 |
| Andi Muhammad Farid (AMF) |
Aktivis Ingatkan: Polisi dan Golkar Jangan Tunduk, Bupati Diminta Segera Turun Tangan
CELEBES POST | Makassar — Polemik yang menyeret nama Ketua DPRD Soppeng, Andi Muhammad Farid (AMF), kini tak lagi sekadar perkara hukum. Ia telah menjelma menjadi kegaduhan politik terbuka yang menyeret aparat penegak hukum, partai politik, hingga menyerempet stabilitas pemerintahan daerah.
Gelombang unjuk rasa yang menuntut penangkapan AMF serta desakan pemecatan dari Partai Golkar, yang digelar di Polda Sulsel hingga Kantor DPD Golkar, memantik kritik keras dari kalangan aktivis. Aksi tersebut dinilai bukan lagi sekadar penyampaian aspirasi, melainkan tekanan terang-terangan terhadap institusi hukum dan partai politik.
Ketua Koalisi Integritas Indonesia, Andi Lulung, menyebut situasi ini sebagai alarm serius bagi demokrasi lokal.
“Unjuk rasa itu hak. Tapi ketika tuntutannya sudah ‘tangkap dan adili’ saat proses hukum masih berjalan, itu bukan kontrol sosial lagi. Itu intervensi,” tegasnya.
Polda Sulsel Diingatkan: Hukum Bukan Milik Jalanan
Andi Lulung menekankan agar Polda Sulsel tidak goyah oleh tekanan massa yang jumlahnya terbatas namun agresif membangun opini.
“Hukum tidak boleh lahir dari spanduk dan teriakan. Polisi harus tunduk pada alat bukti, bukan pada tekanan jalanan. Kalau hukum bisa ditekan, maka keadilan runtuh,” ujarnya tajam.
Ia menilai, membiarkan tekanan semacam ini justru berbahaya dan membuka ruang preseden buruk dalam penegakan hukum di Sulawesi Selatan.
Golkar Diseret Opini, Diminta Tak Gegabah
Tak hanya aparat, Partai Golkar juga menjadi sasaran tekanan politik. Tuntutan pemecatan AMF dinilai berpotensi menyeret partai ke dalam pusaran konflik yang belum memiliki putusan hukum.
“Partai bukan lembaga vonis. Memecat kader tanpa putusan hukum itu preseden buruk. Hari ini Ketua DPRD, besok kader lain bisa digiring dengan cara yang sama,” kata Andi Lulung.
Menurutnya, Golkar harus berdiri di atas mekanisme dan aturan internal, bukan tunduk pada tekanan opini sesaat.
Aksi Terorganisir, Siapa Bermain di Balik Layar?
Sorotan lain mengarah pada pola aksi demonstrasi yang dinilai rapi, terstruktur, dan lintas lokasi. Mulai dari atribut, logistik, hingga konsistensi tuntutan.
“Pertanyaannya sederhana dan sangat masuk akal: apakah satu pelapor mampu membiayai rangkaian aksi seperti ini? Ini bukan tuduhan, ini pertanyaan publik yang harus dijawab,” ujar Andi Lulung.
Ia mengingatkan agar aparat dan partai tidak naif membaca situasi.
“Setiap kegaduhan politik hampir selalu ada yang menunggangi. Ini fakta sejarah,” tambahnya.
Bupati Soppeng Bungkam, Publik Bertanya
Di tengah eskalasi konflik, sikap diam Bupati Soppeng justru menjadi isu baru yang tak kalah panas. Andi Lulung menilai, pembiaran ini berbahaya dan berpotensi memperkeruh keadaan.
“Dalam situasi genting seperti ini, diam bukan netral. Kepala daerah seharusnya hadir sebagai peneduh, bukan penonton,” tegasnya.
Menurutnya, konflik yang dibiarkan tanpa kendali bisa mengganggu jalannya pemerintahan dan mengalihkan fokus pembangunan.
“Rakyat tidak memilih pemimpin untuk menyaksikan konflik elit. Rakyat menunggu kerja nyata,” katanya.
Konflik Elit, Korban Kepercayaan Publik
Andi Lulung juga mengingatkan bahwa konflik yang melibatkan DPRD, aparat, dan partai politik berisiko menciptakan persepsi konflik antar-lembaga.
“ASN, DPRD, partai, dan kepala daerah itu satu sistem. Jika satu dibiarkan ditekan, yang hancur adalah kepercayaan publik,” ujarnya.
Pesan Bugis: Hukum dan Siri’ Tak Boleh Dilangkahi
Sebagai penutup, Andi Lulung mengingatkan nilai luhur masyarakat Bugis yang harus menjadi kompas penyelesaian persoalan.
“Ade’ temmakkeana’, siri’ temmakkeanak.”
(Aturan tidak boleh dilangkahi, harga diri tidak boleh diinjak).
Ia menyerukan agar semua pihak menahan diri dan menghormati proses hukum.
“Keadilan tidak lahir dari tekanan massa. Siapa pun yang salah, biarlah hukum yang membuktikan. Bukan jalanan,” pungkasnya.
MDS CELEBES POST
