 |
| Ilustrasi Kontributor Celebes Post |
CELEBES POST | MAKASSAR — Gelombang perlawanan terhadap dugaan praktik mafia hukum di Sulawesi Selatan kian membara. Seruan aksi besar-besaran yang diinisiasi Aliansi Mahasiswa Anti Mafia Hukum pada Rabu akan datang, 6 Mei 2026, dipastikan bukan sekadar unjuk rasa biasa—melainkan pernyataan sikap keras atas apa yang mereka sebut sebagai “darurat keadilan”.
Aksi ini akan dimulai dari pelataran kampus Universitas Negeri Makassar, lalu bergerak menuju Polda Sulawesi Selatan, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, hingga DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
ULAMA BESAR DI UJUNG TEKANAN
Nama Ustadz Haji Mustari Dg Ngago menjadi pusat polemik. Ia dikenal luas sebagai ulama besar di Indonesia Timur dan mubaligh kondang di Sulawesi Selatan yang selama ini dinilai memiliki kontribusi signifikan dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan di kawasan Indonesia Timur.
Namun, figur yang selama ini berdiri di garis dakwah tersebut kini justru terseret dalam pusaran kasus hukum yang menuai kontroversi. Aliansi mahasiswa menilai, proses hukum yang berjalan sarat kejanggalan dan berpotensi mengarah pada kriminalisasi.
“INI ALARM BAHAYA BAGI KEADILAN!”
Tujuh tuntutan keras dilayangkan, mulai dari penghentian dugaan kriminalisasi terhadap Ustadz Haji Mustari Dg Ngago, pemeriksaan oknum aparat, hingga desakan pencopotan pejabat kepolisian di Takalar.
.jpg) |
| Banner Unjuk Rasa Aliansi Mahasiswa Anti Mafia hukum |
Tema besar yang diusung: “Lawan Mafia Hukum!” menjadi simbol perlawanan terhadap dugaan penyimpangan dalam proses penegakan hukum.
PRAKTISI HUKUM BEREAKSI KERAS
Praktisi hukum, Aswandi Hijrah, SH., MH., menilai kasus ini harus menjadi perhatian serius. Ia menegaskan bahwa jika benar terdapat kriminalisasi terhadap seorang ulama yang memiliki rekam jejak kontribusi sosial besar, maka hal itu merupakan preseden buruk bagi hukum di Indonesia.
“Kalau seorang tokoh yang selama ini menjaga stabilitas sosial saja bisa diperlakukan seperti ini tanpa dasar hukum yang kuat, maka publik patut bertanya: ada apa dengan penegakan hukum kita?” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dan profesionalitas aparat dalam menangani perkara agar tidak memicu krisis kepercayaan publik.
MAHASISWA TURUN, PUBLIK MENUNGGU
Aksi ini diprediksi akan diikuti ratusan hingga ribuan massa. Desakan terhadap DPRD Provinsi Sulawesi Selatan agar mengeluarkan rekomendasi ke Komisi III DPR RI juga menjadi bagian dari tekanan politik yang dibangun.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Polda Sulawesi Selatan maupun Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan terkait tudingan yang berkembang.
UJIAN BESAR PENEGAK HUKUM
Kasus ini menjadi ujian nyata: apakah hukum akan berdiri tegak di atas keadilan, atau justru terjerumus dalam pusaran kepentingan?
CELEBES POST menegaskan: ketika ulama yang dianggap berkontribusi menjaga stabilitas justru terseret polemik hukum, maka transparansi dan keadilan bukan lagi pilihan—melainkan keharusan.
MDS CELEBES POST
