 |
| Ada persoalan serius yang perlu dijelaskan secara terbuka oleh manajemen PDAM Kota Makassar. Di tengah sosialisasi pembayaran rekening pelanggan secara online, praktik penerimaan uang tunai oleh petugas lapangan justru disebut masih berlangsung masif |
CELEBES POST | MAKASSAR – Ada persoalan serius yang perlu dijelaskan secara terbuka oleh manajemen PDAM Kota Makassar. Di tengah sosialisasi pembayaran rekening pelanggan secara online, praktik penerimaan uang tunai oleh petugas lapangan justru disebut masih berlangsung masif. Bahkan, muncul pengakuan mengejutkan dari sumber internal perusahaan mengenai kewajiban membawa pulang uang Rp1,5 juta setiap hari bagi masing-masing petugas lapangan di Wilayah Pelayanan 4.
Informasi tersebut memunculkan tanda tanya besar mengenai konsistensi kebijakan internal perusahaan. Jika direksi telah menginstruksikan pelanggan agar tidak membayar langsung kepada petugas, mengapa di tingkat wilayah justru muncul kewajiban penerimaan uang harian yang disebut menjadi perintah bagi masing-masing petugas?
Persoalan ini semakin menarik perhatian karena sumber internal yang memberikan keterangan kepada redaksi CELEBES POST menyebut adanya bukti pendukung berupa surat edaran, uang tunai, kertas struk pembayaran di lapangan, serta bukti lain yang diklaim berkaitan dengan instruksi pimpinan wilayah.
Narasumber meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan dan perlindungan posisinya sebagai bagian dari internal PDAM Kota Makassar.
ARAHAN DIREKSI: JANGAN BAYAR LANGSUNG KEPADA PETUGAS
Dalam keterangannya kepada redaksi, narasumber menjelaskan bahwa jajaran direksi PDAM telah memberikan arahan agar pelanggan melakukan pembayaran rekening melalui kanal resmi perusahaan.
Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer ke rekening perusahaan, QRIS, maupun berbagai kanal pembayaran resmi yang telah tersedia, termasuk gerai mitra pembayaran.
Arahan tersebut, menurut sumber, bertujuan meminimalisir potensi penyalahgunaan uang pelanggan oleh oknum petugas di lapangan.
Direksi juga disebut telah meminta seluruh jajaran wilayah, petugas pembaca meter, dan petugas penagihan untuk memberikan edukasi kepada pelanggan agar tidak menyerahkan uang secara langsung kepada petugas.
"Direksi sudah mengarahkan agar pelanggan membayar secara online. Tujuannya untuk meminimalisir kejadian di lapangan, terutama adanya oknum yang mengambil uang pembayaran pelanggan," ungkap narasumber.
Namun, menurut pengakuannya, pelaksanaan kebijakan tersebut diduga tidak berjalan konsisten di tingkat wilayah pelayanan.
 |
| Dokumentasi Kontributor Celebes Post. Bukti Instruksi dari Wil 4 PDAM |
 |
| Dokumentasi kontributor Celebes Post. Bayar Langsung di Lapangan cash di rumah pelanggan PDAM |
TARGET 97 PERSEN, SETIAP PETUGAS DISEBUT WAJIB BAWA PULANG Rp1,5 JUTA
Bagian paling serius dari keterangan sumber berkaitan dengan target penagihan di Wilayah Pelayanan 4.
Narasumber menyebut kepala wilayah memiliki target pencapaian penagihan hingga 97 persen setiap bulannya. Namun, ia juga mengungkapkan adanya kewajiban membawa pulang uang sebesar Rp1.500.000 setiap hari bagi masing-masing petugas lapangan.
Menurut sumber, kewajiban tersebut bukan target gabungan seluruh petugas, melainkan target yang dibebankan kepada setiap individu.
"Setiap petugas wajib membawa pulang uang Rp1.500.000 per hari. Itu bukan target gabungan, tetapi kewajiban masing-masing petugas. Perintah tersebut berasal dari Plt Kepala Wilayah 4," ungkap narasumber.
Sumber menyebut uang tersebut merupakan hasil penagihan yang harus disetorkan kepada PDAM Wilayah 4.
Ia juga menyatakan memiliki bukti pendukung yang dapat membantu menelusuri kebenaran instruksi tersebut, termasuk bukti tertulis, pesan WhatsApp, rekaman, dan keterangan saksi.
