 |
| Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat (DEMA FUF) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) menggelar aksi demonstrasi yang diwarnai blokade jalan |
MAKASSAR, CELEBES POST — Dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum bagi mahasiswa untuk kembali menyuarakan evaluasi terhadap arah kebijakan nasional. Di depan Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat (23/10/2026), Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat (DEMA FUF) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) menggelar aksi demonstrasi yang diwarnai blokade jalan.
Aksi tersebut bukan sekadar mobilisasi massa. Mahasiswa membawa sederet tuntutan yang menyentuh persoalan mendasar masyarakat, mulai dari kesejahteraan rakyat, program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), penanganan kebakaran hutan dan lahan, kebebasan demokrasi, pemerataan pendidikan, hingga realisasi janji penciptaan 19 juta lapangan pekerjaan.
Melalui aksi itu, DEMA FUF UINAM mendorong pemerintah agar tidak hanya mengandalkan program dan janji politik, tetapi juga membuka ruang evaluasi yang transparan, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
VIDEO DOKUMENTASI KONTRIBUTOR MEDIA CELEBES POST :
BLOKADE JALAN JADI SOROTAN, ASPIRASI MAHASISWA MENUNTUT JAWABAN
Blokade jalan di sekitar Gedung DPRD Sulsel menjadi bagian yang menonjol dalam dinamika demonstrasi tersebut. Aksi itu memperlihatkan bagaimana mahasiswa menggunakan ruang publik untuk menarik perhatian terhadap persoalan kebijakan yang mereka nilai membutuhkan evaluasi serius.
Namun, di balik blokade jalan, substansi tuntutan menjadi hal yang tidak kalah penting untuk dicermati. Mahasiswa mempertanyakan sejauh mana kebijakan pemerintah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan bagaimana hasil pelaksanaannya dapat diukur secara terbuka.
Dalam konteks demokrasi, penyampaian pendapat merupakan bagian dari hak warga negara. Di sisi lain, penggunaan jalan umum juga perlu memperhatikan keselamatan, ketertiban, serta hak pengguna jalan lainnya.
Karena itu, perhatian terhadap aksi mahasiswa tidak semestinya berhenti pada situasi lalu lintas atau jumlah massa. Isi tuntutan, respons pemerintah, dan tindak lanjut dari para pemangku kebijakan juga menjadi bagian penting dalam menilai bagaimana aspirasi publik ditangani.
MBG DAN KOPERASI MERAH PUTIH: PROGRAM BESAR, TRANSPARANSI JANGAN DIABAIKAN
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) menjadi dua kebijakan yang disoroti DEMA FUF UINAM.
Mahasiswa meminta agar kedua program tersebut dievaluasi secara menyeluruh, terutama menyangkut perencanaan, transparansi anggaran, efektivitas pelaksanaan, serta manfaat yang benar-benar diterima masyarakat.
Tuntutan tersebut menempatkan akuntabilitas sebagai salah satu ukuran penting keberhasilan program pemerintah. Anggaran yang digunakan untuk menjalankan kebijakan publik perlu disertai informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sementara pelaksanaannya perlu dinilai berdasarkan hasil yang terukur.
Bagi masyarakat, pertanyaan mendasarnya ialah apakah program berjalan sesuai sasaran, bagaimana kualitas pelayanannya, serta sejauh mana manfaatnya menjangkau kelompok yang membutuhkan.
Evaluasi, dalam hal ini, bukan dengan sendirinya berarti menolak program. Sebaliknya, evaluasi diperlukan untuk mengidentifikasi kekurangan, memperbaiki pelaksanaan, dan memastikan penggunaan sumber daya publik memberikan manfaat yang optimal.
KARHUTLA DAN ANCAMAN LINGKUNGAN, PENANGANAN DIMINTA LEBIH TERUKUR
Persoalan lingkungan juga masuk dalam daftar tuntutan mahasiswa. DEMA FUF UINAM mendesak pemerintah memperkuat penanganan dan mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Mahasiswa turut meminta pemerintah mempertimbangkan penetapan status bencana nasional dengan memperhatikan skala kejadian, luas dampak, kemampuan penanganan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tuntutan ini menyoroti pentingnya kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi bencana, termasuk koordinasi lintas instansi, pencegahan, penanganan korban, dan pemulihan wilayah terdampak.
