 |
| Dokumentasi Ilustrasi Kontributor Celebes Post |
CELEBES POST | Makassar — Kota Makassar kembali diguncang isu panas yang mengundang perhatian luas publik. Kali ini, sorotan tajam mengarah ke tubuh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar yang diduga tengah berada dalam pusaran intervensi kepentingan luar dan praktik yang mengarah pada premanisme kekuasaan.
Isu ini mencuat setelah munculnya kembali seorang pejabat yang sebelumnya telah dinonjobkan. Secara administratif, langkah tersebut diklaim melalui mekanisme internal. Namun di lapangan, keputusan itu justru memantik tanda tanya besar dan gelombang kecurigaan dari berbagai kalangan.
Publik mulai mempertanyakan integritas proses tersebut. Apakah ini murni keputusan profesional berbasis sistem? Ataukah ada tekanan dari pihak tertentu yang bermain di balik layar?
Video Pressure Ormas Massa ke PDAM :
Sejumlah indikasi yang beredar di tengah masyarakat memperkuat dugaan adanya ketidakberesan. Beberapa keputusan strategis dinilai tidak lazim, bahkan terkesan dipaksakan. Selain itu, muncul kabar mengenai dugaan tekanan dari pihak di luar struktur resmi yang turut memengaruhi arah kebijakan perusahaan.
Lebih mengkhawatirkan, beredar informasi tentang keterlibatan kelompok non-struktural yang disebut-sebut memiliki pengaruh signifikan terhadap dinamika internal perusahaan. Jika dugaan ini benar, maka situasi tersebut mengarah pada kondisi yang berbahaya: sistem tata kelola berpotensi lumpuh, digantikan oleh kepentingan tertentu yang tidak transparan.
Kondisi ini tidak bisa dianggap remeh. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar bukan sekadar entitas bisnis daerah, melainkan tulang punggung pelayanan kebutuhan dasar masyarakat—air bersih. Intervensi di dalamnya berpotensi berdampak langsung pada kualitas layanan publik yang dirasakan warga.
Pengamat tata kelola BUMD menilai, jika dugaan ini tidak segera ditelusuri dan ditindaklanjuti secara serius, maka bukan tidak mungkin kepercayaan publik akan runtuh. Bahkan, lebih jauh lagi, dapat membuka ruang praktik koruptif dan penyalahgunaan kewenangan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak manajemen terkait polemik tersebut. Sementara itu, masyarakat dan berbagai elemen sipil mendesak adanya transparansi serta audit menyeluruh untuk memastikan bahwa pengelolaan perusahaan tetap berjalan sesuai prinsip akuntabilitas.
CELEBES POST menegaskan:
Persoalan ini bukan sekadar dinamika internal, melainkan ujian besar bagi komitmen tata kelola bersih di daerah. Jika benar ada kekuatan luar yang bermain, maka ini adalah ancaman nyata bagi masa depan pelayanan publik di Makassar.
Publik kini menunggu—apakah kebenaran akan dibuka, atau justru kembali tenggelam di balik kekuatan yang tak terlihat?
MDS CELEBES POST
