 |
| Dokumentasi Ilustrasi Celebes Post |
CELEBES POST | MAKASSAR — Polemik panas di tubuh PERUMDA Air Minum Kota Makassar kembali meledak ke ruang publik. Kali ini, sorotan tidak lagi sekadar soal pembatalan 71 Surat Keputusan (SK) pejabat baru, tetapi telah berkembang menjadi isu besar dugaan krisis tata kelola, praktik nepotisme, konflik kepentingan, hingga desakan audit investigatif total terhadap perusahaan daerah yang mengelola kebutuhan dasar masyarakat Kota Makassar tersebut.
Gelombang opini publik semakin membahana setelah beredarnya dua rilis yang menuding adanya upaya menggiring opini dengan membawa-bawa “temuan BPK” untuk menyerang kelompok tertentu di internal perusahaan. Di sisi lain, publik justru mempertanyakan dugaan praktik lama yang disebut-sebut sarat kepentingan keluarga, permainan jabatan, dan pengaruh lingkar kekuasaan lama.
“Jangan jual nama temuan BPK untuk menutupi jejak kepentingan,” demikian salah satu kutipan keras dalam rilis yang beredar luas di tengah masyarakat.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa konflik internal di tubuh PERUMDA Air Minum Makassar bukan sekadar persoalan administrasi biasa, melainkan sudah menyerempet pada perang pengaruh dan perebutan kendali perusahaan daerah yang mengelola hajat hidup orang banyak.
Dugaan Nepotisme dan Bayang-Bayang Kekuasaan Lama
Dalam rilis opini publik tersebut, sejumlah mantan pejabat dan lingkar kekuasaan lama disorot karena diduga pernah membangun praktik nepotisme di internal perusahaan.
Publik disebut mempertanyakan bagaimana kerabat dekat, saudara, hingga ponakan diduga dapat masuk dan menduduki posisi strategis dalam struktur perusahaan pada era kepemimpinan sebelumnya. Ironisnya, pihak-pihak yang kini paling vokal berbicara soal aturan justru dinilai pernah menikmati kenyamanan kekuasaan yang sama.
Narasi itu memantik pertanyaan besar di tengah masyarakat:
Mengapa isu “temuan” baru kembali ramai saat terjadi pergeseran kekuasaan?
Mengapa dugaan praktik nepotisme masa lalu seolah ingin dilupakan?
Dan mengapa pihak yang dahulu diduga melanggar aturan kini tampil sebagai pihak paling keras bicara soal etika dan profesionalisme?
Publik menilai kondisi tersebut mencerminkan adanya krisis tata kelola serius di tubuh perusahaan daerah tersebut.
 |
| Dokumentasi Ilustrasi Kontributor Celebes Post |
Deretan Dugaan Persoalan Strategis
Sorotan masyarakat kini mengarah pada sederet dugaan persoalan besar yang disebut layak diaudit secara investigatif dan diperiksa secara hukum.
Mulai dari dugaan persoalan kerja sama dengan Asuransi Bumiputera yang disebut berdampak pada dana pensiun pegawai, pailitnya koperasi PDAM, dugaan penguasaan aset strategis perusahaan, hingga dugaan pengondisian rekanan proyek perpipaan dan pengadaan barang.
Tak hanya itu, publik juga menyoroti dugaan mark up pengadaan inventaris, komputer, meter air, hingga proyek sarana olahraga di kawasan RTH PDAM.
Salah satu yang paling menjadi perhatian ialah dugaan pengadaan meter air tahun 2020–2021 dan tahun 2025 yang nilainya disebut mencapai puluhan miliar rupiah.
Publik mendesak seluruh dokumen kontrak, proses lelang, spesifikasi teknis, hingga berita acara pekerjaan dibuka secara transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan lebih besar di tengah masyarakat.
ATS, MTS, dan Sorotan pada IPA 4 – IPA 5
Kerja sama strategis PERUMDA Air Minum Makassar dengan ATS (Anugerah Tirta Somba Opu) dan MTS (Multi Tirta Sejahtera) juga menjadi sorotan tajam publik, khususnya terkait pengelolaan IPA 4 dan IPA 5.
Publik mempertanyakan skema kerja sama, perubahan kontrak, hingga dugaan konflik kepentingan dalam pengelolaan proyek tersebut.
Perubahan pola kerja sama yang disebut berdampak pada tenaga kerja dan sistem pengupahan dinilai perlu diperiksa secara menyeluruh karena menyangkut kepentingan perusahaan daerah serta pelayanan publik.
“Ada Apa dengan Kursi PERUMDA?”
Di tengah memanasnya dinamika internal, publik juga menyoroti kuatnya manuver figur-figur lama yang dinilai masih berupaya mempertahankan pengaruh di tubuh perusahaan daerah tersebut.
Mantan pejabat berinisial HA menjadi salah satu figur yang paling banyak diperbincangkan dalam pusaran konflik ini.
Pertanyaan publik pun semakin tajam:
“Apa sebenarnya yang sedang dipertahankan?”
“Mengapa kursi PERUMDA begitu diperebutkan?”
“Apakah sudah tidak ada lagi figur profesional dan bersih yang bisa memimpin perusahaan daerah ini?”
Masyarakat menilai PERUMDA Air Minum Kota Makassar seharusnya fokus membenahi pelayanan air bersih bagi warga, bukan justru terseret dalam konflik kepentingan dan perebutan pengaruh kelompok tertentu.
Desakan Audit Total dan Penegakan Hukum
Dalam rilis yang beredar, publik mendesak:
Audit investigatif total terhadap seluruh kebijakan, proyek, pengadaan, dan pengelolaan aset;
Pemeriksaan menyeluruh terhadap mantan direksi, pejabat, dewan pengawas, dan pihak rekanan;
Penelusuran aliran dana serta dugaan konflik kepentingan;
Pembukaan hasil audit kepada publik secara transparan;
Penindakan hukum tegas tanpa pandang bulu jika ditemukan pelanggaran.
Sorotan juga diarahkan kepada Pemerintah Kota Makassar agar tidak tinggal diam menghadapi kisruh berkepanjangan di perusahaan daerah tersebut.
Publik berharap proses seleksi direksi ke depan dilakukan secara terbuka, independen, profesional, dan bebas dari intervensi kelompok maupun kepentingan politik internal.
Rakyat Butuh Air Bersih, Bukan Drama Kekuasaan
Di tengah panasnya polemik internal, masyarakat Kota Makassar sesungguhnya hanya menginginkan satu hal sederhana: pelayanan air bersih yang layak, profesional, dan tidak terus terganggu oleh konflik elite perusahaan daerah.
PERUMDA Air Minum Kota Makassar adalah aset publik. Bukan arena perebutan pengaruh. Bukan pula tempat mengamankan kepentingan kelompok tertentu.
Jika dugaan-dugaan tersebut benar adanya, maka publik menilai aparat penegak hukum, lembaga pengawas, dan Pemerintah Kota Makassar wajib turun tangan secara serius demi menyelamatkan perusahaan daerah dari krisis tata kelola yang berkepanjangan.
Sebab pada akhirnya, rakyat tidak membutuhkan perang opini.
Rakyat hanya ingin pelayanan air bersih berjalan dengan jujur, profesional, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
MDS CELEBES POST
