 |
| Dokumentasi Kontributor Celebes Post |
CELEBES POST | MAKASSAR – Persoalan klasik yang tak kunjung tuntas kembali mencuat di wilayah Parang Tambung, Kecamatan Tamalate. Pagi tadi, warga bersama Ketua RW 01 serta Ketua RT 01 dan RT 02 turun langsung melakukan kerja bakti di sepanjang Poros Daeng Tata Raya. Aksi gotong royong ini bukan sekadar rutinitas, melainkan bentuk keprihatinan atas kondisi drainase yang kian memprihatinkan dan seolah dibiarkan tanpa kepastian penanganan.
Dengan alat seadanya, warga mengangkat batang pohon menggunakan bambu dan tali dari titik penumpukan sampah di wilayah RT 01. Pemandangan tersebut menjadi potret nyata bagaimana masyarakat dipaksa mengambil alih peran yang semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah.
Namun di balik kerja bakti itu, tersimpan persoalan yang lebih besar: tumpang tindih kewenangan antara Dinas PU Provinsi dan Dinas PU Kota Makassar. Ketidakjelasan otoritas ini disebut menjadi biang keladi terbengkalainya penanganan drainase induk di sepanjang Jalan Daeng Tata Raya, tepatnya di depan eks Makateks.
.jpg) |
| Dokumentasi Kontributor Celebes Post |
 |
| Dokumentasi Kontributor Celebes Post |
 |
| Dokumentasi Kontributor Celebes Post |
 |
| Dokumentasi Kontributor Celebes Post |
 |
| Dokumentasi Kontributor Celebes Post |
Tokoh masyarakat Parang Tambung, M. Yusri Maliang, yang juga menjabat sebagai RT 01 RW 01 Kelurahan Parang Tambung, angkat suara dengan nada tegas. Ia menilai kondisi tersebut telah berdampak langsung kepada warga, bahkan dirinya secara pribadi.
“Ini bukan persoalan kecil. Drainase yang tanahnya terlalu tinggi menyebabkan aliran air tersumbat. Sampah menumpuk, air tidak mengalir. Ini sangat merugikan warga,” tegasnya.
Menurut Yusri, kondisi drainase induk yang tidak normal membuat aliran air menjadi stagnan, memicu penumpukan sampah, dan berpotensi menimbulkan banjir serta penyakit lingkungan. Ia juga menyoroti bahwa persoalan pendangkalan drainase telah terjadi bertahun-tahun tanpa penanganan serius.
“Sudah lama dangkal. Hujan sedikit saja, drainase langsung penuh dan meluap karena tersumbat. Ini bukan lagi kelalaian kecil, ini pembiaran,” tambahnya dengan nada geram.
Ia pun menyoroti sikap pemerintah yang dinilai lamban dan terkesan saling lempar tanggung jawab antar instansi.
“Saya sebagai tokoh masyarakat sangat geram melihat kondisi ini. Jangan sampai masyarakat terus jadi korban hanya karena pemerintah tidak bisa menentukan siapa yang bertanggung jawab,” ujarnya lantang.
Fenomena ini kembali membuka mata publik bahwa persoalan infrastruktur dasar seperti drainase masih menjadi pekerjaan rumah besar di Kota Makassar. Ketika birokrasi tersandung ego sektoral, masyarakatlah yang harus menanggung dampaknya.
Warga berharap, baik Dinas PU Provinsi maupun Dinas PU Kota Makassar segera duduk bersama dan mengambil langkah konkret serta terukur. Sebab jika dibiarkan berlarut-larut, persoalan ini bukan hanya soal sampah dan genangan air, tetapi juga menyangkut kesehatan, kenyamanan, dan hak dasar masyarakat atas lingkungan yang layak.
CELEBES POST menegaskan: ketika rakyat sudah turun tangan membersihkan masalah yang bukan kewenangannya, di situlah negara sedang diuji—hadir atau justru absen di tengah penderitaan warganya.
MDS CELEBES POST
