Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

BANSOS, TAGIHAN PDAM MENDADAK NAIK HINGGA JALAN RUSAK! IRMAWATI SILA TEGASKAN KOMITMEN KAWAL ASPIRASI, UNGKAP PERAN PENGAWASAN KOMISI B DPRD MAKASSAR

Sabtu, 21 November 2026 | November 21, 2026 WIB Last Updated 2026-11-21T10:10:40Z
Kegiatan Reses Pertama Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027 tersebut digelar oleh Anggota DPRD Kota Makassar Daerah Pemilihan (Dapil) V yang meliputi Kecamatan Mamajang, Mariso, dan Tamalate, Hj. IRMAWATI SILA, S.E., M.M.


CELEBES POST | MAKASSAR, SULAWESI SELATAN — Tanah becek bekas diguyur hujan tak mampu membendung antusiasme puluhan warga Kelurahan Parangtambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Didominasi kaum ibu-ibu, warga berbondong-bondong mendatangi kegiatan reses untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan yang mereka hadapi kepada wakil rakyat, Sabtu (21/11/2026) siang.


Kegiatan Reses Pertama Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027 tersebut digelar oleh Anggota DPRD Kota Makassar Daerah Pemilihan (Dapil) V yang meliputi Kecamatan Mamajang, Mariso, dan Tamalate, Hj. IRMAWATI SILA, S.E., M.M.


Dimulai pukul 13.00 WITA, kegiatan penjaringan aspirasi itu turut dihadiri Lurah Parangtambung, unsur aparat keamanan wilayah dari Babinsa dan Binmas, serta sejumlah tokoh masyarakat setempat.


Di tengah pertemuan tersebut, berbagai keluhan masyarakat mengemuka. Bukan hanya persoalan bantuan sosial, warga juga mempertanyakan kenaikan tagihan air PDAM hingga mendesak pembenahan infrastruktur lingkungan.


Kegiatan Reses Pertama Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027 tersebut digelar oleh Anggota DPRD Kota Makassar Daerah Pemilihan (Dapil) V yang meliputi Kecamatan Mamajang, Mariso, dan Tamalate, Hj. IRMAWATI SILA, S.E., M.M.


LIMA TITIK RESES, TIGA PERSOALAN DOMINAN


Usai kegiatan, Hj. Irmawati Sila mengungkapkan bahwa Parangtambung merupakan titik kelima dari rangkaian reses yang telah dilaksanakannya.


Dari hasil penjaringan aspirasi di lima titik tersebut, terdapat sejumlah persoalan yang paling banyak disampaikan masyarakat, terutama menyangkut pelayanan bantuan sosial di bawah naungan Dinas Sosial, tagihan air bersih PDAM yang dinilai meningkat secara tiba-tiba, serta kondisi infrastruktur permukiman.


Persoalan Bansos menjadi salah satu perhatian masyarakat. Warga berharap pelayanan, pendataan, dan penyaluran bantuan sosial mendapatkan perhatian agar bantuan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.


Di sektor pelayanan air bersih, keluhan mengenai tagihan PDAM yang mendadak meningkat juga menjadi sorotan. Kondisi ini membutuhkan penjelasan agar pelanggan mengetahui penyebab kenaikan pembayaran yang mereka alami.


Sementara itu, persoalan infrastruktur lingkungan tak kalah penting. Drainase yang belum optimal, jalan yang membutuhkan perbaikan, hingga kotak penampungan sampah yang sudah banyak rusak menjadi bagian dari aspirasi yang disampaikan masyarakat.


“Keluhan masyarakat sepanjang lima titik ini yang paling banyak terkait Dinas Sosial dan juga PDAM yang tiba-tiba pembayaran airnya meningkat. Selain itu, terkait drainase yang masih belum optimal, perbaikan jalan, serta penataan kotak penampungan sampah karena sudah banyak yang rusak,” ujar Hj. Irmawati Sila saat diwawancarai usai kegiatan, Sabtu (21/11/2026).


TAK INGIN ASPIRASI BERHENTI JADI CATATAN SEREMONIAL! IRMAWATI SIAP KAWAL HINGGA TAHAP PERENCANAAN


Menanggapi beragam keluhan tersebut, Hj. Irmawati Sila menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap aspirasi masyarakat agar tidak sekadar menjadi catatan seremonial dalam kegiatan reses.


Ia menjelaskan, seluruh aspirasi yang telah dihimpun akan dirampungkan oleh staf pendamping untuk selanjutnya dibawa ke rapat paripurna DPRD. Setelah melalui mekanisme tersebut, aspirasi akan diinput ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).


