 |
| Dokumentasi kontributor Celebes Post |
CELEBES POST | PANYABUNGAN — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang semestinya menjadi ikhtiar negara memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah justru menghadapi sorotan setelah sedikitnya 24 siswi MTsS Ar-Riyadhul Mukhlisin, Kelurahan Mompang Jae, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dilaporkan mengalami keluhan kesehatan secara bersamaan usai mengonsumsi makanan MBG, Rabu (9/9/2026).
Keluhan yang dilaporkan berupa mual, pusing hingga keringat dingin. Para siswi kemudian dievakuasi ke Puskesmas Panyabungan Utara untuk memperoleh penanganan medis.
Peristiwa tersebut kini tidak hanya menyisakan pertanyaan mengenai kondisi para siswa, tetapi juga membuka ruang evaluasi terhadap standar keamanan pangan, mekanisme pengawasan, quality control, hingga tata kelola Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 1 Polres Mandailing Natal.
Yang menjadi sorotan, hingga berita ini diterbitkan, Kepala SPPG 1 Polres Madina, Syafei Harahap, belum memberikan jawaban substantif atas sejumlah pertanyaan konfirmasi yang disampaikan awak media terkait insiden tersebut.
Sikap belum memberikan penjelasan substantif itu kemudian memunculkan desakan agar pengelolaan dapur MBG yang berkaitan dengan kejadian tersebut tidak berhenti pada penanganan medis terhadap para siswi, tetapi juga dilakukan evaluasi dan audit secara menyeluruh.
Bukan Sekadar Soal Menu, Ada Pertanyaan tentang Tata Kelola
Sekretaris Madina Corruption Watch (MCW), Fadli Nasution, saat memberikan keterangan kepada pers di Panyabungan, Jumat (12/9/2026), meminta pihak pengelola SPPG membuka informasi mengenai tata kelola makanan MBG pada hari kejadian.
Menurut Fadli, publik berhak mengetahui bagaimana proses makanan tersebut dikelola, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, penyimpanan hingga distribusi kepada siswa.
“Transparansi mengenai standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan, pemilihan bahan baku, hingga rantai distribusi pada hari kejadian harus dijelaskan kepada publik,” ujarnya.
Pertanyaan tersebut menjadi penting karena program MBG menyangkut makanan yang dikonsumsi anak-anak dalam jumlah besar. Karena itu, setiap tahapan pengolahan dan distribusi idealnya dapat ditelusuri apabila terjadi keluhan kesehatan secara bersamaan.
Higiene dan Sanitasi Ikut Dipertanyakan
MCW juga mempertanyakan pemenuhan persyaratan higiene dan sanitasi pada fasilitas
yang menyiapkan makanan MBG.
Termasuk di dalamnya, kata Fadli, kejelasan mengenai izin maupun sertifikasi terkait standar higiene dan sanitasi yang berlaku bagi fasilitas tersebut.
“Kepemilikan izin atau sertifikasi resmi terkait higiene dan sanitasi untuk Dapur SPPG dan mitra katering harus jelas. Apakah SPPG Polres Madina 1 memiliki persyaratan tersebut, harus segera dijelaskan kepada publik,” katanya.
Sorotan itu bukan berarti langsung menyimpulkan telah terjadi pelanggaran. Namun, dokumen dan standar tersebut penting diperiksa untuk memastikan bahwa seluruh proses penyediaan makanan telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
Quality Control Jangan Hanya Menjadi Formalitas
Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana mekanisme quality control sebelum makanan didistribusikan kepada siswa.
Pengawasan terhadap kondisi bahan baku, proses memasak, penyimpanan, suhu makanan, kebersihan peralatan hingga pencegahan kontaminasi menjadi bagian yang perlu ditelusuri.
Jika seluruh prosedur memang telah dijalankan, maka dokumentasi dan catatan pengawasan dapat menjadi bagian penting dalam proses pemeriksaan.
Sebaliknya, jika ditemukan adanya ketidaksesuaian prosedur, hal tersebut harus diperiksa lebih lanjut untuk menentukan apakah memiliki hubungan dengan keluhan kesehatan yang dialami para siswa.
Berapa Lama Makanan dari Dapur hingga ke Meja Siswa?
MCW juga meminta penjelasan mengenai rantai waktu distribusi makanan.
Mulai dari kapan makanan selesai dimasak, kapan dikemas, kapan diberangkatkan, berapa lama berada dalam perjalanan, hingga kapan makanan tersebut dikonsumsi para siswa.
“Pihak SPPG harus menjelaskan durasi waktu sejak makanan selesai dimasak hingga dikonsumsi anak-anak. Ini penting untuk memastikan apakah seluruh prosedur keamanan pangan telah dijalankan,” ujar Fadli.
Pertanyaan tersebut menjadi bagian penting dalam penelusuran karena keamanan pangan tidak hanya ditentukan oleh proses memasak, tetapi juga bagaimana makanan disimpan dan didistribusikan sebelum dikonsumsi.
