Notification

×

Iklan

Iklan

FLYER-GEMILANG-OSN-SMP-MTs-Page-0© FLYER-GEMILANG-OSN-SMP-MTs-Page-1©

Jelang Pilkada Serentak 2024, BEM Nusantara Sulawesi Selatan Serukan Pilkada Aman dan Damai

Monday, November 4, 2024 | November 04, 2024 WIB Last Updated 2024-11-04T13:41:25Z

 

Semangat Pilkada 

Makassar, 4 November 2024 – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan digelar pada 27 November 2024. Pilkada ini menjadi momentum penting bagi masyarakat di berbagai provinsi, kabupaten, dan kota untuk memilih pemimpin yang akan mengarahkan jalannya pemerintahan selama lima tahun ke depan.


Aliansi BEM Nusantara Sulawesi Selatan, melalui Koordinator Daerah Muhammad Ahmad, mendorong semua pihak untuk menyambut Pilkada dengan semangat persatuan. Menurutnya, suksesnya Pilkada serentak pada 2024 tidak hanya bergantung pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), tetapi juga membutuhkan kolaborasi dari berbagai elemen, termasuk pemuda, mahasiswa, media massa, dan organisasi masyarakat (ormas).

Semarak Pilkada 

“Kami dari BEM Nusantara Sulawesi Selatan mendorong semua elemen, baik dari instansi pemerintahan, masyarakat, maupun pemuda, untuk berperan aktif dalam menyukseskan Pilkada 2024 ini. Terlebih, Sulawesi Selatan masuk dalam kategori zona merah yang rawan konflik,” ungkap Ahmad.


Selain itu, Ahmad juga menyampaikan komitmen BEM Nusantara Sulawesi Selatan untuk menjadi garda terdepan dalam mendorong persatuan dan mengawasi potensi penyelewengan kekuasaan. Menurutnya, mahasiswa lintas kampus di Sulawesi Selatan siap mengawal proses Pilkada hingga selesai.


“Kami akan terus berkomitmen sebagai garda terdepan dalam proses suksesi Pilkada, termasuk menolak segala bentuk penyelewengan yang dapat merusak tatanan demokrasi di negara ini,” tegas Ahmad.

BEM Nusantara Sulawesi Selatan 

BEM Nusantara Sulawesi Selatan juga meminta KPU, Bawaslu, TNI, Polri, dan instansi pemerintahan lainnya untuk bersikap profesional dan independen sepanjang proses Pilkada berlangsung. Ahmad menekankan pentingnya netralitas agar tidak ada intervensi kekuasaan yang menghambat proses demokrasi.


“Kami mendorong semua stakeholder untuk bersikap profesional dan tetap netral. Perbedaan pilihan adalah hal yang wajar dalam demokrasi, dan pemerintah tidak boleh memberikan intervensi,” tutupnya.


@mds

IMG-20241205-WA0057® IMG-20241205-WA0058® IMG-20241205-WA0059® IMG-20241205-WA0056®
×
Berita Terbaru Update