Apabila keterangan tersebut terbukti benar, manajemen perlu menjelaskan secara terbuka apakah kewajiban tersebut merupakan target penerimaan resmi perusahaan, bagaimana dasar penetapannya, serta bagaimana mekanisme penerimaan dan pertanggungjawaban uang yang dikumpulkan.
Sebab, target penagihan dan kewajiban menerima pembayaran tunai secara langsung merupakan dua persoalan yang harus dibedakan.
SOSIALISASI MELARANG PEMBAYARAN TUNAI, PRAKTIK DI LAPANGAN DISEBUT SEMAKIN MASIF
Kontradiksi inilah yang menjadi perhatian utama sumber internal.
Di satu sisi, petugas dan pelanggan terus disosialisasikan agar tidak melakukan pembayaran langsung kepada petugas lapangan. Namun, di sisi lain, menurut pengakuannya, praktik penerimaan uang tunai justru semakin masif karena adanya tuntutan pencapaian target.
"Di satu sisi ada yang sering disosialisasikan, yaitu jangan memberikan uang kepada petugas lapangan. Akan tetapi, di sisi lain praktik menerima uang di lapangan oleh orang lapangan makin masif dengan alasan 97 persen. Jadi harus membawa pulang uang Rp1,5 juta per hari. Itu perintah mutlak dari Plt Kepala Wilayah 4," ungkap narasumber.
Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menciptakan tekanan tersendiri bagi petugas lapangan.
Menurutnya, secara psikologis, petugas di Wilayah 4 dihadapkan pada dua tuntutan yang dinilai saling bertentangan: mengikuti sosialisasi pembayaran online atau memenuhi kewajiban membawa pulang uang tunai setiap hari.
"Secara psikologis, orang-orang yang berada di Wilayah 4, khususnya orang lapangan, seperti menghalalkan segala cara untuk target tercapai," tambahnya.
Pernyataan tersebut merupakan penilaian narasumber terhadap kondisi internal yang ia sampaikan kepada redaksi. Kebenaran mengenai bentuk instruksi, tekanan target, dan praktik penagihan tetap perlu diuji melalui dokumen serta klarifikasi pihak yang disebutkan.
SURAT EDARAN ADA, UANG TUNAI DAN STRUK PEMBAYARAN JADI BAHAN PENELUSURAN
Informasi yang diterima redaksi tidak hanya bersumber dari penuturan narasumber.
Terdapat beberapa bukti awal yang disebut berkaitan dengan persoalan ini, yakni:
Surat edaran internal mengenai arahan edukasi pembayaran online kepada pelanggan.
Uang tunai yang berkaitan dengan aktivitas pembayaran di lapangan.
Kertas struk pembayaran yang dapat ditelusuri lebih lanjut.
Bukti komunikasi dan keterangan saksi yang menurut narasumber menguatkan adanya instruksi target harian.
Keberadaan bukti-bukti tersebut penting untuk menelusuri apakah praktik penerimaan pembayaran tunai telah sesuai dengan ketentuan perusahaan.
Redaksi memandang perlu dilakukan pencocokan antara bukti transaksi, tanggal pembayaran, nominal tagihan, identitas petugas, setoran ke PDAM Wilayah 4, serta pencatatan dalam sistem administrasi perusahaan.
Sebab, apabila uang telah diterima dari pelanggan tetapi tidak tercatat atau tidak disetorkan sebagaimana mestinya, persoalan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi pelanggan maupun perusahaan.
KEPALA WILAYAH DAN DIREKSI PERLU MENJELASKAN MEKANISME PENAGIHAN
Narasumber juga menjelaskan bahwa petugas pembaca meter dan petugas penagihan setiap bulan mendatangi pelanggan dengan membawa invoice atau surat informasi tagihan.
Pada prinsipnya, petugas tersebut bertugas mencatat meter, menyampaikan jumlah tagihan, serta mengedukasi pelanggan mengenai pembayaran melalui kanal resmi.
Namun, menurut sumber, adanya tuntutan pencapaian target diduga membuka ruang bagi penerimaan pembayaran secara langsung di lokasi pelanggan.
Padahal, apabila pembayaran dilakukan melalui kanal resmi, pelanggan dapat memperoleh bukti transaksi yang lebih mudah ditelusuri.
Persoalannya bukan semata-mata apakah perusahaan menerima uang tunai atau pembayaran digital, melainkan apakah setiap transaksi dilakukan melalui mekanisme resmi, memiliki bukti penerimaan yang sah, dan tercatat dalam sistem.
