 |
| Hasil penyidikan menguraikan peran masing-masing pihak, mulai dari dugaan pemberi perintah dan penentu target, pemberi persetujuan, penerus instruksi kepada operator, hingga dugaan penghapusan data hasil penyadapan |
CELEBES POST | JAKARTA - Rangkaian dugaan penyadapan yang melibatkan empat tersangka membuka tabir mekanisme instruksi dan pelaksanaan yang diduga berlangsung secara berjenjang di lingkungan internal kepolisian. Hasil penyidikan menguraikan peran masing-masing pihak, mulai dari dugaan pemberi perintah dan penentu target, pemberi persetujuan, penerus instruksi kepada operator, hingga dugaan penghapusan data hasil penyadapan.
Perkara ini menjadi sorotan serius karena materi penyidikan tidak hanya mengungkap dugaan pelaksanaan penyadapan tanpa surat permohonan penyidik, tetapi juga menyebut adanya perintah penghapusan rekaman suara (voice) dan catatan aktivitas (log), serta pembubaran grup WhatsApp yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.
Empat tersangka yang diuraikan dalam hasil penyidikan masing-masing berinisial Jenderal LSP, SU, EH, dan AS. Keempatnya diduga mempunyai peran berbeda sesuai jabatan dan kewenangan yang dimiliki pada periode kejadian.
LSP DIDUGA MEMBERIKAN PERINTAH DAN MENENTUKAN TARGET
Dalam konstruksi hasil penyidikan, Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian diduga menjadi pihak yang memberikan perintah sekaligus menentukan target penyadapan.
Instruksi tersebut disebut disampaikan kepada Kabakmon AS, baik secara lisan maupun melalui aplikasi WhatsApp.
Tidak hanya diduga menentukan sasaran, LSP juga disebut sebagai penerima hasil akhir atau end user dari kegiatan penyadapan.
Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Dengan posisi yang disebut dalam rangkaian instruksi tersebut, keterlibatan LSP menjadi salah satu bagian penting yang harus diuji melalui proses pembuktian hukum.
SU DIDUGA MENJADI PENGHUBUNG PERSETUJUAN DAN LAPORAN
Nama kedua adalah SU, yang menjabat sebagai Kadiptik Polri pada periode 2021 hingga Oktober 2026.
SU diduga bertindak sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri yang memberikan persetujuan terhadap pelaksanaan penyadapan.
Dalam rangkaian yang sama, SU juga disebut meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabakmon kepada LSP. Laporan tersebut terdiri atas laporan harian dan laporan analisis.
Dengan demikian, berdasarkan uraian penyidikan, SU diduga memiliki peran dalam mekanisme persetujuan sekaligus penyampaian informasi hasil penyadapan kepada pihak yang disebut sebagai penerima akhir.
EH DIDUGA MENYETUJUI PENYADAPAN TANPA SURAT PERMOHONAN PENYIDIK
Tersangka ketiga, EH, menjabat sebagai PLT Kabakmon sejak 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025.
EH diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU, yang disebut berasal dari instruksi LSP.
Selanjutnya, EH diduga memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa disertai surat permohonan penyidik.
Dugaan tersebut menjadi bagian penting dalam mengurai bagaimana mekanisme persetujuan penyadapan dijalankan, termasuk persoalan pemenuhan prosedur dan administrasi yang seharusnya menjadi dasar pelaksanaan tindakan tersebut.
AS DIDUGA MENERUSKAN INSTRUKSI, MEMERINTAHKAN SURVEILLANCE HINGGA PENGHAPUSAN DATA
Tersangka keempat adalah AS, yang menjabat sebagai PLTK Bakmon sejak 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026.
AS diduga menerima perintah dari LSP, kemudian meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa adanya permohonan penyidik.
AS juga disebut melaporkan hasil penyadapan kepada LSP serta memerintahkan TK untuk melakukan surveillance atau pengawasan terhadap target tertentu.
Namun, bagian yang tak kalah menyita perhatian adalah dugaan perintah penghapusan data hasil penyadapan.
Dalam materi penyidikan, AS disebut memerintahkan penghapusan rekaman suara (voice) dan catatan aktivitas (log), sekaligus pembubaran grup WhatsApp yang berkaitan dengan rangkaian kegiatan tersebut.
Dugaan penghapusan data digital ini menjadi aspek krusial karena menyangkut keberadaan, pengelolaan, dan keterlacakan informasi yang diperoleh melalui kegiatan penyadapan.
BUKAN SEKADAR PERSOALAN TEKNIS, TETAPI MENYANGKUT BATAS KEWENANGAN
Jika seluruh rangkaian peran tersebut diuji melalui bukti dan proses hukum, perkara ini memperlihatkan persoalan yang jauh lebih luas daripada sekadar aktivitas penyadapan.
Ada pertanyaan mendasar mengenai siapa yang berwenang menentukan target, siapa yang memberikan persetujuan, bagaimana instruksi disampaikan, serta apakah seluruh tindakan telah memenuhi dasar hukum dan prosedur yang berlaku.
Dugaan penyadapan tanpa permohonan penyidik juga menempatkan aspek legalitas sebagai salah satu titik penting dalam perkara ini. Sementara dugaan penghapusan rekaman suara dan log menuntut pengungkapan yang transparan mengenai tujuan, waktu, mekanisme, dan pihak yang mengetahui tindakan tersebut.
Publik berhak memperoleh kejelasan mengenai bagaimana kewenangan negara digunakan, terlebih ketika tindakan yang dipersoalkan bersentuhan langsung dengan hak privasi dan perlindungan hukum seseorang.
HUKUM HARUS BERLAKU TANPA MEMANDANG PANGKAT DAN JABATAN
Pengungkapan pembagian peran empat tersangka menjadi bagian penting dalam proses penegakan hukum. Namun, pengungkapan tersebut harus diikuti pembuktian yang menyeluruh, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Setiap pihak yang disebut dalam perkara ini tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan. Penetapan tanggung jawab pidana pada akhirnya harus didasarkan pada alat bukti dan putusan pengadilan.
Bagi institusi kepolisian, perkara ini juga menjadi ujian terhadap komitmen pengawasan internal, kepatuhan terhadap prosedur, serta prinsip akuntabilitas dalam penggunaan kewenangan.
CELEBES POST menegaskan, tidak boleh ada kewenangan yang berjalan tanpa batas dan tidak boleh ada jabatan yang menjadi tameng dari pertanggungjawaban hukum. Jika penyalahgunaan kewenangan terbukti, siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum tanpa pengecualian. Sebab, kepercayaan publik terhadap penegakan hukum hanya dapat dijaga ketika hukum benar-benar berlaku bagi semua orang.
CELEBES POST – Pewarta Penyambung Lidah Rakyat.