 |
| Ilustrasi Celebes Post |
CELEBES POST | GOWA, SULSEL – Di tengah harapan masyarakat akan pembangunan infrastruktur yang layak, fakta mencengangkan justru terungkap. Anggaran jumbo sebesar Rp172 miliar yang digelontorkan Pemerintah Kabupaten Gowa pada tahun 2024 untuk sektor jalan, irigasi, dan jaringan kini disorot tajam setelah temuan audit negara mengindikasikan adanya potensi kerugian keuangan negara.
Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), ditemukan kejanggalan serius pada 20 paket proyek yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa. Temuan tersebut berupa kekurangan volume pekerjaan yang jika diakumulasi diperkirakan merugikan negara hingga Rp724.444.628,77.
Ironisnya, dari total kerugian yang direkomendasikan untuk dikembalikan ke kas negara, realisasi pengembalian baru menyentuh angka Rp40 juta. Angka yang jauh dari total kerugian, dan memunculkan tanda tanya besar: ke mana sisanya?
Temuan ini bukan sekadar angka. Ini adalah cermin buram dari pengelolaan anggaran publik yang seharusnya menyentuh kebutuhan dasar masyarakat—jalan yang layak, irigasi yang berfungsi, dan jaringan yang mendukung kehidupan.
Situasi ini memantik reaksi keras dari Simpul Pergerakan Mahasiswa dan Pemuda (SPMP). Melalui Jenderal Lapangannya, Bams, organisasi tersebut menyatakan sikap tegas untuk tidak tinggal diam.
“Kami siap turun ke jalan. Ini bukan hanya soal temuan audit, tapi soal tanggung jawab moral dan hukum. Kami juga akan melaporkan persoalan ini ke aparat penegak hukum,” tegas Bams.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh berhenti pada laporan audit semata. Menurutnya, dibutuhkan keberanian dan ketegasan dari aparat penegak hukum serta pimpinan daerah untuk menindak siapa pun yang terlibat, tanpa pandang bulu.
“Kita ingin melihat ketegasan. Ini sudah mengarah pada dugaan korupsi. Jangan sampai rakyat terus dirugikan sementara oknum yang bermain justru bebas tanpa konsekuensi,” lanjutnya dengan nada geram.
Sorotan publik kini tertuju pada langkah yang akan diambil oleh pemerintah daerah, termasuk sikap Bupati Gowa, serta keseriusan aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti temuan tersebut.
Kasus ini membuka luka lama: persoalan klasik antara anggaran besar dan hasil yang tak sebanding. Ketika angka miliaran digelontorkan, masyarakat justru masih harus berhadapan dengan jalan rusak, irigasi tak berfungsi, dan pembangunan yang jauh dari kata tuntas.
Jika temuan ini tidak ditindaklanjuti secara serius, maka bukan hanya uang negara yang hilang, tetapi juga kepercayaan publik yang semakin terkikis.
Kini, publik menunggu: akankah hukum benar-benar ditegakkan? Ataukah temuan ini akan kembali tenggelam, seperti banyak kasus lainnya?
CELEBES POST menegaskan: uang rakyat bukan untuk diselewengkan. Setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan.
