 |
| Dokumentasi kontributor Celebes Post |
CELEBES POST | MAKASSAR — Ada paradoks yang kini menjadi pertanyaan besar masyarakat Sulawesi Selatan: jika pasokan BBM disebut Pertamina tidak pernah terputus, mengapa antrean kendaraan justru mengular di sejumlah SPBU, bahkan hingga dini hari?
Pertanyaan itu mencuat dalam pertemuan jajaran DPRD Sulsel dengan Pertamina Regional Sulawesi, setelah keluhan masyarakat terkait antrean panjang BBM dan sulitnya memperoleh LPG 3 kilogram terus bermunculan.
Ketua DPRD Sulsel, A. Rachmatika Dewi (Cicu), datang membawa suara masyarakat yang menurutnya tidak lagi bisa hanya dijawab dengan penjelasan normatif.
DPRD mengaku sebelumnya telah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pertamina pada 18 Agustus 2026. Namun, karena persoalan di lapangan dinilai belum sepenuhnya terurai, DPRD kembali meminta penjelasan langsung sekaligus langkah konkret dari Pertamina.
“Kami berharap mendapatkan jawaban bukan hanya penjelasan, tetapi seperti apa konkretnya tindakan dari teman-teman Pertamina,” tegas Rachmatika.
Bagi DPRD, persoalan tersebut bukan perkara sederhana. Antrean BBM menyentuh langsung aktivitas ekonomi masyarakat, sementara keluhan LPG 3 kilogram menambah beban kebutuhan rumah tangga.
Situasi semakin kompleks karena masyarakat di sejumlah wilayah Sulsel juga menghadapi pemadaman listrik bergilir.
Masyarakat akhirnya berhadapan dengan tiga persoalan sekaligus: BBM sulit, LPG dikeluhkan, dan listrik tidak selalu menyala.
Pertamina: Bukan Kekurangan Pasokan?
Sales Area Manager Pertamina Regional Sulawesi, Rainier Axel Siegfried, menyebut antrean BBM dalam dua hingga tiga bulan terakhir dipengaruhi berbagai faktor, termasuk meningkatnya permintaan dari sektor pariwisata dan logistik.
Pertamina juga menyatakan pasokan ke SPBU tetap dilakukan setiap hari.
“Stok selalu kami supply ke SPBU. Tidak pernah putus setiap hari. Tetapi antrean terus saja terjadi,” ujar Rainier.
Jika demikian, pertanyaan publik menjadi semakin sederhana:
Di mana letak persoalannya?
Apakah pada peningkatan permintaan? Sistem distribusi? Kapasitas SPBU? Pengawasan? Pola pembelian masyarakat? Atau terdapat persoalan lain yang belum terbuka secara utuh?
Pertamina menyebut salah satu faktor yang sulit dikendalikan adalah perilaku konsumen.
Namun, pernyataan tersebut belum serta-merta menjawab mengapa antrean panjang tetap terjadi ketika distribusi disebut berjalan normal.
Dugaan Oknum Jadi Sorotan
Anggota Komisi VI DPR RI dari Dapil Sulsel II, Ismail Bachtiar, justru melihat persoalan tersebut tidak cukup dijelaskan melalui aspek suplai.
Menurutnya, terdapat dugaan praktik oknum yang memanfaatkan situasi dengan menggunakan kendaraan tertentu untuk menampung BBM dalam jumlah besar.
“Banyak SPBU yang kemudian dalam tanda kutip, ya, oknum memanfaatkan kesempatan ini dengan bekerja sama dengan truk-truk angkutan, dengan mobil-mobil yang kemudian didesain sedemikian rupa sampai kemudian akhirnya dia bisa menampung banyak bahan bakar,” ungkap Ismail.
Catatan penting CELEBES POST: pernyataan mengenai dugaan keterlibatan oknum tersebut merupakan klaim dan sorotan narasumber. Sampai terdapat hasil pemeriksaan atau penindakan dari aparat berwenang, CELEBES POST tidak menyimpulkan bahwa SPBU atau pihak tertentu telah melakukan pelanggaran.
Kalau Pelanggaran Terbukti, Jangan Berhenti pada Teguran
Ismail mendorong adanya sanksi tegas terhadap pihak yang nantinya terbukti melakukan pelanggaran.
Bahkan, ia mengusulkan opsi penutupan sementara hingga pengambilalihan pengelolaan SPBU apabila ditemukan pelanggaran serius.
Ia juga mendorong pemerintah dan stakeholder terkait membentuk satuan tugas untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi.
Desakan tersebut menjadi penting karena BBM bersubsidi pada dasarnya ditujukan untuk masyarakat yang berhak.
Jangan sampai subsidi negara justru menjadi ladang keuntungan bagi pihak-pihak yang memanfaatkan celah distribusi.
Pertamina Klaim Aman, Masyarakat Menunggu Bukti
Di tengah perbedaan sudut pandang tersebut, publik tentu memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang transparan.
Pertamina mengatakan pasokan tersedia.
Masyarakat mengatakan BBM sulit didapat.
DPRD menerima banyak keluhan.
Sementara itu, muncul pula tudingan mengenai dugaan permainan oknum.
Maka persoalan berikutnya bukan lagi sekadar “ada stok atau tidak?” Tetapi:
Bagaimana stok tersebut didistribusikan?
Siapa yang mengawasi?
Berapa volume yang masuk ke setiap SPBU?
Berapa yang terjual kepada masyarakat?
Berapa kendaraan yang membeli BBM bersubsidi dan dalam frekuensi seperti apa?
Dan yang paling penting:
Jika memang ada penyalahgunaan, siapa yang akan ditindak?
Inilah titik yang harus dijawab secara terbuka oleh Pertamina, Kementerian ESDM, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum.
Sebab bagi masyarakat, jawaban paling sederhana sebenarnya tidak rumit:
Mereka tidak membutuhkan antrean panjang. Mereka membutuhkan BBM tersedia, harga sesuai ketentuan, distribusi tepat sasaran, dan pengawasan yang benar-benar bekerja.
CELEBES POST | Pewarta Penyambung Lidah Rakyat
