Celebespost.eu.org Makassar Sulsel, - Antrean kendaraan yang mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Makassar dan sejumlah wilayah Sulawesi Selatan mendapat sorotan dari Lintas Mata Nusantara (LMN).
Kondisi tersebut dinilai tidak hanya mencerminkan persoalan pasokan, tetapi juga telah menimbulkan eksternalitas sosial berupa gangguan terhadap kelancaran lalu lintas dan aktivitas masyarakat.
Pimpinan Media Lintas Mata Nusantara (LMN) News Group, yang akrab disapa Puang Marshall, mendesak pemerintah daerah bersama pihak Pertamina mengambil langkah konkret untuk mengurai antrean solar yang berlangsung panjang di sejumlah SPBU.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak semestinya dipandang sebagai tanggung jawab Pertamina semata. Pemerintah provinsi maupun pemerintah kota, kata dia, memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan, koordinasi, serta memastikan distribusi energi kepada masyarakat berjalan secara efektif dan proporsional.
“Jangan kita hanya fokus ke Pertamina. Pemerintah juga harus turut bersuara dan jangan berdiam diri,” Kata Puang Marshall kepada awak media, Rabu (9/9/2026).
Ia menilai antrean kendaraan yang berlangsung dalam waktu panjang memiliki konsekuensi langsung terhadap sistem transportasi perkotaan. Penumpukan kendaraan di sekitar SPBU berpotensi menciptakan hambatan lalu lintas, memperpanjang waktu tempuh masyarakat, sekaligus mengganggu aktivitas ekonomi dan sosial.
“Bayangkan kemacetan di Kota Makassar, dari malam ketemu malam. Salah satu yang terlihat adalah antrean di setiap SPBU yang berkepanjangan,” Ujarnya.
Pemerintah Diminta Tidak Sekadar Berada di Belakang Meja Puang Marshall mempertanyakan sejauh mana langkah pemerintah dalam mengantisipasi dampak sosial dan lalu lintas akibat antrean BBM tersebut. Ia mendorong pemerintah tidak hanya melakukan pemantauan secara administratif, tetapi hadir secara langsung untuk melihat kondisi di lapangan serta melakukan evaluasi terhadap mekanisme distribusi BBM.
Menurut dia, respons pemerintah terhadap persoalan kebutuhan dasar masyarakat harus bersifat proaktif, terukur, dan berbasis pengawasan faktual, bukan semata-mata menunggu persoalan berkembang menjadi krisis.
“Kalau kemacetan ini tidak bisa diatasi, pemerintah harus mengambil langkah tegas sesuai kewenangannya,” Katanya.
LMN juga meminta pemerintah memperkuat pengawasan terhadap distribusi BBM, khususnya solar, guna memastikan ketersediaan dan penyalurannya sesuai kebutuhan masyarakat serta ketentuan yang berlaku. Dugaan Permainan Distribusi Diminta Diperiksa Selain persoalan antrean, Puang Marshall menyoroti dugaan adanya pihak tertentu yang memanfaatkan kondisi distribusi solar untuk kepentingan tertentu.
Namun, ia menegaskan dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui mekanisme pengawasan dan pemeriksaan oleh instansi yang memiliki kewenangan. Karena itu, ia meminta aparat dan pihak terkait tidak berhenti pada persoalan panjangnya antrean, tetapi turut menelusuri rantai distribusi apabila ditemukan indikasi penyimpangan.
“Kenapa jadi langka solar? Ada dugaan tengkulak atau pihak tertentu bermain. Itu harus diperiksa, jangan hanya dibiarkan,” Ujarnya.
Dalam perspektif tata kelola publik, dugaan gangguan distribusi komoditas strategis memang perlu ditangani melalui audit distribusi, pengawasan lapangan, verifikasi kuota, serta penelusuran terhadap pola penyaluran, sehingga penyebab kelangkaan dapat diidentifikasi secara objektif dan tidak berhenti pada spekulasi.
Distribusi LPG Turut Disorot Tidak hanya solar, LMN juga meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap distribusi LPG yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan rumah tangga dan kegiatan ekonomi masyarakat.
Puang Marshall menilai pemerintah perlu memastikan rantai distribusi energi berjalan secara transparan, efektif, dan tepat sasaran agar masyarakat tidak menjadi kelompok yang paling menanggung beban ketika terjadi gangguan pasokan.
“Kita juga harus mengoreksi pemerintah terkait tabung LPG. Jangan sampai masyarakat terus yang merasakan dampaknya,” Ujarnya.
Ia berharap pemerintah provinsi dan pemerintah kota bersama instansi terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi distribusi BBM dan LPG di lapangan.
Koordinasi antara pemerintah daerah, Pertamina, pengelola SPBU, aparat penegak hukum, serta instansi terkait dinilai penting untuk menemukan akar persoalan, memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan, sekaligus mencegah potensi penyimpangan.
LMN: Pemerintah Harus Hadir Puang Marshall menegaskan kritik yang disampaikan LMN merupakan bentuk kontrol sosial agar pemerintah lebih responsif terhadap persoalan yang secara langsung dirasakan masyarakat. Menurutnya, negara tidak boleh hanya hadir melalui kebijakan administratif, tetapi harus mampu memastikan kebijakan tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Jangan hanya menerima fasilitas negara, tetapi ketika masyarakat menghadapi persoalan, pemerintah harus hadir dan bersuara,” Tegasnya.
LMN selanjutnya mengajak masyarakat dan insan pers bersama-sama mengawal persoalan antrean BBM, distribusi solar, dan LPG agar proses pengawasan berlangsung terbuka, objektif, serta tidak menempatkan masyarakat sebagai pihak yang paling dirugikan.
Dengan demikian, persoalan antrean solar di sejumlah SPBU bukan semata persoalan teknis pengisian BBM, melainkan menyangkut tata kelola distribusi energi, efektivitas pengawasan pemerintah, ketertiban lalu lintas, serta kepentingan publik yang harus segera mendapatkan penyelesaian konkret.(*411U).
Laporan : Tim Jurnalis.
