 |
| Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan, H. Najmuddin, SE., |
CELEBES POST | MAKASSAR — Panggung politik nasional tengah dihadapkan pada dua perkembangan besar yang menyita perhatian publik. Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI menjadi satu babak penting dalam dinamika ketatanegaraan. Sementara itu, penyidikan dugaan penyadapan ilegal yang disebut menyasar Presiden Prabowo Subianto justru membuka persoalan lebih serius mengenai integritas aparat, keamanan negara, dan supremasi hukum.
Dua peristiwa berbeda tersebut memiliki satu benang merah: bagaimana kepentingan negara ditempatkan di atas kepentingan pribadi, kelompok, maupun kekuasaan.
Perkembangan itu turut mendapat perhatian Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan, H. Najmuddin, SE., yang juga menjabat Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Sulawesi Selatan.
Saat ditemui di salah satu kafe di Kota Makassar, Kamis (12/11/2026), Najmuddin menyampaikan dua sikap yang berbeda. Ia memilih menghormati keputusan politik Gibran, tetapi menegaskan bahwa dugaan penyadapan terhadap Prabowo harus diusut secara serius hingga seluruh fakta terungkap.
KEPUTUSAN GIBRAN DAN UJIAN KEPENTINGAN KENEGARAAN
Bagi Najmuddin, jabatan Wakil Presiden bukan sekadar kedudukan politik, melainkan amanah konstitusional yang melekat dengan tanggung jawab besar terhadap bangsa dan negara.
Karena itu, apabila pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka benar-benar menjadi keputusan yang telah dipertimbangkan secara matang, ia menilai keputusan tersebut patut dihormati.
"Demi kepentingan bangsa dan negara," demikian penegasan Najmuddin.
Ia berpandangan, kepentingan nasional semestinya menjadi landasan utama setiap keputusan yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan. Perbedaan kepentingan politik tidak boleh menggeser tanggung jawab untuk menjaga stabilitas dan keberlangsungan negara.
Sikap tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa dalam pandangan Najmuddin, persoalan jabatan dan kekuasaan harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan yang lebih besar, yakni kepentingan rakyat dan negara.
DUGAAN PENYADAPAN PRABOWO: PERSOALAN YANG TAK BOLEH BERHENTI PADA PEMERIKSAAN FORMALITAS
Namun, nada berbeda disampaikan Najmuddin ketika menanggapi perkembangan penyidikan dugaan penyadapan ilegal yang disebut menyasar Presiden Prabowo Subianto.
Sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo bukan hanya kepala negara, tetapi juga Ketua Umum partai yang menjadi tempat bernaung politik Najmuddin.
Ia menilai dugaan penyalahgunaan perangkat maupun sistem penyadapan untuk mengakses komunikasi seseorang tanpa landasan hukum yang sah merupakan persoalan serius. Apalagi apabila sasaran yang disebut dalam perkara tersebut mencakup Presiden RI dan sejumlah unsur strategis pemerintahan.
Najmuddin mengaku marah dan kecewa apabila dugaan tersebut benar-benar terbukti.
Sorotan juga diarahkan kepada mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo yang disebut dalam perkembangan penyidikan bersama sejumlah perwira tinggi Polri lainnya.
Bahkan, Najmuddin melontarkan penilaian keras terhadap dugaan keterlibatan tersebut.
"Seharusnya Listyo ini harus dihukum karena sudah makar," tegasnya.
Pernyataan itu merupakan pandangan politik pribadi Najmuddin. Namun, apakah rangkaian peristiwa tersebut memenuhi unsur tindak pidana makar atau tindak pidana lainnya, tetap harus dibuktikan melalui penyidikan, alat bukti yang sah, serta putusan pengadilan.
Di sinilah letak pentingnya proses hukum yang objektif. Tidak boleh ada kesimpulan pidana yang mendahului pembuktian, tetapi juga tidak boleh ada perkara serius yang kehilangan ketegasan hanya karena pihak-pihak yang diperiksa pernah menduduki jabatan strategis.
LOYALITAS KADER DAN PERINGATAN: GERINDRA TIDAK AKAN TINGGAL DIAM
Najmuddin juga menegaskan bahwa kader Partai Gerindra memiliki tanggung jawab moral dan organisasi untuk menjaga kehormatan partai serta mengawal persoalan yang menyangkut ketua umumnya.
Ia menyebut selama ini kader memilih menjaga situasi tetap kondusif. Namun, apabila dugaan penyadapan terhadap Prabowo terbukti sebagai tindakan melawan hukum, pihaknya tidak akan tinggal diam.
"Kami selama ini diam, tapi ingat, di waktu Ketua Umum kami diganggu, kami sebagai kader akan lawan," ujarnya.
Ia menegaskan, sikap tersebut bukan dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan aparat penegak hukum ataupun mengintervensi proses penyidikan.
Sebaliknya, Najmuddin menyatakan akan terus mengikuti dan mengawal perkembangan perkara agar penanganannya tidak berhenti tanpa kepastian.
