 |
| Ilustrasi Industri Pertambangan |
Celebes Post, Makassar — Efisiensi anggaran yang digembar-gemborkan sebagai keberhasilan besar pemerintahan Presiden Prabowo kini justru menuai tanya. Dana triliunan rupiah yang dipangkas dari berbagai sektor disebut-sebut tidak kembali ke masyarakat, melainkan menguap dalam skema yang rumit dan tertutup.
Dari informasi eksklusif yang diperoleh Celebes Post, sejumlah agen intelijen menyoroti bahwa dana efisiensi tersebut kemungkinan besar dialihkan ke sektor pertahanan dan keamanan nasional. Namun hingga hari ini, tidak ada laporan rinci atau transparansi terkait penggunaannya.
"Anggaran yang tidak digunakan secara publik harusnya dicatat dan dikembalikan pada kas negara. Tapi ini seperti hilang begitu saja—tak jelas siapa yang mengendalikannya, ke mana arahnya, dan untuk apa sebenarnya," ungkap seorang agen intelijen yang enggan disebutkan namanya, berkode Mounthe.
Dana Hilang dan Jejak Korupsi Terselubung
Lebih dalam lagi, sumber Celebes Post mengungkap praktik korupsi gaya baru yang tak kalah mencemaskan. Skema yang digunakan disebut sebagai "jaringan putus tiga lapis", di mana pelaku utama (pejabat/pengusaha) tidak langsung menyimpan dana hasil korupsi. Dana itu dialihkan lewat tangan kedua, lalu disimpan oleh tangan ketiga yang dipercaya, sehingga memutus jejak hukum.
“Uang tersebut biasanya disamarkan lewat aset logam mulia, loak, lelang bodong, bahkan bisnis keluarga yang tampak legal. Praktik ini sudah jamak diketahui di kalangan tertentu, tapi tak tersentuh hukum karena bukti selalu tidak langsung,” jelas Mounthe.
Pertarungan Intelijen dan Proyek Nuklir Tappalang
Tak hanya itu, aroma konflik internasional juga menguat di balik pengelolaan tambang uranium di Tappalang, Sulawesi Barat. Situs strategis tersebut kini menjadi arena perebutan pengaruh antara kekuatan intelijen asing seperti Mossad (Israel) dan MI6 (Inggris), yang disebut-sebut melakukan operasi pembajakan dana (money heist) dan mengacaukan alur proyek dari dalam.
“Sudah lebih dari tiga insiden sabotase yang kami identifikasi. Beberapa pasukan dan agen di lapangan kewalahan menghadapi teknik ‘supranatural’ yang diduga dikembangkan oleh intel asing. Mereka bukan hanya mengincar data, tapi juga arus uang proyek,” kata Mounthe.
Arus dana hasil pertambangan uranium Tappalang sendiri dilaporkan masih ‘kondusif’ di atas kertas. Namun sumber lapangan menyebutkan, distribusinya penuh tekanan politik dan intervensi asing yang memperlambat proses serta merusak sistem internal POSCO, perusahaan pengelola tambang tersebut.
Tender Proyek Nuklir yang Sarat Intrik
Perebutan tender proyek Intel Asset Nuklir di Tappalang juga menjadi medan tempur senyap antar kelompok kuat. Tender yang sempat diulang karena dugaan manipulasi dokumen dan pengaruh politik, kini menjadi pertarungan sengit yang melibatkan aspek anggaran dan sumber daya manusia tingkat tinggi.
“Ada yang ingin proyek ini gagal agar bisa diambilalih kelompok lain. Koordinasi pengelolaan SDM dan kekuatan intelijen lokal belum seimbang. Jika tender jatuh ke pihak tak layak, potensi kebocoran informasi strategis sangat besar,” lanjut Mounthe.
Hingga kini, proses tender belum mencapai finalisasi. Sementara itu, isu ‘pindah tangan’ proyek menjadi ancaman tersendiri karena dapat membuka celah pergerakan kelompok baru yang lebih radikal dan tak terkendali.
Refleksi dan Ancaman Nyata
Berbagai temuan ini menunjukkan bahwa efisiensi anggaran tidak cukup hanya menjadi jargon politik, tetapi harus diawasi dengan cermat. Pengalihan dana tanpa transparansi berpotensi menciptakan korupsi terselubung, memperkaya segelintir elite, bahkan membuka ruang intervensi asing ke jantung pertahanan nasional.
Lebih dari itu, pertambangan uranium dan proyek nuklir bukan sekadar komoditas—ia adalah simbol kedaulatan energi dan keamanan masa depan. Jika pengelolaannya dikuasai oleh kekuatan asing melalui skema tender yang tidak sehat, maka Indonesia tak hanya merugi, tapi juga kehilangan kontrol atas aset strategisnya.
Rekomendasi Tajam untuk Negara
Audit Menyeluruh oleh BPK dan KPK terhadap dana efisiensi dan pengalihan ke sektor pertahanan.
Transparansi Tender Proyek Nuklir oleh Kementerian ESDM dan Bappenas dengan pelibatan lembaga independen.
Kontra-Intelijen Diperkuat oleh BIN dan TNI terhadap aktivitas Mossad dan MI6 di wilayah strategis.
Pemberdayaan Komunitas Lokal dalam pengawasan proyek tambang agar ada benteng sosial terhadap infiltrasi asing.
Reformasi Pengawasan Keuangan dengan sistem deteksi pencucian uang yang terintegrasi lintas lembaga.
Catatan Redaksi:
Nama dan identitas narasumber telah disamarkan demi alasan keamanan nasional. Informasi ini bersifat investigatif dan akan terus ditelusuri dalam seri laporan eksklusif berikutnya oleh tim Celebes Post.
Oleh: MDS – Celebes Post
Makassar, 23 Juni 2025
