Kapolres Bima Bersama istri nya
CELEBES POST | BIMA — Citra institusi kepolisian kembali diguncang. Seorang Kapolres di wilayah Bima bersama istrinya dikabarkan ditangkap oleh Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) setelah diduga kuat terlibat dalam praktik perlindungan terhadap jaringan narkoba kelas kakap.
Penangkapan ini sontak menyita perhatian publik. Pasalnya, jabatan Kapolres adalah simbol otoritas dan ujung tombak pemberantasan kejahatan di daerah. Namun ironi justru mencuat ketika sosok yang seharusnya berada di garis depan memerangi narkotika, diduga terlibat dalam pusaran jejaring haram tersebut.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, dugaan keterlibatan sebagai “backing” gembong narkoba menjadi dasar kuat dilakukannya tindakan tegas oleh Polda NTB. Jika terbukti, ini bukan sekadar pelanggaran disiplin atau etik, melainkan kejahatan serius yang mencederai hukum dan moral secara bersamaan.
Langkah cepat yang diambil Polda NTB dinilai sebagai bentuk penyelamatan institusi dari kerusakan yang lebih dalam. Penindakan terhadap pejabat aktif selevel Kapolres menunjukkan pesan tegas: tidak ada jabatan yang kebal hukum. Siapa pun yang bermain api dengan narkotika, harus siap menerima konsekuensi hukum.
Namun, publik tidak hanya menyoroti proses penangkapan. Lebih jauh, masyarakat menuntut transparansi dan ketegasan dalam proses hukum yang berjalan. Kasus ini menjadi ujian besar bagi Polri—apakah mampu membersihkan dirinya secara objektif dan menyeluruh, atau kembali menyisakan tanda tanya yang menggerus kepercayaan publik.
Narkoba bukan sekadar tindak pidana biasa. Ia adalah ancaman nyata bagi generasi bangsa, merusak masa depan anak-anak negeri, dan menghancurkan sendi-sendi sosial masyarakat. Ketika aparat penegak hukum justru diduga terlibat di dalamnya, maka pengkhianatan itu terasa berlipat ganda.
Peristiwa ini membuka kembali diskursus lama tentang integritas dan pengawasan internal di tubuh kepolisian. Reformasi kultural dan sistem pengawasan yang ketat menjadi kebutuhan mendesak agar institusi tidak kembali tercoreng oleh segelintir oknum.
Kini, mata publik tertuju pada Polda NTB dan Mabes Polri. Proses hukum yang transparan, akuntabel, dan tanpa tebang pilih adalah satu-satunya jalan untuk memulihkan kepercayaan yang terlanjur retak.
CELEBES POST menegaskan: hukum harus berdiri di atas segalanya. Tanpa kompromi. Tanpa perlindungan. Tanpa pandang jabatan.
DDL CELEBES POST
