 |
| Dokumentasi Celebes Post |
CELEBES POST | BULUKUMBA — Situasi penegakan hukum di wilayah Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, kini menjadi sorotan publik. Sejumlah pihak menilai maraknya aktivitas ilegal yang berlangsung secara terbuka mencerminkan lemahnya fungsi pengawasan dan penindakan aparat penegak hukum di tingkat daerah.
Fenomena distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar secara ilegal, praktik tambang tanpa izin, peredaran rokok ilegal, hingga perjudian sabung ayam yang disebut berlangsung tanpa hambatan, dinilai sebagai indikator bahwa kontrol institusi kepolisian belum berjalan optimal.
Sorotan tersebut datang dari Kerukunan Keluarga Mahasiswa Bulukumba Komisariat Universitas Muhammadiyah Makassar (KKMB Unismuh). Melalui pernyataan publik, Erik selaku eks Ketua Umum KKMB Unismuh menyampaikan bahwa kondisi yang terjadi bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, tetapi telah berkembang menjadi persoalan sosial yang berdampak luas.
“Kondisi ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan telah berkembang menjadi penyakit sosial yang merugikan negara, merusak tatanan ekonomi masyarakat, serta mencederai rasa keadilan publik. Ketika praktik-praktik ilegal dapat berlangsung berulang dan terorganisir, maka publik berhak mempertanyakan keseriusan pengawasan internal di tubuh Polres Bulukumba,” ujarnya.
Menurutnya, aparat penegak hukum semestinya hadir sebagai garda terdepan dalam pemberantasan kejahatan. Namun apabila aktivitas ilegal dapat terus berlangsung dan menjadi pengetahuan umum masyarakat, maka hal tersebut dinilai mencerminkan adanya persoalan dalam pengawasan wilayah hukum.
Kritik tersebut juga diarahkan pada aspek kepemimpinan dan strategi penegakan hukum. KKMB Unismuh menilai kegagalan melakukan pengawasan yang efektif berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Dalam konteks tersebut, organisasi mahasiswa ini mendesak Polda Sulawesi Selatan untuk mengambil langkah tegas melalui evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Polres Bulukumba.
Empat Tuntutan KKMB Unismuh
Sebagai bentuk kontrol sosial, KKMB Unismuh Makassar menyampaikan sejumlah tuntutan kepada aparat penegak hukum, di antaranya:
Mendesak Kapolda Sulawesi Selatan melakukan evaluasi total terhadap kinerja jajaran Polres Bulukumba.
Mendesak pencopotan Kapolres Bulukumba sebagai bentuk tanggung jawab atas dugaan kegagalan pengawasan wilayah hukum.
Meminta dilaksanakan operasi penertiban terpadu terhadap distribusi BBM subsidi ilegal, tambang tanpa izin, peredaran rokok ilegal, serta praktik perjudian sabung ayam.
Mendesak transparansi kepada publik terkait langkah konkret penegakan hukum di Kabupaten Bulukumba.
KKMB Unismuh menegaskan bahwa penyampaian tuntutan tersebut merupakan bagian dari peran mahasiswa dan masyarakat dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan negara, khususnya pada sektor penegakan hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat pernyataan resmi dari pihak kepolisian setempat terkait tuntutan yang dilayangkan. Publik kini menantikan respons institusi terkait serta langkah konkret yang akan diambil guna menjawab berbagai kekhawatiran masyarakat di Kabupaten Bulukumba.
(CELEBES POST)
