 |
| Ketua Umum Lembaga Kajian Advokasi HAM Indonesia (LHI) saat dimintai tanggapan oleh wartawan melalui sambungan telepon, Minggu (1/11/2026). |
CELEBES POST | LUWU, SULAWESI SELATAN — Mengejar penghargaan Adipura boleh menjadi kebanggaan bagi sebuah daerah. Namun, jangan sampai pemerintah terlalu sibuk mempercantik wajah kota demi mendapatkan penghargaan, sementara persoalan kemiskinan, kawasan kumuh, dan kerusakan lingkungan masih menanti penyelesaian.
Pesan kritis tersebut disampaikan Ketua Umum Lembaga Kajian Advokasi HAM Indonesia (LHI) saat dimintai tanggapan oleh wartawan melalui sambungan telepon, Minggu (1/11/2026).
Ketua Umum LHI menyoroti kegiatan kurve massal yang digelar Pemerintah Kabupaten Luwu dalam rangka mengejar penghargaan Adipura. Menurutnya, gerakan menjaga kebersihan lingkungan merupakan langkah positif dan patut didukung. Namun, keberhasilan pemerintah daerah tidak boleh hanya diukur dari kebersihan kawasan yang terlihat saat penilaian penghargaan.
Sebab, di balik upaya mempercantik lingkungan, masih terdapat persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian dan tindakan nyata pemerintah daerah.
"Jangan sampai pemerintah terlalu sibuk membersihkan wajah daerah demi mengejar Adipura, tetapi lupa bahwa masih ada puluhan ribu masyarakat yang membutuhkan perhatian nyata dari pemerintah. Kebersihan kota penting, tetapi kesejahteraan rakyat dan keselamatan lingkungan jauh lebih mendasar," tegasnya.
38.790 WARGA MISKIN, 7.869 JIWA DISEBUT TINGGAL DI KAWASAN KUMUH
LHI menyoroti data yang diberitakan mengenai kondisi sosial Kabupaten Luwu. Berdasarkan data tersebut, sebanyak 38.790 warga masuk kategori miskin, sementara 7.869 jiwa disebut tinggal di kawasan kumuh.
Angka tersebut, menurut LHI, tidak boleh dipandang sekadar sebagai statistik dalam laporan pemerintahan. Di balik angka itu terdapat masyarakat yang membutuhkan akses pekerjaan, pelayanan kesehatan, pendidikan, tempat tinggal layak, serta kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup.
Karena itu, pemerintah daerah diminta memastikan program pengentasan kemiskinan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Persoalan kawasan kumuh juga tidak cukup diselesaikan melalui kegiatan bersih-bersih atau penataan visual semata. Pemerintah perlu memperhatikan kebutuhan mendasar masyarakat, mulai dari sanitasi, akses air bersih, drainase, hingga kelayakan tempat tinggal.
Di sisi lain, LHI turut menyoroti persoalan kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Suso yang dikaitkan dengan dugaan aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI).
Menurut LHI, dugaan aktivitas tersebut perlu ditelusuri secara serius oleh instansi berwenang. Sebab, apabila terbukti terjadi kerusakan akibat aktivitas pertambangan, dampaknya berpotensi mengancam ekosistem sungai, kualitas air, dan kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya DAS Suso.
LHI menilai ketiga persoalan tersebut semestinya menjadi bagian penting dalam evaluasi kepemimpinan Bupati Luwu, terutama dalam menentukan arah pembangunan, mengendalikan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), dan memastikan pengawasan lingkungan berjalan efektif.
JANGAN HANYA BANYAK PROGRAM, RAKYAT HARUS MERASAKAN HASILNYA!
LHI berpandangan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, besarnya anggaran yang terserap, ataupun jumlah penghargaan yang berhasil diperoleh.
Ukuran keberhasilan yang lebih substansial adalah sejauh mana kebijakan pemerintah mampu menurunkan angka kemiskinan, mengurangi kawasan kumuh, memperbaiki kualitas lingkungan, serta menjamin masyarakat memperoleh pelayanan dan kebutuhan dasar secara layak.
Dalam hal ini, Bupati sebagai pemegang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu memastikan seluruh OPD bekerja berdasarkan target yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi.
Jangan sampai program hanya berjalan secara administratif, laporan kegiatan terlihat baik, tetapi manfaatnya belum benar-benar dirasakan masyarakat.
