 |
| Aktivis Bolaang Mongondow Raya, Rolandi Talib, Background Excavator di lokasi tambang |
CELEBES POST | Bolaang Mongondow Selatan — Gelombang desakan terhadap aparat penegak hukum terkait dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Pidung–Onggunoi, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, semakin membesar. Publik kini menanti langkah tegas aparat setelah beredarnya informasi pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam aktivitas tambang ilegal tersebut.
Aktivis Bolaang Mongondow Raya, Rolandi Talib, menegaskan bahwa penanganan kasus PETI Pidung–Onggunoi tidak boleh berhenti pada penyitaan alat berat semata. Ia mendesak agar aparat memburu dan menangkap pihak yang disebut sebagai aktor utama dalam dugaan praktik tambang ilegal yang dinilai telah merusak lingkungan dan merugikan negara.
Menurutnya, publik saat ini tengah mengawasi secara ketat proses hukum yang berjalan dan menuntut transparansi penuh dari aparat penegak hukum, khususnya institusi kepolisian.
“Kami meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Bareskrim Polri, dan seluruh pihak yang menangani kasus PETI Pidung–Onggunoi agar tidak bermain-main. Jika alat bukti telah cukup, maka pihak yang diduga sebagai aktor utama, yakni Ko Johan Cs, wajib segera ditahan dan diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegas Rolandi.
 |
| Dokumentasi Kontributor Celebes Post |
 |
| Dokumentasi Kontributor Celebes Post |
 |
| Dokumentasi Kontributor Celebes Post |
Ia menyebut kasus ini bukan sekadar pelanggaran administratif biasa, melainkan dugaan kejahatan sumber daya alam yang memiliki dampak luas terhadap lingkungan, masyarakat, hingga potensi kerugian negara.
Dalam keterangannya, Rolandi membeberkan sejumlah dugaan pelanggaran serius yang disebut terjadi dalam aktivitas PETI tersebut, mulai dari penambangan tanpa izin, dugaan aktivitas di kawasan hutan, perusakan gunung dan lingkungan hidup, penggunaan BBM ilegal, penggunaan bahan berbahaya dan beracun (B3), penggunaan alat berat excavator, hingga dugaan kerugian negara akibat eksploitasi sumber daya alam secara ilegal.
Sorotan tajam juga diarahkan pada pengamanan barang bukti. Informasi yang beredar menyebutkan sedikitnya tujuh unit excavator telah diamankan dan dipasangi garis polisi. Namun, publik disebut masih menyimpan kekhawatiran terhadap kemungkinan hilangnya barang bukti ataupun adanya upaya pelemahan penanganan kasus.
“Kami akan mengawasi langsung. Jangan sampai barang bukti yang sudah diamankan justru hilang, dipindahkan, atau diserahkan tanpa dasar hukum yang jelas. Penegakan hukum jangan hanya dijadikan tontonan seremoni,” katanya.
Rolandi menilai, apabila aparat hanya berhenti pada penyitaan alat berat tanpa menyentuh dalang utama di balik aktivitas PETI, maka hal tersebut akan memperkuat dugaan adanya permainan dalam penanganan kasus mafia tambang ilegal.
Ia bahkan mengingatkan bahwa kegagalan membongkar jaringan di balik PETI Pidung–Onggunoi dapat memunculkan krisis kepercayaan publik terhadap komitmen negara dalam memberantas mafia sumber daya alam.
Tak hanya kepada aparat kepolisian, desakan juga ditujukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto agar memberikan perhatian serius terhadap kasus tersebut. Menurutnya, pemerintah pusat harus memastikan tidak ada kompromi terhadap praktik eksploitasi sumber daya alam ilegal yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat.
“Jangan biarkan kasus ini kabur di tengah jalan. Tangkap aktor utamanya, buka progres penanganannya secara transparan, dan bongkar seluruh jaringan yang bermain di belakang PETI Pidung–Onggunoi,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait perkembangan terbaru hasil pemeriksaan maupun penetapan tersangka dalam kasus dugaan PETI Pidung–Onggunoi tersebut.
IM - CELEBES POST
