 |
| Dokumentasi kontributor Celebes Post |
CELEBES POST | MAKASSAR — Air sulit, listrik padam, BBM mengular dalam antrean, sementara gas LPG 3 kilogram disebut semakin sulit ditemukan di sejumlah titik. Di tengah tekanan kebutuhan dasar itu, masyarakat Makassar seolah dipaksa memasuki “mode survival”—bertahan dari satu persoalan ke persoalan lainnya.
Ini bukan lagi sekadar soal kelangkaan satu komoditas.
Ini soal kemampuan pemerintah memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap tersedia.
Pertanyaan publik pun semakin keras: ketika empat kebutuhan dasar bermasalah secara bersamaan, siapa yang sebenarnya memegang kendali?
AIR TERSENDAT, WARGA MENUNGGU
Persoalan pertama adalah air bersih.
Kemarau dan menurunnya ketersediaan air baku menjadi salah satu tantangan serius terhadap pelayanan distribusi air. Ketika suplai terganggu, warga bukan hanya kehilangan kenyamanan, tetapi harus mengatur ulang seluruh aktivitas rumah tangga.
PDAM memang dapat melakukan langkah darurat melalui distribusi air menggunakan mobil tangki.
Tetapi pertanyaan kontrol publiknya adalah:
Sampai kapan warga harus mengandalkan bantuan tangki?
Apakah sudah tersedia skenario jangka menengah dan panjang untuk memastikan gangguan serupa tidak terus berulang setiap kali musim kemarau ekstrem datang?
Warga membutuhkan solusi, bukan sekadar respons setelah masalah membesar.
LISTRIK PADAM, AKTIVITAS WARGA TERHENTI
Persoalan berikutnya adalah listrik.
Jika debit air menurun dan berdampak terhadap kemampuan pembangkit tertentu memasok energi, maka persoalan tersebut memang memiliki dimensi teknis dan sistemik.
Namun bagi masyarakat, dampaknya sangat sederhana:
listrik padam, aktivitas berhenti.
Pelaku usaha terganggu. Pedagang kehilangan kesempatan berjualan. Rumah tangga kesulitan beraktivitas. Bahkan pelayanan tertentu ikut terdampak.
Maka publik layak memperoleh penjelasan yang transparan:
Apa langkah antisipasi pemerintah dan pihak terkait menghadapi kondisi pasokan energi di tengah kemarau ekstrem?
Jangan sampai masyarakat baru mengetahui persoalan setelah lampu padam.
BBM: ANTREAN PANJANG, KEPERCAYAAN PUBLIK IKUT MENIPIS
Kemudian persoalan BBM.
Antrean panjang kendaraan di SPBU bukan pemandangan yang bisa dianggap biasa jika berlangsung berulang dan mengganggu aktivitas masyarakat.
Di tengah antrean, muncul berbagai spekulasi mengenai distribusi BBM bersubsidi, termasuk dugaan adanya kebocoran kuota atau penyaluran yang tidak tepat sasaran.
CELEBES POST menegaskan, dugaan bukanlah fakta sebelum dibuktikan.
Karena itu, justru aparat pengawas dan pihak berwenang yang harus memberikan jawaban.
Berapa sebenarnya kuota BBM yang dialokasikan?
Berapa yang masuk ke SPBU?
Bagaimana pengawasan distribusinya?
Apakah ada penyalahgunaan?
Apakah ada penyelewengan?
Dan jika memang ditemukan pelanggaran, siapa yang bertanggung jawab?
Publik tidak membutuhkan rumor.
Publik membutuhkan data dan penegakan hukum.
GAS MELON MENGHILANG, MASYARAKAT KEMBALI GELISAH
Belum selesai dengan BBM, LPG 3 kilogram juga menjadi perhatian.
Kelangkaan di tingkat pengecer dapat memicu panic buying. Ketika masyarakat takut tidak mendapatkan gas untuk kebutuhan memasak, pembelian berlebihan dapat memperparah tekanan terhadap pasokan.
Di tengah kondisi itu, muncul pula dugaan permainan distribusi dan penimbunan.
Sekali lagi, dugaan harus dibuktikan.
Jika memang ada mafia distribusi, bongkar jalurnya.
Jangan hanya mengejar pedagang kecil yang berada di ujung rantai distribusi jika persoalan sebenarnya berada pada mata rantai yang lebih besar.
Masyarakat berhak mengetahui:
Dari mana gas berasal, ke mana didistribusikan, siapa yang menguasai rantai pasok, dan mengapa masyarakat bisa kesulitan mendapatkannya?
PEMERINTAH: SOLUSI ATAU SEKADAR TAMBAH SANA, TAMBAH SINI?
Di sinilah sorotan publik semakin tajam.
Ketika air bermasalah, dilakukan distribusi tangki.
Ketika listrik terganggu, dilakukan pengaturan pasokan.
