Luwu Celebes post, - Peringatan Hari Jadi Kabupaten Luwu ke-66 seyogianya menjadi momentum reflektif bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat secara luas. Namun, keputusan pemerintah yang menjadikan Turnamen Domino Cup 2025 sebagai acara utama perayaan, dengan Highh Games Island sebagai sponsor utama, menunjukkan kegagalan dalam mengelola skala prioritas pembangunan yang berkelanjutan dan bermartabat. Keputusan ini tidak hanya menimbulkan kontroversi moral, mengingat Highh Games Island pernah diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika karena diduga sebagai situs perjudian online, tetapi juga memperlihatkan ketidakpahaman pemerintah terhadap peran strategis pendidikan dalam pembangunan sumber daya manusia.
Pemerintah terkesan memberikan panggung dan legitimasi kepada sponsor yang kontroversial tersebut, sehingga mengirimkan sinyal yang kontradiktif kepada masyarakat, khususnya generasi muda, tentang sikap resmi pemerintah terhadap aktivitas yang selama ini dikategorikan ilegal dan berpotensi merusak moral sosial. Keputusan ini juga semakin disorot karena kegiatan tersebut sama sekali tidak tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 yang telah disampaikan oleh pihak eksekutif, sehingga ini menimbulkan pertanyaan serius terkait transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan daerah.
Jika dilihat dari aspek pendidikan, data Rapor Pendidikan 2023 memperlihatkan bahwa kualitas pendidikan di Kabupaten Luwu masih sangat memprihatinkan dengan skor 62,82 persen, masuk dalam kategori rawan. Masih tingginya angka putus sekolah dan ketimpangan akses terutama di wilayah terpencil menjadi indikasi kegagalan sistemik yang membutuhkan perhatian dan prioritas serius. Pemerintah seharusnya mengarahkan sumber daya yang terbatas kepada perbaikan kualitas tenaga pendidik, penyediaan beasiswa bagi pelajar tidak mampu, serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Namun, alih-alih mengatasi persoalan mendasar ini, pemerintah lebih memilih menggelar event yang berpotensi hanya memberikan stimulus ekonomi jangka pendek, tanpa jaminan dampak berkelanjutan bagi kesejahteraan rakyat.
Kondisi pembangunan di Luwu juga semakin rumit dengan konflik berkepanjangan yang belum terselesaikan antara masyarakat dan perusahaan tambang Masmindo. Konflik ini tidak hanya memicu kerusakan lingkungan dan ketegangan sosial, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, termasuk akses pendidikan anak-anak di daerah terdampak. Ketidakjelasan dan ketidaktegasan pemerintah dalam menyelesaikan konflik ini mencerminkan lemahnya tata kelola pembangunan yang berpihak pada kepentingan rakyat.
Kritik tajam disampaikan oleh Haikal, Ketua Bidang Pendidikan PP IPMIL. Ia menilai keputusan pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya dan memberikan legitimasi kepada turnamen yang disponsori oleh platform bermasalah adalah bentuk kegagalan dalam menjalankan fungsi moral dan sosial pemerintah sebagai pelindung pendidikan dan generasi muda. Haikal menegaskan bahwa anggaran daerah seharusnya difokuskan untuk memperkuat sistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan, seperti peningkatan kualitas guru, perluasan akses beasiswa, serta perbaikan fasilitas pendidikan yang memadai. Selain itu, ia menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas penuh dalam pengelolaan anggaran publik agar kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan tidak semata-mata kepentingan pragmatis yang merusak nilai-nilai sosial. Secara keseluruhan, skala prioritas pembangunan di Kabupaten Luwu saat ini memperlihatkan ketidakseimbangan yang serius dan mengkhawatirkan. Pendidikan, sebagai modal utama pembangunan manusia dan sosial, harusnya menjadi prioritas utama dengan dukungan anggaran dan program-program berkelanjutan. Kebijakan yang lebih condong pada event hiburan yang kontroversial jelas mengabaikan urgensi pembangunan sumber daya manusia dan moral generasi penerus
Oleh karena itu, peringatan Hari Jadi Luwu ke-66 seharusnya menjadi titik balik bagi pemerintah daerah untuk merevisi dan mengevaluasi secara menyeluruh skala prioritas pembangunan. Pemerintah yang harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam setiap pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan alokasi anggaran daerah. Fokus utama harus diarahkan pada sektor pendidikan dan penyelesaian konflik sosial-ekonomi yang ada, sehingga pembangunan dapat berjalan secara inklusif, berkelanjutan, dan membawa manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Luwu.
Jika pemerintah gagal memperbaiki skala prioritas dan mengabaikan kebutuhan mendasar tersebut, maka kemajuan Luwu akan terhambat, dan potensi besar generasi muda yang ada akan terbuang sia-sia. Masyarakat Luwu berhak mendapatkan pemerintahan yang responsif, bertanggung jawab, dan mampu menghadirkan perubahan yang nyata untuk masa depan yang lebih baik dan bermartabat. (*411U).