"Kami akan mengawal kasus penyadapan ini sampai selesai," tegasnya.
Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa persoalan tersebut tidak hanya dipandang sebagai perkara internal kepolisian, tetapi juga telah menjadi perhatian politik di lingkungan kader Partai Gerindra.
PEMBENAHAN POLRI MENJADI TUNTUTAN, BUKAN SEKADAR JANJI INSTITUSI
Persoalan berikutnya yang mendapat perhatian Najmuddin adalah tanggung jawab institusional Polri.
Ia meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto melakukan pembenahan internal secara serius apabila penyidikan menemukan adanya anggota maupun pejabat kepolisian yang terbukti menyalahgunakan kewenangan.
Menurutnya, profesionalisme kepolisian tidak cukup diukur dari keberhasilan mengungkap perkara yang melibatkan masyarakat biasa. Integritas sebuah institusi justru diuji ketika dugaan pelanggaran mengarah kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan, pangkat, dan pengaruh di dalam institusi itu sendiri.
Hukum, kata dia, harus berdiri di atas prinsip persamaan.
Jangan sampai perbuatan sejumlah oknum, apabila terbukti, justru mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri secara keseluruhan.
Najmuddin juga menghendaki agar proses penanganan perkara berjalan transparan dan memberikan kepastian kepada publik mengenai siapa yang bertanggung jawab, bagaimana peristiwa itu berlangsung, serta apa motif di balik dugaan penyalahgunaan sistem tersebut.
SURAT PENGUNDURAN DIRI GIBRAN TELAH DISERAHKAN KEPADA PIMPINAN MPR
Di tengah sorotan terhadap persoalan penyadapan, dinamika ketatanegaraan juga bergerak setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI kepada pimpinan MPR, Kamis (12/11/2026).
Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan penyerahan surat tersebut. Gibran disebut meminta agar proses pengunduran dirinya segera ditindaklanjuti.
Dalam surat yang dibacakan Muzani, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden RI untuk masa jabatan 2024–2029 atas permintaan sendiri.
Keputusan tersebut disebut dilandasi pertimbangan demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Meski demikian, Muzani menyampaikan bahwa Gibran tidak memberikan penjelasan khusus mengenai alasan pengunduran dirinya.
MPR selanjutnya menyiapkan mekanisme kelembagaan melalui rapat pimpinan dan rapat gabungan untuk menentukan tahapan berikutnya.
Adapun proses penetapan Wakil Presiden definitif pengganti Gibran akan mengikuti ketentuan ketatanegaraan yang berlaku.
Dengan demikian, penyerahan surat tersebut menjadi awal proses kelembagaan yang masih harus ditindaklanjuti sesuai mekanisme konstitusional, bukan serta-merta berarti seluruh tahapan pemberhentian telah selesai.
PENYIDIKAN PENYADAPAN: DARI PENGHAPUSAN DATA HINGGA DUGAAN AKSES ILEGAL
Sementara itu, perkembangan perkara dugaan penyadapan ilegal dipaparkan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).
Dalam pemaparannya, Kapolri menguraikan bahwa penanganan perkara berawal dari informasi mengenai perintah pembubaran grup WhatsApp yang diduga berkaitan dengan komunikasi dan instruksi penyadapan.
Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan data pada sistem Lawful Interception Management System (LIMS) dan FriendLinks-X (PLX) yang disebut terjadi pada Oktober 2026.
Rangkaian peristiwa tersebut kemudian memunculkan kecurigaan hingga laporan resmi disampaikan ke SPKT Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026.
Perkembangan yang semakin menyita perhatian adalah diterbitkannya laporan polisi terkait dugaan tindak pidana turut serta, bersama-sama, atau permufakatan jahat untuk melakukan makar.
Artinya, penyidikan tidak hanya diarahkan pada dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik, tetapi juga mendalami kemungkinan adanya tindak pidana lain yang berkaitan dengan keseluruhan rangkaian peristiwa.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman juga meminta aparat mendalami kemungkinan penerapan ketentuan pidana mengenai makar.
Namun, seluruh konstruksi dugaan tindak pidana tersebut tetap membutuhkan pembuktian hukum yang terukur dan tidak boleh dicampuradukkan dengan kesimpulan yang belum diputus pengadilan.
EMPAT PERWIRA TINGGI MENJADI TERSANGKA, PENYIDIKAN TERUS BERJALAN
Dalam penjelasan Kapolri, mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo disebut sebagai salah satu pihak yang diduga memberikan perintah penyadapan ilegal pada periode kejadian.
Selain itu, tiga perwira tinggi Polri lainnya juga disebut dalam perkembangan perkara.
Kapolri menyampaikan bahwa Jenderal LSP bersama tiga perwira tinggi lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal dan/atau akses ilegal serta penghapusan data elektronik.
Penetapan status tersangka tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan, bukan penetapan kesalahan secara final.
