 |
| Kendaraan dinas Mohammad Firdaus Daeng Manye |
CELEBES POST | TAKALAR, SULSEL — Sorotan tajam kini mengarah ke lingkaran kekuasaan daerah. Kendaraan dinas (randis) yang digunakan sehari-hari oleh Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, mendadak menjadi buah bibir publik.
Bukan tanpa alasan. Mobil dinas jenis Toyota Alphard keluaran 2025 yang digunakannya disebut-sebut memiliki harga fantastis—mencapai kisaran Rp 1,4 miliar lebih. Angka ini sontak memantik perbandingan tajam dengan kendaraan resmi Presiden RI, Prabowo Subianto.
Pasalnya, kendaraan kepresidenan jenis MV3 Garuda Limousine justru dibanderol di kisaran Rp 700 jutaan—hampir setengah dari harga randis sang bupati.
Ironi di Tengah Seruan Efisiensi
Fakta ini menjadi ironi yang sulit diabaikan. Di saat Presiden Prabowo gencar menyerukan efisiensi anggaran di seluruh daerah, justru muncul fenomena pembelian atau penggunaan kendaraan dinas dengan nilai fantastis.
Dalam pernyataannya di Jakarta belum lama ini, Presiden Prabowo menegaskan bahwa efisiensi anggaran adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Dana hasil efisiensi dapat dialihkan untuk membiayai program-program prioritas yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, seperti irigasi, kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan.”
Namun, realita di daerah tampak belum sepenuhnya sejalan. Kebijakan efisiensi seolah berhadapan dengan gaya hidup birokrasi yang masih kental dengan kemewahan.
Publik Bertanya: Prioritas atau Prestise?
Pertanyaan publik kini mengemuka—apakah pengadaan atau penggunaan randis mewah ini benar-benar menjadi kebutuhan mendesak, atau sekadar simbol prestise kekuasaan?
Di tengah kondisi masyarakat yang masih bergulat dengan berbagai persoalan mendasar, mulai dari infrastruktur, pelayanan kesehatan, hingga pendidikan, penggunaan anggaran miliaran rupiah untuk kendaraan dinas dinilai tidak sensitif terhadap kondisi rakyat.
Sorotan ini bukan sekadar soal harga, tetapi juga menyangkut moralitas anggaran dan keberpihakan terhadap kepentingan publik.
Mengintip Spesifikasi “Mobil Presiden” yang Lebih Murah
Sebagai perbandingan, MV3 Garuda Limousine merupakan kendaraan taktis hasil pengembangan anak bangsa yang dirancang langsung mengikuti arahan Presiden.
Dengan panjang 5,05 meter dan bobot hampir 3 ton, kendaraan ini tidak hanya mengutamakan kenyamanan, tetapi juga keamanan tingkat tinggi. Dilengkapi mesin 199 dk dan transmisi otomatis 8 percepatan, mobil ini dirancang untuk mobilitas kenegaraan yang efisien.
Tak hanya itu, material bodinya menggunakan composite armor yang mampu menahan tembakan peluru standar militer, dilengkapi kaca antipeluru level tinggi serta ban run flat tyre yang tetap bisa melaju dalam kondisi bocor.
Ironisnya, dengan segala kecanggihan dan tingkat keamanan tersebut, harganya justru jauh di bawah randis mewah milik kepala daerah.
Desakan Transparansi dan Evaluasi
Kondisi ini memicu desakan publik agar pemerintah daerah lebih transparan dalam penggunaan anggaran, khususnya terkait pengadaan fasilitas pejabat.
Pengamat menilai, perlu ada evaluasi serius terhadap prioritas belanja daerah agar tidak melukai rasa keadilan masyarakat.
Jika tidak, kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah bisa terus tergerus—dan narasi “efisiensi anggaran” hanya akan menjadi slogan tanpa makna.
CELEBES POST menegaskan: di tengah tuntutan rakyat yang kian nyata, setiap rupiah anggaran harus berpihak—bukan pada kemewahan, tetapi pada kesejahteraan.
DDL CELEBES POST