Menurut LHI, pemerintah daerah harus berani melakukan evaluasi terhadap program yang belum memberikan dampak signifikan dan memperbaiki kebijakan yang tidak tepat sasaran.
LHI TAWARKAN EMPAT LANGKAH, BUPATI DIMINTA SEGERA BERTINDAK
Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi kajian, advokasi, dan pengawasan kebijakan publik, LHI menyampaikan empat langkah strategis yang dinilai perlu segera menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Luwu.
1. Evaluasi program dan anggaran pengentasan kemiskinan
Bupati diminta memerintahkan evaluasi lintas OPD terhadap seluruh program pengentasan kemiskinan.
Bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta intervensi pelayanan dasar harus dipastikan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.
2. Percepatan penanganan kawasan kumuh
Pemerintah daerah perlu menyusun peta kawasan kumuh berdasarkan kondisi faktual, menentukan wilayah prioritas, dan menetapkan target penanganan secara bertahap.
Fokus penanganan tidak boleh hanya pada penataan fisik, tetapi juga harus menyentuh persoalan sanitasi, air bersih, drainase, dan kelayakan hunian masyarakat.
3. Penanganan serius dugaan aktivitas PETI di DAS Suso
LHI meminta Bupati menginisiasi koordinasi lintas instansi dengan aparat penegak hukum, pemerintah provinsi, instansi teknis pertambangan, serta instansi lingkungan hidup.
Langkah yang diperlukan antara lain pemeriksaan lapangan, pengujian kualitas air secara independen, penelusuran aktivitas pertambangan, serta upaya pemulihan lingkungan apabila ditemukan kerusakan.
Penanganan harus berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti lapangan, bukan sekadar pernyataan ataupun kegiatan seremonial.
4. Evaluasi kinerja OPD dan keterbukaan anggaran
LHI juga meminta Pemerintah Kabupaten Luwu membuka informasi mengenai alokasi anggaran, realisasi program, capaian kinerja, dan hasil evaluasi pada sektor lingkungan hidup, persampahan, perumahan, serta penanggulangan kemiskinan.
Keterbukaan tersebut penting agar masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan anggaran publik dan menilai sejauh mana program pemerintah memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat luas.
BUPATI HARUS MENJAWAB PERSOALAN SUBSTANTIF, BUKAN SEKADAR MENGEJAR PENGHARGAAN
LHI menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan bentuk penolakan terhadap program Adipura.
Sebaliknya, penghargaan tersebut tetap penting sebagai motivasi untuk meningkatkan kebersihan dan kualitas pengelolaan lingkungan daerah.
Namun, Adipura seharusnya menjadi bagian dari keberhasilan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan, bukan tujuan yang berdiri sendiri.
Bupati Luwu dinilai perlu menunjukkan bahwa pembangunan daerah berjalan seimbang antara penataan fisik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlindungan lingkungan, dan kualitas pelayanan publik.
"Rakyat tidak hanya membutuhkan daerah yang terlihat bersih ketika ada penilaian penghargaan. Rakyat membutuhkan air yang aman, lingkungan yang sehat, tempat tinggal yang layak, dan kehidupan yang semakin sejahtera," tegasnya.
LHI menyatakan tetap membuka ruang dialog dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Luwu untuk mendorong penyelesaian berbagai persoalan tersebut.
Namun, lembaga itu juga menegaskan akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan advokasi terhadap kebijakan pemerintah daerah demi memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas.
"Adipura adalah penghargaan yang dapat diraih pemerintah. Tetapi kepercayaan rakyat harus dijaga melalui kerja nyata, kebijakan yang tepat, dan tanggung jawab kepemimpinan," tutupnya.
Kini, publik menantikan bagaimana Pemerintah Kabupaten Luwu merespons berbagai masukan tersebut. Bukan semata melalui kegiatan seremonial atau program yang terlihat di permukaan, melainkan melalui kebijakan yang terukur, keterbukaan anggaran, dan langkah nyata menyelesaikan persoalan masyarakat.
Sebab, pada akhirnya, keberhasilan seorang kepala daerah bukan hanya tentang penghargaan yang berhasil dibawa pulang, tetapi tentang perubahan kehidupan rakyat yang benar-benar dapat dirasakan.
CELEBES POST akan terus membuka ruang informasi, klarifikasi, dan pengawasan publik terhadap kebijakan pembangunan daerah.
MDS — CELEBES POST
Pewarta Penyambung Lidah Rakyat