Menurutnya, perjuangan aspirasi masyarakat tidak cukup hanya dengan mendengarkan dan mencatat keluhan. Diperlukan pengawalan serta koordinasi dengan Pemerintah Kota Makassar agar usulan yang disampaikan masyarakat dapat memperoleh perhatian dan direalisasikan sesuai kebutuhan serta kemampuan anggaran daerah.


“Tentunya tugas kami adalah melanjutkan dan mengawal apa yang disampaikan warga. Pesan saya kepada Pemerintah Kota Makassar, apa yang menjadi aspirasi warga saat kami turun ke lapangan bisa direalisasikan. Karena secara pribadi saya juga merasa malu jika aspirasi masyarakat tidak terealisasi,” tegasnya.


Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa masyarakat membutuhkan hasil nyata dari setiap proses penjaringan aspirasi. Bukan sekadar kehadiran wakil rakyat, melainkan tindak lanjut yang dapat dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari.


ANGGOTA KOMISI B DPRD MAKASSAR, INI RUANG LINGKUP TUGAS DAN PENGAWASANNYA


Di luar kegiatan penjaringan aspirasi, Hj. Irmawati Sila juga menjalankan tugas kedewanan sebagai anggota Komisi B DPRD Kota Makassar yang membidangi Perekonomian dan Keuangan.


Komisi B merupakan salah satu alat kelengkapan DPRD yang memiliki ruang lingkup kerja strategis dalam mengawal kebijakan pemerintah daerah, khususnya sektor perekonomian, pengelolaan keuangan, serta kinerja perusahaan daerah dan mitra kerja terkait.


Dalam lingkup bidang tugasnya, Komisi B mencakup sejumlah sektor penting, antara lain:


  1. Koperasi dan UMKM: pengawasan kebijakan serta program pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah agar mampu berkembang dan meningkatkan ekonomi masyarakat.

  2. Penanaman modal dan investasi: pengawasan kebijakan investasi serta iklim usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

  3. Perdagangan: pengawasan kebijakan perdagangan, distribusi barang, serta aktivitas usaha yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi masyarakat.

  4. Perindustrian: perhatian terhadap pengembangan sektor industri dan kegiatan produksi daerah.

  5. Perkebunan, kehutanan, dan peternakan: pengawasan urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan sektor-sektor tersebut.

  6. Kelautan dan perikanan: perhatian terhadap kebijakan dan pengembangan potensi ekonomi kelautan serta perikanan.

  7. Kepariwisataan: pengawasan kebijakan pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi daerah.

  8. Pengadaan pangan dan logistik: pengawasan kebijakan terkait ketersediaan pangan serta distribusi dan kebutuhan logistik.

  9. Keuangan dan aset daerah: pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan dan aset pemerintah daerah sesuai ruang lingkup komisi.

  10. Perpajakan: pengawasan kebijakan perpajakan daerah dan optimalisasi pendapatan asli daerah.

  11. Retribusi: perhatian terhadap pengelolaan dan penerimaan retribusi daerah.

  12. Perbankan: pengawasan dan perhatian terhadap kebijakan serta hubungan pemerintah daerah dengan sektor perbankan sesuai kewenangan.

  13. Perusahaan daerah dan perusahaan patungan: pengawasan terhadap kinerja, tata kelola, pelayanan, serta kontribusi perusahaan daerah terhadap pembangunan dan pendapatan daerah.

  14. Dunia usaha: mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat, produktif, dan memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat.


Tidak hanya membahas sektor-sektor tersebut, Komisi B juga memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah sesuai bidangnya, mengawasi pelaksanaan peraturan daerah, membantu penyelesaian persoalan yang disampaikan pemerintah maupun masyarakat, serta menerima, menampung, membahas, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.


Pelaksanaan fungsi tersebut dapat dilakukan melalui rapat kerja dengan pemerintah daerah, rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, peninjauan lapangan, serta penyampaian usulan kepada pimpinan DPRD.


Dalam fungsi kelembagaan DPRD, pengawasan juga mencakup pelaksanaan Perda, Peraturan Wali Kota, peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan daerah, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).


Dengan ruang lingkup tersebut, Komisi B mempunyai peran penting dalam memastikan sektor perekonomian dan keuangan daerah berjalan sesuai kebijakan, transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat kepada masyarakat.


PDAM JADI PERHATIAN, BUMD MASUK DALAM RUANG LINGKUP PENGAWASAN


Salah satu aspirasi warga Parangtambung yang memiliki keterkaitan dengan ruang lingkup Komisi B adalah keluhan mengenai kenaikan tagihan air PDAM.


