 |
| Plakat Kantor Lurah Bonto Duri |
CELEBES POST | MAKASSAR — Polemik dugaan pergantian pekerja pengangkut sampah di wilayah Bontoduri, Makassar, pada Senin (04/05/2026), menjelma menjadi isu serius yang menyentuh aspek transparansi birokrasi dan etika pelayanan publik. Persoalan ini tidak lagi sekadar pergantian tenaga kerja, melainkan telah berkembang menjadi sorotan tajam terhadap mekanisme administrasi yang dinilai tidak terbuka.
Nama Syahrul Dg Gajang menjadi pusat perhatian setelah disebut baru menerima Surat Peringatan 1 (SP1), namun di saat yang hampir bersamaan muncul informasi mengenai pergantian dirinya sebagai pekerja. Kondisi ini memantik tanda tanya besar dari pihak keluarga yang mengaku tidak pernah menerima pemberitahuan resmi terkait status pekerjaan maupun prosedur pergantian yang dilakukan.
Ironisnya, di tengah simpang siur informasi tersebut, Syahrul disebut masih sempat menjalankan aktivitasnya sebagai pengangkut sampah. Situasi ini memperlihatkan adanya ketidakjelasan status kerja yang berpotensi mencederai prinsip kepastian hukum dan administrasi dalam pelayanan publik.
Upaya klarifikasi pun dilakukan. Pihak keluarga mendatangi kantor kelurahan untuk mengikuti agenda mediasi yang sebelumnya telah dijanjikan. Namun, alih-alih menemukan titik terang, forum tersebut justru berubah menjadi ajang ketegangan.
Berdasarkan pantauan langsung jurnalis CELEBES POST di lokasi, suasana mediasi memanas akibat perdebatan verbal antara pihak keluarga dan seorang pria yang disebut berada dalam lingkup kerja kelurahan. Dalam momen tersebut, terdengar secara langsung kata “bacot” terlontar di tengah forum resmi, memicu kegaduhan yang mencoreng suasana dialog publik.
Insiden tersebut tidak hanya disaksikan oleh sejumlah pihak yang hadir, tetapi juga terekam dalam dokumentasi video yang kini menjadi bagian penting dalam proses verifikasi jurnalistik.
Peristiwa ini memperluas perhatian publik. Bukan semata soal pergantian pekerja, tetapi juga menyangkut bagaimana wajah pelayanan publik dipertontonkan kepada masyarakat. Komunikasi yang dinilai tidak profesional, serta dugaan minimnya transparansi prosedur, menjadi catatan serius yang tak bisa diabaikan.
Masyarakat kini menunggu penjelasan resmi dari pihak kelurahan terkait mekanisme administrasi yang diterapkan. Tak hanya itu, publik juga menaruh harapan pada pemerintah tingkat kecamatan hingga Pemerintah Kota Makassar untuk segera turun tangan melakukan pembinaan, agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara bermartabat, transparan, dan menjunjung tinggi etika pelayanan.
CELEBES POST menegaskan bahwa hingga berita ini diterbitkan, ruang hak jawab tetap terbuka bagi seluruh pihak terkait, sebagai bagian dari komitmen menjaga keberimbangan informasi sesuai amanat Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Liputan: Gibran – Sulsel
Redaksi CELEBES POST | Pewarta Penyambung Lidah Rakyat
