PPII 2025
Medan, Celebes Post — Penyelenggaraan Pekan Inovasi dan Investasi 2025 yang berlangsung di Lapangan Istana Maimun, Kota Medan, pada 20–23 Agustus 2025, menuai sorotan tajam. Acara yang digagas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan pihak ketiga, diduga bermasalah mulai dari tata kelola hingga indikasi mark up anggaran.
Sejumlah pedagang yang ikut serta dalam kegiatan ini mengaku keberatan atas pungutan biaya stan yang dipatok tinggi, yakni antara Rp1 juta hingga Rp2 juta per stan. Keluhan pedagang tersebut menimbulkan pertanyaan besar terkait transparansi dan akuntabilitas penyelenggara.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah LSM Penjara Indonesia Sumatera Utara, Pitri, menegaskan pihaknya menemukan sejumlah dugaan kejanggalan dalam pelaksanaan program ini. Menurutnya, kegiatan yang seharusnya menjadi ajang mendorong iklim investasi daerah justru berlangsung amburadul.
“Kami menduga ada praktik mark up, manipulasi, bahkan permainan oknum kabid dan kasi di tubuh DPMPTSP yang bekerja sama dengan rekanan penyelenggara, PT Kabita Selaras Pratama. Tidak menutup kemungkinan ada fee yang diterima dari pihak rekanan,” ujar Pitri kepada wartawan di Medan, Kamis (22/8/2025).
Atas dasar itu, LSM Penjara Indonesia Sumatera Utara meminta Gubernur Sumut, Bobby Afif Nasution, untuk segera memanggil Kepala Dinas DPMPTSP beserta pihak rekanan guna dimintai pertanggungjawaban.
“Ini menyangkut nama baik Pemerintah Provinsi Sumut. Jangan sampai program yang dibiayai oleh APBD justru menjadi ajang memperkaya segelintir orang,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak DPMPTSP Sumut maupun PT Kabita Selaras Pratama belum memberikan klarifikasi resmi atas tudingan dugaan mark up dan pungutan stan yang dinilai memberatkan pedagang.
@pitri