Karena itu, direksi perlu menjelaskan apakah terdapat kebijakan tertulis yang mengizinkan petugas menerima pembayaran tunai di lapangan dan bagaimana pengawasannya.
KELUHAN PELANGGAN: SUDAH MEMBAYAR, TAGIHAN MASIH MUNCUL
Sumber internal juga menyampaikan bahwa keluhan pelanggan terkait pembayaran rekening telah muncul di sejumlah wilayah pelayanan.
Ia menceritakan adanya situasi ketika petugas kembali mendatangi pelanggan membawa invoice, sementara pelanggan mengaku telah melakukan pembayaran sebelumnya.
Akan tetapi, dalam sistem perusahaan, pembayaran tersebut disebut belum tercatat.
Kondisi seperti ini harus diperiksa secara objektif. Pengakuan pelanggan perlu dicocokkan dengan bukti pembayaran, catatan petugas, dan data transaksi perusahaan.
Jangan sampai pelanggan harus menanggung kerugian akibat lemahnya pengawasan, ketidaktertiban administrasi, atau dugaan penyimpangan penerimaan uang.
APAKAH TARGET 97 PERSEN MEMPENGARUHI TATA KELOLA KEUANGAN PDAM?
Persoalan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap kondisi keuangan perusahaan.
Apabila seluruh uang hasil penagihan masuk melalui mekanisme resmi dan tercatat secara transparan, target penagihan seharusnya dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan penerimaan perusahaan.
Namun, apabila penerimaan uang dilakukan tanpa prosedur dan bukti administrasi yang memadai, potensi kebocoran keuangan akan semakin sulit diawasi.
Manajemen PDAM perlu memastikan tidak ada perbedaan antara uang yang diterima petugas, uang yang disetorkan ke wilayah, dan jumlah pembayaran yang tercatat dalam sistem.
Pemeriksaan internal juga perlu dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat transaksi yang tidak sesuai dengan administrasi perusahaan.
CELEBES POST: JANGAN SAMPAI TARGET PERUSAHAAN MENGORBANKAN HAK PELANGGAN
Redaksi CELEBES POST menilai persoalan ini harus menjadi perhatian serius jajaran direksi PDAM Kota Makassar dan Pemerintah Kota Makassar.
Target penagihan 97 persen tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan tata kelola penerimaan uang pelanggan.
Jika benar terdapat kewajiban membawa pulang uang Rp1,5 juta setiap hari bagi masing-masing petugas, manajemen harus menjelaskan dasar instruksi tersebut, termasuk apakah mekanisme penerimaan tunai telah sesuai dengan kebijakan perusahaan.
Ada sejumlah pertanyaan mendasar yang harus dijawab secara terbuka:
Apakah benar Plt Kepala Wilayah 4 menginstruksikan setiap petugas membawa pulang uang Rp1,5 juta per hari?
Apa dasar tertulis penetapan kewajiban tersebut?
Mengapa petugas masih menerima pembayaran tunai ketika direksi telah mengarahkan pembayaran online?
Apakah setiap uang yang diterima petugas langsung disetorkan dan tercatat dalam sistem PDAM?
Bagaimana pengawasan terhadap setoran harian masing-masing petugas?
Apakah direksi mengetahui adanya perbedaan antara sosialisasi pembayaran online dan praktik penerimaan uang di lapangan?
Redaksi menegaskan bahwa pemberitaan ini bukan untuk menghakimi atau menyimpulkan adanya pelanggaran oleh pejabat tertentu. Namun, keterangan sumber internal dan bukti awal yang disampaikan perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan serta klarifikasi resmi.
CELEBES POST membuka ruang klarifikasi dan hak jawab seluas-luasnya kepada Plt Kepala Wilayah 4 PDAM Kota Makassar, Direktur Utama, jajaran direksi, serta Pemerintah Kota Makassar.
Publik berhak mengetahui bagaimana sistem penagihan dijalankan, bagaimana target 97 persen ditetapkan, dan bagaimana pertanggungjawaban uang pelanggan dilakukan.
Jangan sampai pelanggan sudah membayar, tetapi pembayaran tidak tercatat. Jangan sampai petugas berada dalam tekanan target tanpa kepastian prosedur. Dan jangan sampai kebijakan yang dibuat untuk mencegah kebocoran justru tidak berjalan di tingkat pelaksana.
Transparansi bukan sekadar sosialisasi. Pengawasan harus dibuktikan melalui tindakan nyata.
AdKruch_eKARCA | CELEBES POST – Pewarta Penyambung Lidah Rakyat.
