 |
| Meja Judi tembak ikan (Kamera tersembunyi) |
 |
| Meja Judi tembak ikan (Kamera tersembunyi) |
 |
| Meja Judi tembak ikan (Kamera tersembunyi) |
Sejumlah aktivis mahasiswa Sumatera Utara membeberkan fakta mencengangkan terkait menjamurnya praktik judi tembak ikan di wilayah hukum Polres Samosir. Mereka menilai aparat kepolisian setempat telah gagal total menjalankan tugas konstitusionalnya, bahkan diduga kuat ikut terlibat dalam sistem perlindungan terhadap para bandar.
Dugaan Pembiaran Terstruktur
Aktivis mahasiswa bernama Rafael Gabe menyebut, judi tembak ikan bukan lagi sekadar praktik ilegal kecil-kecilan, melainkan telah menjadi industri bayangan yang dikelola secara sistematis oleh mafia lokal dengan inisial DS sebagai otak penggeraknya. Ia menuding Kapolres Samosir tidak hanya gagal menindak, tetapi juga menikmati “upeti” dari para pelaku.
 |
| Meja Judi tembak ikan (Kamera tersembunyi) |
 |
| Meja Judi tembak ikan (Kamera tersembunyi) |
 |
| Rumah TKP |
“Ini bukan lagi pembiaran biasa. Ini pembiaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Ada dugaan kuat Kapolres menerima setoran dari DS, bandar besar judi tembak ikan di Samosir. Ini penghinaan terhadap institusi Polri,” ujar Rafael tegas kepada Celebes Post, Jumat (28/6).
Menurutnya, praktik judi tersebut menyasar berbagai lokasi strategis di pusat wisata seperti Tomok (Batak Kustik), penginapan Eka Putri, kawasan Tuk Tuk, Sialagan, Palipi, dan Tele. Tempat-tempat ini selama ini dikenal sebagai kawasan keluarga dan pelestarian budaya Batak.
“Bayangkan, wisatawan datang untuk menikmati Danau Toba, tapi yang disajikan malah mesin judi tembak ikan. Ini penghinaan terhadap pariwisata, budaya, dan akal sehat,” cetus Rafael.
Kapolda Harus Bertindak Tegas
Situasi ini menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan masyarakat sipil. Para aktivis kini mendorong Kapolda Sumatera Utara untuk segera mengambil langkah tegas, termasuk mencopot Kapolres Samosir yang dinilai gagal menjaga marwah institusi.
“Kami minta Kapoldasu segera turun tangan. Bila perlu, copot Kapolres Samosir karena terbukti tidak mampu menjaga kewibawaan hukum. Jangan biarkan institusi kepolisian rusak oleh segelintir oknum yang bersekongkol dengan mafia,” ujar Rafael.
Ia juga menyoroti data nasional yang menempatkan Sumatera Utara sebagai peringkat keenam dalam aktivitas perjudian di Indonesia, sebuah peringatan keras bahwa aparat daerah tengah kehilangan kendali atas supremasi hukum.
Pariwisata Terkubur oleh Judi
Praktik perjudian yang menyusup di lokasi wisata tak hanya merusak moral warga, tetapi juga memukul sektor pariwisata yang menjadi andalan pembangunan ekonomi di Danau Toba. Investasi besar-besaran pemerintah dalam membangun citra Danau Toba sebagai destinasi super prioritas bisa runtuh hanya karena aparat lalai, atau justru bermain mata dengan pelaku kejahatan.
Rafael pun memperingatkan bahwa jika tidak ada tindakan dalam waktu dekat, gelombang aksi akan digelar secara besar-besaran di Mapolda Sumut maupun di kawasan objek wisata sebagai bentuk protes rakyat.
“Kalau aparat tak bisa jaga hukum, maka rakyat harus mengambil sikap. Ini bukan lagi soal hukum, ini soal marwah masyarakat Sumut yang diinjak-injak oleh aparat sendiri,” pungkas Rafael.
Berantas Sampai ke Akar
Berita ini bukan hanya sorotan atas satu kasus, tapi menjadi representasi dari banyaknya titik rawan perjudian di Sumatera Utara yang terus bertahan karena sistem perlindungan yang kuat. Kepolisian dan pemerintah daerah tak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Ini saatnya revolusi hukum di tubuh institusi kepolisian — atau rakyat akan kehilangan kepercayaan sepenuhnya.
Celebes Post akan terus mengawal isu ini dan membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan praktik perjudian di daerahnya.
Redaksi: Celebes Post
Liputan Khusus – Investigasi Wilayah Sumatera Utara
Editor: MDS| Penulis: Pitri Nst
