 |
| Dokumentasi Ilustrasi Celebes Post |
CELEBES POST | Gowa, Sulsel — Dinamika internal di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Gowa kembali memantik sorotan tajam publik. Dua sopir yang selama ini berada di lingkaran dalam kekuasaan dilaporkan diberhentikan secara mendadak dalam waktu hampir bersamaan, tanpa penjelasan resmi yang transparan.
Kedua sopir tersebut masing-masing adalah Fajar, yang bertugas sebagai sopir Walpri (pengawal pribadi), serta Wahyu, yang disebut sebagai sopir pribadi Bupati Gowa, Siti Husniah Talenrang.
Informasi yang dihimpun CELEBES POST menyebutkan, Fajar diberhentikan pada Minggu malam usai buka puasa, sementara Wahyu dicopot lebih awal pada siang hari di hari yang sama. Waktu pemberhentian yang berdekatan ini memunculkan tanda tanya besar terkait motif di balik keputusan tersebut.
Yang lebih mencolok, sebelum pemberhentian mendadak itu, kedua sopir tersebut sempat dirumahkan. Namun, tak lama kemudian mereka kembali dipanggil untuk bertugas. Situasi ini berubah drastis ketika keduanya kembali diberhentikan tanpa kejelasan alasan yang disampaikan secara terbuka kepada publik.
Kondisi ini memicu spekulasi dan kritik dari berbagai kalangan. Sejumlah sumber internal menyebutkan bahwa keputusan tersebut diduga merupakan kebijakan langsung dari Bupati. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Gowa terkait dasar dan pertimbangan pemberhentian tersebut.
Lebih jauh, beredar pula informasi yang mengindikasikan adanya pengaruh figur non-struktural di luar pemerintahan yang disebut-sebut memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan. Dugaan intervensi ini mempertebal kesan bahwa pengambilan keputusan di jantung pemerintahan tidak sepenuhnya berjalan dalam koridor profesional dan akuntabel.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah mekanisme kepegawaian di lingkungan rujab telah berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, atau justru terjebak dalam tarik-menarik kepentingan di balik layar?
CELEBES POST menilai, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk meredam spekulasi yang terus berkembang. Publik berhak mengetahui alasan di balik setiap kebijakan, terlebih yang menyangkut pemberhentian tenaga kerja di lingkaran strategis pemerintahan.
Hingga kini, upaya konfirmasi kepada pihak terkait masih terus dilakukan. CELEBES POST akan terus menelusuri fakta-fakta di balik polemik ini.
DDL CELEBES POST