Setiap tersangka tetap memiliki hak untuk memberikan keterangan, membela diri, serta memperoleh perlindungan hukum dan proses peradilan yang adil.
Bagi publik, perkembangan ini justru menimbulkan pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana kewenangan sistem penyadapan dijalankan, siapa yang memberikan instruksi, siapa yang melaksanakan, dan apakah seluruh tindakan tersebut memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan?
Pertanyaan-pertanyaan itu tidak cukup dijawab melalui pernyataan politik. Jawabannya harus dibangun dari fakta, dokumen, jejak elektronik, dan hasil pemeriksaan yang dapat diuji secara hukum.
28 SAKSI DIPERIKSA, AHLI DILIBATKAN, BARANG BUKTI ELEKTRONIK DIAMANKAN
Untuk memperkuat konstruksi perkara, penyidik telah memeriksa 28 saksi.
Rinciannya meliputi 24 saksi dari internal Polri, tiga orang dari pihak provider, serta satu orang dari vendor sistem penyadapan.
Selain itu, enam orang ahli turut dimintai keterangan, terdiri atas dua ahli teknologi informasi dan transaksi elektronik (ITE) serta empat ahli hukum pidana.
Penyidik juga mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan dokumen, yakni:
15 unit telepon seluler.
7 unit flashdisk.
2 unit iPad.
4 unit CPU/PC/laptop.
1 unit modem.
Sejumlah dokumen dan log data penyadapan.
Seluruh barang bukti tersebut menjadi bagian penting dalam penelusuran aktivitas sistem elektronik, termasuk untuk mengidentifikasi alur komunikasi, akses terhadap sistem, serta kemungkinan keterlibatan pihak-pihak tertentu.
Dalam perkara yang berkaitan dengan teknologi penyadapan, jejak digital memiliki arti penting. Namun, keberadaan perangkat elektronik saja tidak otomatis membuktikan keterlibatan seseorang. Hubungan antara perangkat, aktivitas, instruksi, dan pihak yang bertanggung jawab harus dibuktikan melalui pemeriksaan forensik serta prosedur hukum yang sah.
SASARAN DIDUGA MENJANGKAU LINGKAR KEKUASAAN HINGGA AKTIVIS DAN MAHASISWA
Salah satu aspek paling serius dari perkara ini adalah luasnya cakupan sasaran dugaan penyadapan sebagaimana disampaikan dalam perkembangan penanganan perkara.
Sasaran tersebut disebut mencakup Presiden RI, lingkungan Istana, kementerian dan lembaga negara, pejabat pemerintahan, anggota DPR RI, partai politik, tokoh politik, gubernur, kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, hingga kalangan mahasiswa.
Apabila cakupan tersebut dapat dibuktikan melalui penyidikan, persoalannya tentu tidak lagi sebatas dugaan penyalahgunaan perangkat elektronik.
Ada persoalan yang jauh lebih besar, yakni perlindungan privasi, batas kewenangan aparat, keamanan komunikasi, serta jaminan bahwa instrumen penegakan hukum tidak digunakan di luar tujuan yang dibenarkan undang-undang.
Masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai siapa yang memerintahkan, siapa yang menjalankan, bagaimana mekanismenya, dan untuk kepentingan apa aktivitas tersebut dilakukan.
Transparansi menjadi penting agar tidak berkembang spekulasi yang justru mengaburkan fakta dan merugikan pihak-pihak yang belum tentu memiliki keterlibatan.
PENEGAKAN HUKUM HARUS LEBIH TINGGI DARIPADA PANGKAT DAN KEKUASAAN
Pada akhirnya, dua perkembangan nasional ini memperlihatkan persoalan yang berbeda, tetapi sama-sama menuntut kedewasaan dalam kehidupan bernegara.
Keputusan Gibran mengundurkan diri harus diproses melalui mekanisme konstitusional yang berlaku. Sementara dugaan penyadapan yang disebut menyasar Presiden Prabowo harus dibuka secara terang melalui penyidikan yang profesional, independen, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pernyataan Najmuddin memperlihatkan sikap politik seorang kader partai yang meminta agar persoalan tersebut tidak dibiarkan mengambang. Namun, pengawalan politik tidak boleh menggantikan proses pembuktian hukum.
Di sisi lain, institusi penegak hukum juga tidak boleh menjadikan jabatan, pangkat, maupun kedekatan kekuasaan sebagai alasan untuk memberikan perlakuan berbeda.
Jika pelanggaran terbukti, siapa pun pelakunya wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebaliknya, jika tuduhan tidak terbukti, hak setiap orang untuk memperoleh keadilan juga harus dihormati.
Sebab, ukuran negara hukum bukan terletak pada seberapa keras pernyataan pejabat atau seberapa tinggi jabatan seseorang, melainkan pada keberanian menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu.
CELEBES POST akan terus mengawal perkembangan perkara ini, mencermati setiap tahapan penyidikan, serta membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan.
MDS | Redaksi CELEBES POST| Pewarta Penyambung Lidah Rakyat.
