 |
| PERMAHI |
CELEBES POST | Banda Aceh — Sorotan tajam datang dari kalangan mahasiswa hukum terhadap kinerja legislatif daerah. Ketua Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Aceh, Rifqi Maulana, menilai Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) belum menunjukkan keberpihakan nyata terhadap masyarakat, khususnya dalam penanganan dan pemulihan pascabencana banjir dan tanah longsor di Aceh.
Menurut Rifqi, kondisi riil di lapangan masih jauh dari harapan. Hingga kini, banyak warga terdampak yang masih bertahan di tenda-tenda darurat, sementara proses pemulihan ekonomi berjalan lambat dan belum menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat.
“Kalau kita lihat langsung ke lapangan, masyarakat masih berjuang sendiri. Ini menandakan fungsi pengawasan dan penganggaran belum berjalan maksimal,” tegasnya.
Ia menyoroti persoalan mendasar dalam pengelolaan anggaran daerah, khususnya terkait Pokok Pikiran (Pokir) DPRA. Menurutnya, Pokir yang sejatinya merupakan jembatan antara aspirasi rakyat dan kebijakan anggaran, justru belum sepenuhnya transparan kepada publik.
“Pokir itu dari rakyat. Tapi kalau datanya tidak dibuka, masyarakat juga tidak tahu anggaran itu benar-benar dipakai untuk siapa dan untuk apa,” ujarnya.
Secara normatif, Pokir memiliki dasar hukum yang jelas sebagai hasil reses anggota dewan dalam menyerap aspirasi masyarakat. Namun, Rifqi menegaskan bahwa persoalan utama bukan terletak pada legalitas, melainkan pada transparansi serta arah penggunaan anggaran di tengah kondisi darurat yang dihadapi masyarakat.
“Masalahnya hari ini bukan soal sah atau tidak sah. Yang dipertanyakan publik adalah: ke mana arah anggaran itu? Apakah benar-benar menyentuh rakyat yang sedang kesulitan, atau tidak,” katanya dengan nada kritis.
Dalam situasi bencana, lanjut Rifqi, seharusnya seluruh kebijakan anggaran difokuskan pada kebutuhan mendesak korban. Ia menilai masih banyak program yang tidak berdampak langsung terhadap pemulihan masyarakat, sehingga menimbulkan kesan bahwa prioritas anggaran belum berpihak pada rakyat.
“Kalau memang Pokir itu lahir dari aspirasi rakyat, maka logikanya hari ini harusnya diarahkan untuk korban bencana. Tapi yang terlihat, dampaknya belum terasa maksimal,” tegasnya lagi.
Lebih jauh, PERMAHI Aceh mengingatkan bahwa minimnya transparansi berpotensi memicu kecurigaan publik. Tanpa keterbukaan data, masyarakat sulit memastikan apakah program yang dijalankan benar-benar berbasis kebutuhan atau justru sarat kepentingan lain.
Karena itu, PERMAHI Aceh mendesak DPRA dan pemerintah daerah untuk membuka data Pokir secara menyeluruh, mulai dari besaran anggaran, program kegiatan, hingga siapa saja penerima manfaatnya.
“Bukan untuk menyalahkan, tapi supaya jelas. Kalau transparan, publik juga bisa ikut mengawasi,” ujar Rifqi.
Ia juga menekankan bahwa penanganan bencana tidak boleh berhenti pada respons awal semata, tetapi harus diikuti dengan komitmen serius dalam pemulihan jangka panjang. Menurutnya, di situlah ukuran sejati keberpihakan pemerintah dan legislatif kepada rakyat.
“Jangan sampai masyarakat lama di tenda, tapi anggaran jalan terus tanpa arah yang jelas. Ini yang harus dibenahi,” tutupnya.
MR CELEBES POST