Sebagai perusahaan daerah, Perumda Air Minum menjadi salah satu entitas yang berkaitan dengan fungsi pengawasan Komisi B, terutama menyangkut tata kelola perusahaan, kualitas pelayanan, serta kontribusinya terhadap kepentingan masyarakat dan daerah.


Karena itu, keluhan pelanggan mengenai kenaikan tagihan air patut menjadi perhatian untuk ditelusuri melalui mekanisme pengawasan dan koordinasi dengan pihak Perumda Air Minum.


Masyarakat tentu membutuhkan penjelasan yang terbuka mengenai penyebab kenaikan tagihan, dasar perhitungan pemakaian, serta mekanisme pengaduan apabila terdapat ketidaksesuaian pembayaran.


Sementara itu, persoalan Bansos dan infrastruktur lingkungan juga tetap perlu diteruskan kepada komisi serta perangkat daerah yang memiliki kewenangan sesuai pembidangannya. Dengan demikian, setiap aspirasi dapat ditangani melalui jalur kelembagaan yang tepat.


KETUA RT 01 APRESIASI RESES, SOROT POTENSI URBAN FARMING


Sementara itu, Ketua RT 01 Kelurahan Parangtambung, Yusri Maliang, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Hj. Irmawati Sila di wilayahnya.


Menurut Yusri, kegiatan reses tersebut sangat membantu masyarakat dalam menyalurkan kebutuhan dan persoalan lingkungan kepada wakil rakyat. Ia juga menilai kegiatan itu menjadi bagian penting dari pelaksanaan fungsi pengawasan legislatif terhadap berbagai program dan kebijakan pemerintah.


Namun, selain persoalan infrastruktur dan pelayanan publik, Yusri turut menyoroti potensi pengembangan program pertanian perkotaan atau urban farming yang diselenggarakan Pemerintah Kota Makassar.


Ia mengaitkan harapan tersebut dengan capaian warga RT 09 RW 09 Kelurahan Parangtambung yang berhasil meraih juara dalam lomba kebersihan.


Prestasi itu dinilai dapat menjadi modal untuk mendorong pengembangan lingkungan yang lebih produktif, bersih, dan berdaya guna melalui program urban farming.


“Kegiatan Ibu Dewan di wilayah kami sangat membantu menyerap aspirasi dan menjadi salah satu fungsi pengawasan. Kami berharap Ibu Dewan dapat menjembatani aspirasi warga kepada pemerintah kota, khususnya terkait dukungan dan kelanjutan program urban farming di wilayah kami,” tutur Yusri Maliang.


Harapan tersebut memperlihatkan bahwa aspirasi masyarakat tidak hanya berkutat pada persoalan yang harus dibenahi, tetapi juga menyangkut potensi dan prestasi lingkungan yang perlu dipertahankan serta dikembangkan.


PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DITANTANG HADIRKAN TINDAK LANJUT


Berbagai aspirasi yang muncul dalam reses di Parangtambung kini menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan perhatian lintas instansi.


Dinas Sosial diharapkan memberikan perhatian terhadap persoalan pelayanan dan penyaluran Bansos. Pihak PDAM diharapkan memberikan penjelasan transparan terkait keluhan kenaikan tagihan pelanggan. Sementara instansi teknis terkait diharapkan menindaklanjuti kebutuhan perbaikan drainase, jalan lingkungan, serta fasilitas penampungan sampah.


Di sisi lain, dukungan terhadap program urban farming juga diharapkan tidak berhenti pada pencapaian lomba semata, tetapi dapat berlanjut melalui pembinaan dan dukungan program pemerintah.


Komitmen pengawalan yang disampaikan Hj. Irmawati Sila menjadi bagian penting dari proses penyaluran aspirasi tersebut. Namun, realisasinya tetap membutuhkan koordinasi, pembahasan, penentuan prioritas, serta dukungan kebijakan dan anggaran pemerintah daerah.


CELEBES POST menyoroti bahwa fungsi pengawasan legislatif harus berjalan seiring dengan keterbukaan pemerintah dalam merespons keluhan masyarakat. Terlebih, persoalan pelayanan air bersih, bantuan sosial, dan infrastruktur lingkungan merupakan kebutuhan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan warga.


Masyarakat telah menyampaikan persoalannya. Wakil rakyat telah menyatakan komitmen pengawalan. Kini, tindak lanjut dari pemerintah dan instansi terkait menjadi hal yang dinantikan.


ASPIRASI SUDAH DISAMPAIKAN, KOMITMEN SUDAH DIUCAPKAN. KINI WARGA MENUNGGU BUKTI REALISASI!



MDS | CELEBES POST
Pewarta Penyambung Lidah Rakyat.

×
Berita Terbaru Update