 |
| RDP |
Makassar, Celebes Post — Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi E DPRD Sulawesi Selatan nyatanya tak lebih dari seremoni kosong. Sudah nyaris sebulan berlalu sejak pertemuan pada 9 Mei lalu membahas dugaan pelanggaran serius di RSIA Paramount, namun hingga kini tidak ada tindak lanjut nyata dari DPRD. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Koordinator Komisariat UNM pun geram dan siap kembali turun ke jalan.
Masalah Berlapis, Tindakan Nol
RSIA Paramount, rumah sakit ibu dan anak yang berlokasi di Kota Makassar, tengah disorot tajam atas dugaan buruknya manajemen dan pelayanan yang jauh dari standar. HMI Koorkom UNM bahkan mendesak agar BPJS Kesehatan segera memutus kemitraan dengan rumah sakit tersebut karena dianggap tidak memenuhi syarat sebagai mitra layanan publik.
“Ini bukan isu main-main. Ini menyangkut keselamatan nyawa masyarakat! Tapi hingga hari ini, hasil RDP itu seperti angin lalu,” tegas Dwiky, Koordinator Lapangan HMI Koorkom UNM.
Rekomendasi yang Menguap
Dalam RDP yang dihadiri Dinas Kesehatan Provinsi, Dinkes Kota Makassar, BPJS Kesehatan, serta HMI, DPRD Sulsel secara eksplisit memberikan rekomendasi untuk dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap RSIA Paramount. Bahkan, jika terbukti ada pelanggaran berat, rumah sakit tersebut harus dicabut dari daftar mitra BPJS.
Sayangnya, rekomendasi tersebut tak kunjung dijalankan. Tak ada pernyataan resmi, apalagi aksi konkret. Komisi E DPRD Sulsel justru tenggelam dalam diam.
“Kami tunggu, kami pantau, tapi nihil. Ini menunjukan lemahnya komitmen DPRD Sulsel dalam menangani persoalan kesehatan publik. Kalau tidak sanggup, katakan saja!” kecam Dwiky lantang.
HMI Siap Bergerak Lagi
Bagi HMI Koorkom UNM, kesehatan adalah soal hidup dan mati—bukan sekadar angka dalam laporan atau wacana di atas meja rapat. Ketika lembaga resmi tak mampu bertindak, mahasiswa siap mengambil alih peran sebagai pengawal nurani publik.
“Jika pemerintah daerah dan DPRD terus bermain-main dengan isu krusial seperti ini, maka kami tak akan tinggal diam. Aksi demonstrasi lanjutan adalah keniscayaan,” tegasnya.
Kesehatan Publik Bukan Komoditas
Kemarahan publik semakin tajam ketika layanan kesehatan justru menjadi ladang bisnis tanpa kontrol. Dugaan kuat bahwa RSIA Paramount tidak layak bermitra dengan BPJS hanya puncak gunung es dari persoalan sistemik yang terabaikan.
Ketika DPRD tak lagi menjadi pelindung rakyat dan hanya menjadi penonton pasif, maka tak ada pilihan lain: mahasiswa dan masyarakat sipil harus bersuara lebih keras.
Pertanyaan Besar: DPRD Berpihak pada Siapa?
Komisi E DPRD Sulsel kini berada di bawah sorotan tajam. Publik menanti: apakah mereka akan menindaklanjuti rekomendasi yang mereka keluarkan sendiri, atau justru membiarkan kasus RSIA Paramount menguap tanpa kejelasan?
Redaksi: Celebes Post Investigasi
Reporter: MDS