Penetapan status bencana nasional sendiri memerlukan penilaian berdasarkan kondisi dan ketentuan yang berlaku. Karena itu, desakan mahasiswa tersebut merupakan tuntutan agar pemerintah memberikan perhatian serius terhadap penanganan karhutla, bukan dengan sendirinya menunjukkan bahwa persyaratan penetapan status tersebut telah terpenuhi.
DEMOKRASI DISOROT: MAHASISWA TOLAK PEMBUNGKAMAN KRITIK
Isu demokrasi menjadi salah satu pokok kritik dalam demonstrasi tersebut. DEMA FUF UINAM menyatakan penolakan terhadap segala bentuk pembungkaman kritik, intimidasi terhadap masyarakat sipil, serta perluasan pendekatan militeristik dalam ranah sipil yang dinilai berpotensi mengancam kebebasan berpendapat dan supremasi sipil.
Bagi mahasiswa, ruang demokrasi harus tetap memberi tempat bagi kritik, pengawasan, dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan negara.
Kebebasan menyampaikan pendapat juga perlu ditopang oleh jaminan perlindungan hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta mekanisme pertanggungjawaban ketika muncul dugaan pelanggaran.
Dalam negara demokratis, kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari kontrol publik. Tantangannya adalah memastikan perbedaan pendapat dapat dikelola melalui mekanisme yang sah, terbuka, dan tidak mengabaikan hak-hak warga negara.
PENDIDIKAN GRATIS DAN BERKUALITAS, JANGAN SAMPAI EKONOMI MENJADI TEMBOK
Di sektor pendidikan, DEMA FUF UINAM mendesak pemerintah menjamin akses pendidikan yang gratis, berkualitas, dan berkeadilan, termasuk pada jenjang perguruan tinggi.
Mahasiswa menilai kondisi ekonomi tidak seharusnya menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Akses terhadap pendidikan, menurut tuntutan mereka, harus dibuka seluas-luasnya agar kesempatan belajar tidak hanya dinikmati oleh kelompok yang memiliki kemampuan finansial.
Persoalan ini berkaitan dengan biaya pendidikan, ketersediaan fasilitas, kualitas pembelajaran, serta dukungan terhadap mahasiswa dari keluarga yang membutuhkan.
Pemerataan pendidikan bukan hanya soal membuka kesempatan masuk ke lembaga pendidikan, tetapi juga memastikan peserta didik dapat bertahan, menyelesaikan studi, dan memperoleh kualitas pembelajaran yang memadai.
Karena itu, tuntutan mahasiswa mengarah pada perlunya kebijakan yang mampu mempertemukan akses, mutu, dan keberlanjutan pendidikan dalam satu kerangka yang adil.
JANJI 19 JUTA LAPANGAN KERJA DITAGIH, PUBLIK BUTUH DATA DAN BUKTI
Persoalan ketenagakerjaan turut menjadi sorotan dalam aksi tersebut. DEMA FUF UINAM meminta transparansi mengenai realisasi janji penciptaan 19 juta lapangan pekerjaan.
Mahasiswa mendorong pemerintah membuka informasi tentang target, capaian, serta kualitas pekerjaan yang tersedia agar masyarakat dapat menilai perkembangan pelaksanaan komitmen tersebut.
Tuntutan ini penting karena ukuran keberhasilan penciptaan lapangan kerja tidak cukup hanya dilihat dari besarnya angka yang diumumkan. Informasi mengenai periode pencapaian, metode penghitungan, jenis pekerjaan, tingkat upah, kepastian kerja, dan perlindungan tenaga kerja juga diperlukan untuk memberikan gambaran yang utuh.
Meski demikian, angka 19 juta lapangan pekerjaan dalam tuntutan maha
KILLU | CELEBES POST