Jangan Mendahului Hasil Laboratorium
Di tengah munculnya berbagai asumsi mengenai penyebab keluhan kesehatan para siswi, MCW meminta seluruh pihak tidak terburu-buru menarik kesimpulan.
Salah satu anggapan yang dipersoalkan adalah narasi bahwa keluhan tersebut hanya berkaitan dengan makanan yang terlalu pedas.
Menurut MCW, apakah keluhan kesehatan tersebut berkaitan dengan makanan MBG, kondisi medis tertentu, atau faktor lain harus dibuktikan melalui pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara medis dan ilmiah.
“Kita sangat menyesalkan pernyataan yang menyebut ini bukan keracunan massal, tetapi hanya gangguan pencernaan akibat menu makanan yang terlalu pedas, sementara penyebab pastinya harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan uji laboratorium,” kata Fadli.
Dalam konteks jurnalistik, CELEBES POST menilai penting membedakan antara fakta kejadian, dugaan penyebab, dan hasil pembuktian.
Fakta bahwa sejumlah siswi mengalami keluhan kesehatan secara bersamaan merupakan bagian yang perlu ditelusuri. Namun, menyatakan makanan sebagai penyebab pasti tetap membutuhkan bukti medis, epidemiologis, maupun hasil pemeriksaan laboratorium yang relevan.
Desak Pemeriksaan dan Uji Sampel
MCW meminta instansi yang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap sampel makanan yang masih tersedia, apabila memang masih memungkinkan dilakukan pengujian.
“Kita mendesak Dinas Kesehatan dan BPOM segera melakukan uji sampel. Kepastian hasil pengujian sangat penting untuk mengetahui apakah terdapat kontaminasi atau zat berbahaya,” tegas Fadli.
Sampel nasi, lauk maupun komponen menu lainnya, jika tersedia dan memenuhi persyaratan pemeriksaan, dinilai dapat menjadi bagian dari proses penelusuran.
Selain sampel makanan, hasil pemeriksaan medis terhadap para siswi juga penting untuk melihat apakah terdapat pola atau indikasi tertentu yang dapat membantu menjelaskan kejadian tersebut.
BGN Diminta Tidak Tutup Mata
MCW juga mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi terhadap dapur SPPG yang berkaitan dengan kejadian tersebut.
Menurut Fadli, program MBG merupakan program pemerintah yang menyangkut kepentingan anak-anak. Karena itu, persoalan keamanan pangan dan akuntabilitas pengelolaan tidak boleh dianggap sebagai persoalan kecil.
“Kita tidak main-main. Ini persoalan akuntabilitas publik. Saat ini kita tengah menghimpun data dan dokumen untuk segera dilaporkan secara resmi kepada BGN Pusat agar dilakukan evaluasi dan penindakan apabila ditemukan pelanggaran,” tutur Fadli.
MCW menyatakan akan terus menghimpun informasi dan mendorong pemeriksaan menyeluruh apabila pihak pengelola tidak memberikan penjelasan yang transparan.
Publik Menunggu Jawaban, Bukan Sekadar Diam
Pada titik inilah persoalan menjadi lebih besar dari sekadar pertanyaan “apa yang dimakan para siswa?”
Publik berhak mendapatkan jawaban mengenai bagaimana makanan diproduksi, siapa yang melakukan pengawasan, bagaimana standar keamanan diterapkan, bagaimana distribusi dilakukan, dan apa hasil pemeriksaan setelah sejumlah siswa mengalami keluhan kesehatan secara bersamaan.
Jika prosedur telah dilaksanakan dengan benar, maka hasil audit dan pemeriksaan justru dapat menjadi dasar untuk memberikan kepastian sekaligus melindungi kredibilitas program MBG.
Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kelalaian yang terbukti memiliki hubungan dengan kejadian tersebut, maka harus ada langkah korektif dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.
Tugas pers bukan menjadi hakim. Tugas pers adalah mengajukan pertanyaan, membuka ruang informasi, dan memastikan kepentingan publik tidak tenggelam di balik diamnya pihak yang berwenang. Bukti dan hasil pemeriksaanlah yang nantinya menentukan.
Hingga berita ini diterbitkan, CELEBES POST masih menunggu keterangan resmi dari Kepala SPPG 1 Polres Madina Syafei Harahap, Dinas Kesehatan, BGN, serta instansi terkait lainnya mengenai kronologi kejadian, hasil pemeriksaan medis, status pengujian laboratorium, standar higiene dan sanitasi, serta langkah evaluasi yang telah dilakukan.
Redaksi CELEBES POST membuka ruang hak jawab, hak koreksi dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebut maupun berkaitan dengan pemberitaan ini sesuai prinsip keberimbangan dan kaidah jurnalistik.
(Jupriadi Batubara)
