 |
| Dokumentasi Celebes Post |
CELEBES POST | Pewarta Penyambung Lidah Rakyat - Wacana pembentukan satuan tugas (satgas) penanganan demonstrasi oleh Gubernur di Sulawesi Selatan menuai perdebatan serius di ruang publik. Kebijakan ini memantik tanda tanya: apakah satgas dimaksudkan untuk menjaga ketertiban, atau justru menjadi instrumen pembatasan terhadap kebebasan menyampaikan pendapat?
Demonstrasi bukanlah gangguan sosial, melainkan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Di negara demokrasi, kritik dan protes merupakan bagian dari dinamika pemerintahan yang sehat. Ketika kritik justru diposisikan sebagai sesuatu yang harus “ditangani”, publik wajar mencium aroma kekhawatiran.
Demonstrasi: Hak atau Ancaman?
Selama ini, Sulawesi Selatan tidak pernah kekurangan aparat maupun perangkat hukum untuk menjaga ketertiban umum. Aparat kepolisian, mekanisme pengamanan, hingga regulasi sudah tersedia dan berjalan sesuai prosedur.
Karena itu, muncul pertanyaan mendasar: mengapa perlu satgas khusus?
Istilah “penanganan” dalam konteks demonstrasi mengandung konotasi kontrol. Alih-alih memperkuat dialog antara pemerintah dan masyarakat, pembentukan satgas berpotensi menciptakan jarak psikologis. Demonstrasi kerap lahir dari kebuntuan komunikasi—ketika ruang aspirasi di meja perundingan terasa buntu, jalanan menjadi pilihan terakhir.
Kritik sebagai Cermin Kekuasaan
Ahmad Hilaluddin dalam pernyataannya menegaskan bahwa menolak pembentukan satgas bukan berarti membenarkan tindakan anarkis. Ketertiban umum tetap menjadi prioritas bersama. Namun keamanan tidak boleh dijadikan tameng untuk mereduksi kebebasan sipil.
“Pemerintah yang kuat tidak alergi terhadap kritik; ia justru menjadikannya bahan refleksi,” ujarnya.
Demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang sunyi. Ia hidup dari perbedaan suara, dari kritik yang keras sekalipun. Ketika pemerintah lebih siap menghadapi massa dibanding memahami sebab kemarahan mereka, di situlah persoalan sesungguhnya bermula.
Antara Keamanan dan Kebebasan
Yang dibutuhkan masyarakat bukan tambahan struktur pengamanan, melainkan mekanisme komunikasi yang terbuka, respons cepat terhadap aspirasi, serta keberanian pemerintah untuk duduk bersama demonstran tanpa stigma.
Satgas boleh saja dibentuk. Namun jika orientasinya bukan pada perlindungan hak warga dan fasilitasi dialog, ia hanya akan menjadi simbol ketakutan kekuasaan terhadap rakyatnya sendiri.
Sejarah demokrasi mengajarkan satu hal: kekuasaan yang takut pada suara rakyat, perlahan kehilangan legitimasi moralnya.
Opini Redaksi CELEBES POST
Satgas bukan soal ada atau tidak ada. Yang menjadi pertaruhan adalah niat dan arah kebijakan. Jika tujuannya melindungi hak warga sekaligus menjaga ketertiban secara proporsional, publik tentu bisa menerima. Namun bila ia hadir sebagai pagar pembatas kritik, maka demokrasi di Sulawesi Selatan sedang diuji.
Sebab pada akhirnya, demonstrasi bukan sekadar teriakan di jalan. Ia adalah alarm sosial. Dan alarm tidak pernah dibunyikan tanpa sebab.
HL CELEBES POST
