 |
| Aksi demonstrasi yang digelar Aliansi Masyarakat Walmas di Jembatan Salutubu |
CELEBES POST, LUWU — Aksi demonstrasi yang digelar Aliansi Masyarakat Walmas di Jembatan Salutubu, Minggu (19/1/2025), menjelma menjadi peristiwa penting yang melampaui sekadar unjuk rasa. Ia bukan hanya luapan kemarahan sosial akibat ketimpangan pembangunan, tetapi juga menjadi momentum politik dan kultural yang sarat makna bagi masa depan Tana Luwu.
Ribuan massa yang memadati jembatan strategis tersebut menyuarakan satu tuntutan utama: pemekaran Kabupaten Luwu Tengah sebagai bagian dari langkah besar menuju terwujudnya Provinsi Luwu Raya. Tuntutan itu kian menguat dengan kehadiran Datu Luwu di tengah-tengah aksi, sebuah simbol yang menegaskan bahwa perjuangan ini berakar kuat pada sejarah, identitas, dan keadilan sosial masyarakat Luwu.
Dalam orasinya yang lantang, Haikal selaku Jenderal Lapangan menyampaikan kritik tajam terhadap negara dan pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa masyarakat Walmas telah terlalu lama berada di pinggiran kebijakan pembangunan. Menurutnya, negara sering hadir melalui aturan dan regulasi, tetapi absen ketika rakyat membutuhkan keadilan yang nyata.
“Pemekaran ini lahir dari realitas ketimpangan, bukan ambisi elit. Negara harus berhenti melihat Walmas dari jarak peta, tetapi dari penderitaan rakyatnya,” tegas Haikal, disambut sorak dan tepuk tangan massa aksi.
Pernyataan tersebut mencerminkan kekecewaan mendalam masyarakat terhadap kebijakan pembangunan yang dinilai gagal membaca kebutuhan objektif wilayah Walmas, baik dari aspek infrastruktur, pelayanan publik, maupun akses ekonomi.
Lebih dari itu, kehadiran Datu Luwu memberikan dimensi yang lebih dalam pada aksi tersebut. Dalam tradisi Tana Luwu, Datu bukan sekadar simbol adat, melainkan representasi nilai persatuan, keadilan, dan keberlanjutan sejarah. Dengan berdiri bersama rakyat, Datu Luwu mengirimkan pesan tegas kepada negara bahwa perjuangan pemekaran Luwu Tengah dan Provinsi Luwu Raya memiliki legitimasi historis dan moral yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
Kehadiran ini sekaligus mematahkan stigma yang selama ini dilekatkan pada gerakan pemekaran, seolah-olah hanya digerakkan oleh kepentingan politik jangka pendek. Sebaliknya, aksi di Salutubu menunjukkan bahwa tuntutan tersebut merupakan aspirasi kolektif yang hidup dan tumbuh dari kesadaran rakyat.
Haikal pun mengingatkan, jika negara terus menunda dan mengabaikan aspirasi ini, maka yang dipertaruhkan bukan hanya soal pembangunan, melainkan kepercayaan rakyat terhadap keadilan negara itu sendiri.
Menutup aksi, Aliansi Masyarakat Walmas menyatakan komitmen untuk terus melanjutkan konsolidasi perjuangan secara berkelanjutan dan terorganisir. Mereka menegaskan bahwa gerakan ini tidak akan berhenti pada simbol dan seremoni belaka.
“Kami tidak sedang mencari panggung, kami sedang menuntut hak. Selama Luwu Tengah belum dimekarkan dan Provinsi Luwu Raya masih dianggap sekadar wacana, selama itu pula perlawanan rakyat akan terus hidup,” pungkas Haikal.
Aksi di Jembatan Salutubu pun tercatat bukan hanya sebagai demonstrasi, tetapi sebagai penanda bahwa suara dari pinggiran kini menuntut untuk didengar, diakui, dan diwujudkan dalam kebijakan nyata.
MDS CELEBES POST
.png)
