 |
| Dokumentasi kontributor Celebes Post |
MAKASSAR, CELEBES POST — Gelombang kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan kembali menggema di Sulawesi Selatan. Ribuan suara keresahan publik yang selama ini bergulir di ruang-ruang diskusi, media sosial, hingga lingkungan pendidikan, kini menemukan salurannya melalui Aksi Reformasi Jilid II bertajuk “Sulsel Gelap; Mahasiswa Bergerak” yang digelar Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sulawesi Selatan di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin (15/6/2026).
Aksi tersebut bukan sekadar demonstrasi biasa. HMI Sulsel datang membawa sederet pertanyaan besar yang hingga kini dinilai belum memperoleh jawaban memadai dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Mulai dari persoalan BBM, inflasi ekonomi, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Program Koperasi Merah Putih, hingga polemik yang membelit dunia pendidikan Sulsel.
Mengapa Mahasiswa Turun ke Jalan
Menurut Ketua Bidang PTKP BADKO HMI Sulsel yang juga Jenderal Lapangan Aksi, Muhammad Rafly Tanda, mahasiswa hadir bukan hanya untuk menyampaikan tuntutan, melainkan meminta sikap politik yang jelas dari Gubernur Sulawesi Selatan terhadap berbagai persoalan yang sedang menjadi perhatian masyarakat.
"Kami datang untuk mendengar sikap Gubernur Sulawesi Selatan. Bagaimana pandangan beliau terkait persoalan BBM, inflasi ekonomi, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis hingga Program Koperasi Merah Putih yang saat ini menuai banyak pertanyaan publik," tegas Rafly di hadapan massa aksi.
Menurutnya, kepala daerah tidak boleh hanya menjadi pelaksana administratif kebijakan pusat. Gubernur harus mampu menjadi representasi kepentingan rakyat Sulawesi Selatan ketika kebijakan nasional menimbulkan dampak sosial maupun ekonomi di daerah.
Krisis Pendidikan Sulsel Jadi Alarm Serius
Dalam aksinya, HMI Sulsel secara khusus menyoroti kondisi pendidikan yang belakangan menjadi polemik di Sulawesi Selatan.
Isu mundurnya ratusan kepala sekolah menjadi salah satu sorotan utama. Data yang beredar menyebutkan sedikitnya 326 kepala sekolah dikabarkan mengundurkan diri di tengah berbagai dinamika kebijakan pendidikan.
Selain itu, polemik pengelolaan perpustakaan digital serta pertanyaan publik mengenai tata kelola anggaran pendidikan juga menjadi perhatian serius.
Bagi HMI Sulsel, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai isu administratif biasa. Sebaliknya, fenomena tersebut merupakan indikator adanya kegelisahan struktural yang perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
"Kami melihat ada kegelisahan besar di sektor pendidikan Sulawesi Selatan. Pemerintah tidak boleh diam. Publik berhak mendapatkan penjelasan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Rafly.
Sulsel Sedang Menghadapi Krisis Kepercayaan
Aksi Reformasi Jilid II sejatinya mencerminkan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi pemerintahan.
Di tengah besarnya anggaran negara yang dikucurkan melalui berbagai program strategis nasional, muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana pemerintah daerah menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi program tersebut?
HMI menilai pemerintah daerah tidak cukup hanya melaksanakan instruksi pusat. Pemerintah juga harus memastikan program-program tersebut benar-benar memberi manfaat kepada rakyat dan tidak menimbulkan persoalan baru.
Sorotan ini menjadi penting mengingat berbagai program nasional saat ini menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari pendidikan, pangan, hingga penguatan ekonomi kerakyatan.
Dialog di Kantor Gubernur
Aksi mahasiswa diterima oleh Ansyar selaku Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Selatan yang hadir mewakili Gubernur Sulawesi Selatan.
Dalam dialog bersama massa aksi, Ansyar menyatakan bahwa seluruh aspirasi mahasiswa akan diteruskan kepada gubernur dan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah.
"Aspirasi teman-teman kami terima dengan baik dan akan kami sampaikan langsung kepada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan. Pemerintah provinsi terbuka untuk berdiskusi dan membangun komunikasi bersama HMI maupun elemen masyarakat lainnya," kata Ansyar.
Pemerintah Provinsi Sulsel juga menyatakan kesiapannya memfasilitasi pertemuan lanjutan antara mahasiswa dan gubernur sebagai bagian dari penguatan fungsi pengawasan publik.
HMI: Jangan Berhenti di Janji Birokrasi
Meski mengapresiasi respons pemerintah, HMI Sulsel menegaskan bahwa masyarakat tidak membutuhkan seremoni penerimaan aspirasi semata.
Mahasiswa meminta tindak lanjut nyata berupa pembukaan ruang dialog, transparansi informasi, serta penyelesaian persoalan yang menjadi kegelisahan publik.
"Kami menghargai respons yang diberikan. Namun yang dibutuhkan rakyat bukan sekadar penerimaan aspirasi, melainkan tindakan nyata. Kami akan terus mengawal komitmen pemerintah," tegas Rafly.
Analisis CELEBES POST: Reformasi Jilid II Bisa Menjadi Titik Balik
Jika dicermati lebih dalam, gerakan yang dibangun HMI Sulsel tidak hanya berbicara soal satu kebijakan atau satu sektor tertentu. Aksi ini membawa narasi yang lebih luas tentang akuntabilitas pemerintahan daerah di tengah derasnya arus kebijakan nasional.
Ketika isu pendidikan, inflasi, BBM, program makan bergizi gratis, dan tata kelola anggaran bertemu dalam satu panggung aksi, maka yang sedang dipertanyakan bukan sekadar efektivitas program, melainkan kualitas komunikasi dan transparansi pemerintah kepada rakyat.
Kondisi ini dapat menjadi ujian penting bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Apabila pemerintah mampu membuka ruang dialog secara terbuka, menjawab berbagai pertanyaan publik dengan data yang valid, serta menghadirkan solusi konkret, maka gelombang kritik dapat berubah menjadi energi perbaikan.
Sebaliknya, jika berbagai persoalan tersebut dibiarkan tanpa penjelasan yang memadai, maka potensi ketidakpercayaan publik dapat semakin membesar dan melahirkan gelombang aksi lanjutan yang lebih luas.
Prediksi CELEBES POST
Berdasarkan dinamika yang berkembang, terdapat tiga kemungkinan besar yang akan terjadi dalam waktu dekat:
Pertama, Pemerintah Provinsi Sulsel membuka forum dialog resmi bersama mahasiswa, akademisi, dan masyarakat sipil untuk menjawab seluruh isu yang berkembang.
Kedua, audit dan evaluasi terhadap sejumlah kebijakan pendidikan berpotensi menjadi tuntutan utama yang akan terus didorong oleh mahasiswa.
Ketiga, apabila tidak ada respons substantif dari pemerintah, maka gerakan Reformasi Jilid II diprediksi akan memasuki fase konsolidasi yang lebih besar dengan melibatkan berbagai organisasi mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya.
Yang jelas, satu pesan kuat muncul dari aksi tersebut: masyarakat Sulawesi Selatan menginginkan pemerintah yang lebih transparan, responsif, dan berani menjawab setiap pertanyaan publik.
Sebab dalam demokrasi, kritik bukan ancaman. Kritik adalah mekanisme kontrol agar kekuasaan tetap berjalan dalam koridor kepentingan rakyat.
Yakin Usaha Sampai!