justru dijadikan alat intimidasi melalui ancaman Riksus.
Salah satu kepala sekolah SMA dari wilayah ujung Timur Sulsel mengungkapkan kekhawatirannya, SK yang dimaksud belum diterima secara resmi, namun tekanan sudah terasa. "Seharusnya SK dikirimkan saja, agar kami tidak harus berulang kali datang ke Makassar," ucapnya dengan nada sedih.dan lebih miris lagi katanya ada SK, tetapi diberikan dua opsi yaitu jadi Wakasek di sekolah atau di tempatkan ke sekolah lain.
Ketika redaksi meminta konfirmasi kepada Kadisdik Provinsi Sulsel Andi Iqbal Najamuddin terkait isi SK, dasar hukum pemanggilan serta dugaan intimidasi melalui WA berwarna biru, Andi Iqbal tidak memberikan tanggapan apapun (bungkam)
e KARCA CELEBES POST
