 |
| Ilustrasi Kontributor Celebes Post |
CELEBES POST | Konawe Kepulauan — Proyek peningkatan kapasitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Konawe Kepulauan yang menelan anggaran fantastis Rp132,4 miliar kini berada di bawah sorotan tajam publik. Alih-alih menjadi simbol kemajuan layanan kesehatan, proyek raksasa ini justru dibayangi konflik internal yang menyisakan tanda tanya besar.
Proyek yang dipercayakan kepada PT Tuju Wali Wali (TWW), bagian dari Bosowa Group, awalnya berjalan dengan optimisme tinggi. Penandatanganan kontrak yang berlangsung pada 21 April 2025 di Langara bahkan dihadiri langsung oleh Bupati Rifky Saefullah Razak dan Wakil Bupati Muhammad Farid, menandai komitmen besar terhadap pembangunan sektor kesehatan di daerah kepulauan tersebut. Namun realitas di lapangan berkata lain.
Retak di Ujung Proyek
Meski ditargetkan rampung dalam 259 hari kalender sejak 16 April hingga 31 Desember 2025, proyek ini justru molor hingga memasuki tahun 2026. Kini, proyek tersebut berada di fase krusial menjelang Provisional Hand Over (PHO) yang dijadwalkan pada 18 April 2026.
Ironisnya, di detik-detik akhir penyelesaian, konflik mencuat dari dalam tubuh pelaksana proyek itu sendiri.
Salah satu subkontraktor, PT DMJ, yang mengerjakan bagian pintu, jendela, dan interior, mengaku diperlakukan tidak adil. Kerja sama mereka secara tiba-tiba dihentikan pada 21 Maret 2026—kurang dari sebulan sebelum PHO.
“Pekerjaan kami pada dasarnya sudah hampir rampung. Tapi secara sepihak dihentikan. Lebih parah lagi, progres yang kami capai tidak diakui, dan pembayaran tidak dilakukan,” ungkap Arham MSi La Palellung dalam keterangannya di Makassar, Senin (13/4/2026).
Rp1 Miliar Menggantung, Pekerja Menjerit
Nilai pekerjaan yang belum dibayarkan ditaksir mencapai sekitar Rp1 miliar. Dampaknya bukan sekadar angka di atas kertas—sejumlah pekerja di lapangan hingga kini belum menerima hak upah mereka.
Kondisi ini memantik keprihatinan serius, mengingat proyek yang bersumber dari anggaran publik seharusnya menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan tenaga kerja.
Arham menegaskan bahwa pihaknya masih mengedepankan jalur komunikasi dengan manajemen TWW. Namun, ia mengingatkan bahwa persoalan ini tidak bisa dianggap sepele.
“Ini bukan hanya soal kontrak. Ini menyangkut hak pekerja. Jangan sampai proyek besar justru menyisakan ketidakadilan di dalamnya,” tegasnya.
Dugaan Masalah di Level Lapangan
Menariknya, Arham juga mengindikasikan bahwa persoalan ini kemungkinan besar terjadi di level operasional, bukan kebijakan manajemen pusat. Pernyataan ini membuka ruang spekulasi adanya miskomunikasi, bahkan potensi penyimpangan dalam pelaksanaan teknis proyek.
Lebih jauh, pihaknya menyatakan akan melakukan penelusuran menyeluruh terhadap proyek tersebut, mengingat besarnya nilai anggaran yang digelontorkan negara.
“Proyek ratusan miliar ini harus dipastikan berjalan sesuai aturan. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan, apalagi pekerja kecil,” tambahnya dengan nada serius.
Menanti Klarifikasi.?
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Tuju Wali Wali belum memberikan klarifikasi resmi. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan oleh redaksi.
Di tengah sorotan publik yang kian tajam, transparansi dan akuntabilitas menjadi harga mati. Proyek yang sejatinya membawa harapan bagi masyarakat Konawe Kepulauan kini berada di persimpangan: menjadi simbol keberhasilan pembangunan—atau justru potret buram tata kelola proyek bernilai jumbo.
CELEBES POST akan terus mengawal dan mengungkap fakta di balik proyek ini.
