 |
| Dokumentasi Kontributor Celebes Post |
CELEBES POST | JAKARTA – Presidium Pemuda Timur menyatakan sikap tegas: posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Koordinator Nasional Presidium Pemuda Timur, Sandri Rumanama, dalam momentum silaturahmi dan buka puasa bersama yang dihadiri elemen pemuda lintas daerah Indonesia Timur di Jakarta.
Dalam pidatonya, Sandri menegaskan bahwa sikap tersebut bukan manuver politik sesaat, melainkan pandangan konstitusional yang berpijak pada sistem ketatanegaraan Indonesia.
“Ini bukan soal kepentingan kelompok. Ini soal menjaga konstitusi dan stabilitas negara. Polri di bawah Presiden adalah amanat sistem yang sudah dirancang dalam kerangka negara demokrasi,” tegasnya.
 |
| Deklarasi Dukungan Polri' |
Tegas pada Konstitusi dan Supremasi Sipil
Presidium Pemuda Timur memandang dukungan terhadap Polri di bawah Presiden sebagai bentuk konsistensi terhadap amanat Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip supremasi sipil dalam sistem pemerintahan.
Secara konstitusional, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945. Dalam kerangka itu, Polri sebagai alat negara di bidang keamanan dan penegakan hukum ditempatkan langsung di bawah Presiden guna menjamin kontrol sipil atas institusi bersenjata.
Sandri menilai, wacana penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang tarik-menarik kepentingan politik.
“Kalau rantai komando diperpanjang, potensi politisasi akan semakin besar. Kita ingin Polri profesional, netral, dan fokus pada tugasnya sebagai penegak hukum,” ujarnya.
Ia juga menyinggung situasi global yang penuh ketidakpastian—konflik geopolitik, krisis ekonomi, hingga disrupsi sosial—yang menurutnya menuntut stabilitas nasional yang kuat dan terjaga.
Antisipasi Konflik di Kawasan Timur
Presidium Pemuda Timur secara khusus menyoroti pentingnya independensi Polri dalam menjaga stabilitas sosial di kawasan timur Indonesia. Wilayah yang kaya keragaman etnis, budaya, dan agama itu disebut sebagai kekuatan bangsa sekaligus titik rawan bila tidak dikelola dengan bijak.
Menurut Sandri, konflik horizontal seringkali bermula dari persoalan kecil yang membesar karena lemahnya kepercayaan publik terhadap aparat.
“Menjaga independensi Polri berarti menjaga Indonesia. Di Timur, keberagaman adalah anugerah. Tapi tanpa penegakan hukum yang adil dan netral, itu bisa menjadi potensi gesekan,” katanya.
Ia menegaskan, generasi muda Indonesia Timur tidak lagi ingin dilihat sebagai kelompok termarginalkan.
“Kita bukan termarginalkan. Kita sedang bertumbuh dan menemukan momentum untuk bersatu. Silaturahmi seperti ini adalah fondasi kekuatan kolektif,” tegasnya.
Empat Sikap Politik Pemuda Timur
Dalam deklarasi politik yang dibacakan di akhir acara, Presidium Pemuda Timur menyampaikan empat poin sikap resmi:
Setia pada Konstitusi – Berpegang teguh pada UUD 1945 sebagai dasar berbangsa dan bernegara.
Menjaga Independensi Polri – Menolak segala bentuk intervensi struktural yang berpotensi melemahkan netralitas kepolisian.
Polri sebagai Penyatu Nusantara – Mendukung posisi Polri langsung di bawah Presiden demi menjaga stabilitas nasional.
Dukung Transformasi Presisi – Mendukung transformasi Polri yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.
Deklarasi tersebut ditutup dengan komitmen bahwa Pemuda Timur siap menjadi garda moral dalam menjaga stabilitas nasional serta mengawal reformasi institusi penegak hukum agar tetap berada dalam koridor demokrasi.
“Upaya melemahkan Polri secara struktural adalah ancaman terhadap stabilitas negara. Kami berdiri tegak. Dan kami tidak akan tinggal diam,” pungkas Sandri.
Sikap ini sekaligus menjadi sinyal bahwa generasi muda Indonesia Timur ingin hadir bukan hanya sebagai penonton dalam dinamika kebangsaan, tetapi sebagai aktor aktif yang menyuarakan pandangan konstitusional dan kepentingan persatuan nasional.
MR_ CELEBES POST