Ketika BBM antre, dilakukan pengawasan.
Ketika LPG sulit ditemukan, aparat turun melakukan pengecekan.
Semua langkah tersebut tentu penting.
Tetapi publik berhak bertanya:
Apakah pemerintah sedang menyelesaikan akar persoalan, atau hanya memadamkan masalah yang muncul satu per satu?
Gubernur Sulawesi Selatan dan Wali Kota Makassar tentu memiliki ruang kewenangan berbeda. Namun masyarakat tidak terlalu membutuhkan perdebatan mengenai siapa yang paling berwenang.
Masyarakat membutuhkan pemerintahan yang hadir dan bekerja bersama.
Jika persoalan melampaui kewenangan pemerintah daerah, dorong ke pemerintah pusat.
Jika persoalannya berada pada distribusi, perketat pengawasan.
Jika terdapat dugaan tindak pidana, proses secara hukum.
Dan jika kebijakan sebelumnya tidak cukup efektif, evaluasi secara terbuka.
DPRD MAKASSAR: DI MANA SUARA WAKIL RAKYAT?
Sorotan berikutnya patut diarahkan kepada DPRD Kota Makassar.
DPRD bukan sekadar lembaga yang hadir dalam agenda seremonial atau rapat rutin.
Ketika masyarakat menghadapi persoalan kebutuhan dasar, fungsi pengawasan seharusnya bekerja.
Masyarakat berhak bertanya:
Sudah sejauh mana DPRD Makassar memanggil dan meminta penjelasan pihak-pihak terkait?
Sudahkah ada rapat khusus mengenai distribusi air?
Bagaimana pengawasan terhadap dampak pemadaman listrik?
Apa langkah DPRD menyikapi antrean BBM?
Bagaimana DPRD mengawasi distribusi LPG 3 kilogram?
Dan yang paling penting:
Apa hasil nyata pengawasan tersebut bagi masyarakat?
Jika sudah bekerja, sampaikan kepada publik.
Jika belum, mengapa?
Sebab dalam situasi seperti ini, diam juga membutuhkan penjelasan.
MAHASISWA: SUARA KONTROL SOSIAL KE MANA?
Makassar memiliki sejarah panjang gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil.
Ketika persoalan menyentuh kepentingan rakyat kecil, mahasiswa biasanya menjadi salah satu kelompok yang paling vokal menyuarakan kritik.
Namun di tengah keresahan masyarakat terhadap kebutuhan dasar, publik kembali bertanya:
Ke mana suara mahasiswa?
Apakah kajian sedang disusun?
Apakah advokasi sedang berjalan?
Apakah komunikasi dengan pemerintah telah dilakukan?
Atau memang belum melihat persoalan ini sebagai isu yang harus dikawal?
Mahasiswa tentu tidak harus selalu turun ke jalan.
Tetapi fungsi kontrol sosial tidak boleh hilang ketika rakyat sedang membutuhkan suara pembelaan.
EMPAT KRISIS, SATU PERTANYAAN BESAR
Air.
Listrik.
BBM.
LPG.
Empat kebutuhan dasar.
Empat persoalan yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
Di sinilah pemerintah, DPRD, aparat penegak hukum, mahasiswa, dan seluruh elemen masyarakat sipil seharusnya tidak berjalan sendiri-sendiri.
Karena masyarakat kelas bawah tidak punya banyak pilihan.
Mereka tidak bisa membeli genset besar ketika listrik padam.
Mereka tidak bisa membeli air dalam jumlah besar ketika suplai berhenti.
Mereka tidak bisa meninggalkan antrean BBM begitu saja karena kendaraan adalah sarana mencari nafkah.
Dan ketika gas sulit didapat, mereka tetap harus memasak untuk keluarga.
Bagi sebagian orang, ini mungkin sekadar gangguan pelayanan. Bagi masyarakat kecil, ini menyangkut bertahan hidup.
Maka CELEBES POST tidak sedang menunjuk siapa yang paling bersalah.
Kami sedang mengajukan pertanyaan yang seharusnya dijawab secara terbuka:
Ketika warga Makassar menghadapi empat tekanan kebutuhan dasar sekaligus, apakah pemerintah sudah bergerak dengan kecepatan yang sebanding dengan penderitaan masyarakat?
Apakah DPRD sudah menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal?
Apakah aparat sudah memastikan tidak ada penyimpangan dalam distribusi kebutuhan dasar?
Dan apakah mahasiswa serta masyarakat sipil masih berada di garis depan sebagai kekuatan kontrol?
Sebab yang paling mengecewakan bukan semata-mata ketika sebuah krisis terjadi.
Yang lebih mengecewakan adalah ketika krisis terjadi, tetapi masyarakat merasa harus menghadapinya sendirian.
CELEBES POST
Pewarta Penyambung Lidah Rakyat
