 |
| Ilustrasi Dokumentasi kontributor Celebes Post |
CELEBES POST | Makassar — Berabad-abad telah berlalu sejak Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali hidup dan menuliskan pemikirannya. Namun, salah satu kritiknya tentang hubungan antara penguasa, ulama, harta, dan kekuasaan masih terasa relevan hingga hari ini.
Al-Ghazali bukan sekadar ulama yang dikenal karena kedalaman ilmu dan pemikiran tasawufnya. Tokoh yang kemudian dijuluki Hujjatul Islam itu juga dikenal sebagai seorang intelektual yang berani mengingatkan kekuasaan tentang tanggung jawab moralnya.
Di tengah pergolakan politik dunia Islam pada masa Dinasti Saljuk, Al-Ghazali hidup dalam situasi ketika kekuasaan menghadapi berbagai persoalan internal. Persaingan politik, penyalahgunaan jabatan, perebutan pengaruh, serta kedekatan sebagian elite keagamaan dengan pusat kekuasaan menjadi persoalan yang mendapat perhatian serius dalam pemikirannya.
Namun, Al-Ghazali tidak memilih jalan menjadikan ilmu sebagai alat untuk mencari kedudukan.
Ia justru mengingatkan bahwa ilmu kehilangan kemuliaannya ketika digunakan untuk mengejar harta, jabatan, dan kedekatan dengan kekuasaan.
RANTAI KERUSAKAN: RAKYAT, PENGUASA DAN ULAMA
Salah satu gagasan Al-Ghazali yang terus dikutip hingga kini menggambarkan sebuah rantai kerusakan dalam kehidupan bernegara.
Secara substansi, pemikirannya menegaskan bahwa:
Kerusakan rakyat berkaitan dengan kerusakan penguasanya, sementara kerusakan penguasa dapat dipengaruhi oleh rusaknya para ulama dan orang-orang berilmu. Adapun kerusakan mereka berawal ketika ilmu tunduk kepada kepentingan harta dan kedudukan.
Pesan tersebut bukan sekadar kritik kepada seorang raja.
Al-Ghazali justru membongkar persoalan hingga ke akar.
Baginya, tidak cukup hanya menyalahkan penguasa ketika pemerintahan berjalan menyimpang. Harus pula dipertanyakan siapa yang berada di sekeliling kekuasaan, siapa yang memberikan nasihat, siapa yang membenarkan kebijakan, dan siapa yang memilih diam ketika ketidakadilan terjadi.
Di titik inilah kritik Al-Ghazali menjadi tajam.
Ketika orang berilmu lebih takut kehilangan jabatan daripada kehilangan kebenaran, maka kekuasaan berpotensi kehilangan kompas moralnya.
NASIHAT BUKAN UNTUK MEMUJI KEKUASAAN
Dalam sejarah kekuasaan, seorang penguasa hampir selalu dikelilingi orang-orang yang ingin mendapatkan kedekatan.
Ada yang mencari jabatan.
Ada yang mengejar pengaruh.
Ada pula yang menggunakan kedekatan dengan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan.
Dalam kondisi seperti itu, nasihat yang jujur menjadi sesuatu yang mahal.
Al-Ghazali mengajarkan bahwa tugas orang berilmu bukanlah sekadar menyenangkan hati penguasa. Ilmu seharusnya menjadi penjaga moral, bukan alat legitimasi bagi kepentingan politik.
Seorang penasihat yang baik tidak selalu mengatakan apa yang ingin didengar oleh pemimpin.
Sebaliknya, ia harus berani menyampaikan apa yang perlu didengar, meskipun pahit.
Inilah yang membuat pemikiran Al-Ghazali tetap memiliki daya kritik hingga sekarang.
KETIKA HARTA DAN JABATAN MENGALAHKAN KEBENARAN
Peringatan Al-Ghazali juga menyasar persoalan yang sangat manusiawi: cinta terhadap dunia.
Harta dan jabatan, dalam pandangannya, dapat menjadi sumber kerusakan ketika keduanya berubah dari alat menjadi tujuan utama.
Ketika jabatan dipertahankan dengan segala cara, maka kebenaran bisa dikorbankan.
Ketika kekayaan menjadi tujuan utama, maka amanah dapat diperjualbelikan.
Ketika kedekatan dengan penguasa dianggap lebih penting daripada keberpihakan kepada rakyat, maka suara kritis perlahan menghilang.
Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah lingkungan kekuasaan yang saling memuji.
Dan sejarah berulang kali menunjukkan, kekuasaan yang hanya mendengar pujian sering kali terlambat menyadari kesalahannya.
RELEVANSI UNTUK MASA KINI
Pemikiran Al-Ghazali seharusnya tidak hanya dibaca sebagai catatan sejarah Islam.
Pesan itu dapat menjadi cermin bagi kehidupan sosial dan pemerintahan modern.
Ketika masyarakat mempertanyakan integritas pejabat, ketika muncul kritik terhadap praktik korupsi, penyalahgunaan kewenangan, politik kepentingan, atau ketika suara rakyat tidak lagi mendapatkan ruang yang layak, maka pertanyaan Al-Ghazali kembali relevan:
Siapa yang berani mengingatkan penguasa?
Dan lebih jauh lagi:
Apakah orang-orang yang memiliki ilmu, pengaruh, serta posisi strategis masih berdiri di pihak kebenaran, atau justru telah menjadi bagian dari kepentingan kekuasaan?
Pertanyaan tersebut tidak hanya ditujukan kepada pemerintah.
Tetapi juga kepada ulama, akademisi, tokoh masyarakat, aktivis, birokrat, media, dan seluruh kelompok yang memiliki pengaruh dalam kehidupan publik.
KEKUASAAN ADALAH AMANAH, BUKAN MILIK PRIBADI
Pesan terbesar dari pemikiran Al-Ghazali adalah bahwa kekuasaan tidak boleh dipandang sebagai ruang untuk memperkaya diri atau memperkuat kelompok tertentu.
Kekuasaan adalah amanah.
Setiap kebijakan memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat.
Setiap keputusan dapat menentukan masa depan banyak orang.
Karena itu, semakin besar kekuasaan yang dimiliki seseorang, semakin besar pula tanggung jawab moral yang dipikulnya.
Al-Ghazali seakan mengingatkan bahwa sebuah negeri tidak hanya dapat rusak karena pemimpinnya lemah.
Sebuah negeri juga dapat kehilangan arah ketika orang-orang di sekitar kekuasaan berhenti berkata jujur.
Pujian dapat menyenangkan penguasa, tetapi kritik yang jujur dapat menyelamatkan pemerintahan.
Berabad-abad setelah Al-Ghazali wafat, peringatannya masih layak direnungkan:
Kerusakan tidak selalu dimulai dari rakyat di bawah. Kadang, ia bermula dari atas—ketika kekuasaan kehilangan moral, ketika ilmu kehilangan keberanian, dan ketika harta serta jabatan menjadi tujuan yang lebih tinggi daripada kebenaran.
CELEBES POST | Pewarta Penyambung Lidah Rakyat
