Celebespost Gowa Sulsel, - Proses pencalonan Presiden Mahasiswa (Presma) di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang berlangsung pada Senin, 26 Januari 2026, di Kabupaten Gowa, diwarnai dugaan serius pemalsuan sertifikat oleh tiga kandidat. Dugaan tersebut mencuat setelah ditemukan dokumen yang mengatasnamakan Universitas Brawijaya, Kota Malang, serta Asian Law Students’ Association (ALSA).
Isu ini memantik perhatian publik kampus karena menyangkut integritas, kejujuran akademik, serta kualitas kepemimpinan mahasiswa. Dugaan tersebut juga diperkuat oleh rilis media Wasilah yang menyoroti adanya kejanggalan administratif dalam berkas pencalonan salah satu kandidat.
Ketua Lembaga Pengawas Pemilu Universitas (L-PPU), Rizkiyah, membenarkan adanya temuan tersebut. Ia menyebutkan bahwa dari tiga kandidat yang mendaftar, salah satu kandidat berinisial MNM diduga menggunakan sertifikat palsu untuk mengikuti lomba National Moot Court Competition (NMCC) Mahkamah Agung ke-XXV, dengan mengatasnamakan Universitas Brawijaya, Kota Malang.
“Sertifikat tersebut diduga digunakan sebagai dokumen pendukung pencalonan Presiden Mahasiswa. Alasannya, sebagai ‘pengganti’ apabila sertifikat lain tidak diterima oleh panitia,” Ujar Rizkiyah di hadapan awak media.
Rizkiyah menegaskan, dugaan pemalsuan ini tidak hanya mencederai proses demokrasi kampus, tetapi juga berpotensi menyeret nama besar institusi eksternal, yakni Universitas Brawijaya dan ALSA. Ia menilai kedua lembaga tersebut dapat terdampak secara reputasi apabila publik menilai adanya pembiaran atau distribusi dokumen sertifikat yang tidak bertanggung jawab.
Sementara itu, Charissa Azha Rasyid, selaku pendamping lomba yang tercantum dalam sertifikat tersebut, memberikan klarifikasi tegas. Ia menyatakan bahwa kandidat berinisial MNM bukan merupakan bagian dari delegasi National Moot Court Competition (NMCC) Mahkamah Agung ke-XXV.
“Yang bersangkutan bukan anggota delegasi. Jika tidak ada klarifikasi resmi, kami akan membawa persoalan ini ke ranah hukum demi menjaga marwah institusi, kejujuran akademik, serta integritas kepemimpinan mahasiswa,” Tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi maupun klarifikasi dari kandidat terkait maupun pihak-pihak yang disebutkan dalam dugaan tersebut. Publik kini menantikan sikap tegas dari pihak kampus serta lembaga terkait guna menjaga marwah institusi, nilai kejujuran akademik, dan integritas demokrasi mahasiswa. (*411U).
Laporan : (Angki).
