 |
| Kepala Desa Kale Ko'Mara Kabupaten Takalar, Sulsel |
CELEBES POST | Takalar, Sulsel —
Wacana penempatan institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian kembali mengemuka di tingkat nasional. Namun di daerah, khususnya di akar rumput pemerintahan desa, pandangan berbeda justru menguat.
Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Takalar, Parawansa, dengan tegas menyatakan dukungannya agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden. Menurutnya, keputusan tersebut sangat krusial demi menjaga efektivitas pelayanan keamanan hingga ke tingkat desa.
Parawansa yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Kale Ko’mara menilai, selama ini kehadiran Polri benar-benar dirasakan oleh pemerintah desa dan masyarakat, terutama melalui peran Bhabinkamtibmas yang aktif, responsif, dan dekat dengan warga.
“Bhabinkamtibmas itu sangat dekat dengan masyarakat desa. Kami bisa berkoordinasi kapan saja jika ada persoalan yang butuh penanganan cepat,” ujar Parawansa saat diwawancarai, Rabu (28/1).
Ia menegaskan, keamanan di desa kerap bersifat dinamis dan membutuhkan respons cepat. Konflik warga, gangguan kamtibmas, hingga persoalan sosial lainnya tidak bisa menunggu proses birokrasi yang panjang.
Menurut Parawansa, jika Polri ditempatkan di bawah kementerian, dikhawatirkan justru akan memperpanjang rantai komando dan memperlambat pengambilan keputusan di lapangan.
“Kami tidak ingin ada birokrasi yang memperlambat penanganan di desa. Keamanan itu soal kecepatan dan kehadiran negara secara langsung,” tegasnya.
Lebih jauh, Parawansa menekankan bahwa Polri bukan semata penegak hukum, tetapi juga mitra strategis pemerintah desa dalam pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Hubungan kemitraan tersebut, kata dia, telah terbangun dengan baik melalui berbagai program pendampingan sosial dan pembinaan keamanan.
Ia berharap, setiap pembahasan kebijakan strategis di tingkat pusat tidak mengabaikan realitas yang terjadi di desa. Bagi pemerintah desa, stabilitas keamanan adalah fondasi utama pembangunan dan pelayanan publik.
“Sekali lagi, kami mendukung penuh Polri tetap berada langsung di bawah Bapak Presiden. Sistem yang berjalan saat ini sudah efektif dan nyata dirasakan manfaatnya hingga ke desa,” pungkas Parawansa.
DDL CELEBES POST
