 |
| Dokumentasi Kontributor Celebes Post |
JAKARTA, CELEBES POST – Potensi raksasa cadangan gas alam di Wilayah Kerja (WK) South Andaman kembali menjadi sorotan nasional. Di tengah pembahasan arah pengembangan Lapangan Tangkulo, Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN PERMAHI) menyerukan agar pemerintah pusat tidak sekadar memandang proyek ini dari sisi produksi energi semata, melainkan sebagai momentum kebangkitan ekonomi Aceh yang telah lama menanti manfaat nyata dari kekayaan alamnya.
DPN PERMAHI menilai aspirasi Pemerintah Aceh yang menginginkan pengolahan gas dilakukan melalui fasilitas darat di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun merupakan langkah strategis yang layak mendapat perhatian serius. Pilihan tersebut diyakini mampu menciptakan nilai tambah ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan sekadar mengekspor hasil produksi tanpa proses hilirisasi yang memadai.
Fungsionaris DPN PERMAHI, Rifqi Maulana, S.H., menegaskan bahwa surat Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia merupakan bentuk perjuangan daerah untuk memastikan sumber daya alam Aceh benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“South Andaman bukan hanya soal migas. Ini adalah peluang emas untuk membangun masa depan ekonomi Aceh yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih berkeadilan,” ujar Rifqi dalam keterangannya di Jakarta.
Menurutnya, cadangan gas South Andaman yang diperkirakan mencapai lebih dari 8 triliun kaki kubik (TCF) merupakan salah satu temuan energi terbesar dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia. Potensi tersebut dapat menjadi mesin penggerak industrialisasi baru yang mampu mengubah wajah perekonomian Aceh dalam jangka panjang.
Rifqi menjelaskan, apabila pengolahan gas dilakukan melalui fasilitas darat di KEK Arun, maka manfaat ekonomi yang tercipta tidak hanya berasal dari sektor energi. Kehadiran industri turunan seperti petrokimia, manufaktur berbasis gas, hingga industri pendukung lainnya berpotensi membuka ribuan lapangan kerja baru dan meningkatkan investasi dalam skala besar.
“Yang diperjuangkan Aceh saat ini adalah bagaimana kekayaan alam yang ada tidak hanya diambil dan diproduksi, tetapi juga diolah di daerah sehingga mampu melahirkan efek berganda bagi perekonomian masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan bahwa KEK Arun memiliki posisi strategis karena didukung infrastruktur energi yang telah tersedia sejak lama. Menurutnya, aset tersebut merupakan modal besar yang seharusnya dimanfaatkan untuk memperkuat daya saing Aceh sebagai salah satu pusat industri energi nasional.
“KEK Arun memiliki sejarah panjang sebagai kawasan energi. Infrastruktur yang ada merupakan kekuatan yang tidak boleh diabaikan. Jika dimanfaatkan secara maksimal, kawasan ini dapat kembali menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi Aceh,” ujarnya.
Lebih jauh, DPN PERMAHI mengingatkan agar pemerintah tidak mengulangi pola pembangunan masa lalu yang sering kali menempatkan daerah penghasil hanya sebagai lokasi eksploitasi sumber daya alam tanpa menikmati manfaat ekonomi yang seimbang.
Menurut Rifqi, prinsip keadilan ekonomi harus menjadi fondasi utama dalam setiap kebijakan pengelolaan migas nasional. Daerah penghasil memiliki hak yang sah untuk memperoleh manfaat yang proporsional dari kekayaan alam yang dimiliki.
“Sudah saatnya pembangunan sektor energi tidak hanya berorientasi pada angka produksi nasional, tetapi juga memastikan masyarakat daerah merasakan manfaat nyata melalui lapangan pekerjaan, pertumbuhan usaha lokal, peningkatan investasi, dan kesejahteraan yang berkelanjutan,” tegasnya.
DPN PERMAHI juga mengapresiasi komitmen Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang selama ini menekankan pentingnya pelibatan daerah serta pengusaha lokal dalam berbagai proyek strategis nasional. Menurut organisasi mahasiswa hukum tersebut, komitmen itu perlu diwujudkan secara konkret dalam pengembangan South Andaman agar masyarakat Aceh benar-benar menjadi bagian dari rantai nilai industri migas nasional.
Dalam pandangan DPN PERMAHI, perdebatan mengenai skema pengolahan gas tidak boleh berhenti pada persoalan teknis antara fasilitas terapung maupun fasilitas darat. Lebih dari itu, yang sedang dipertaruhkan adalah arah masa depan industrialisasi Aceh dan peluang besar untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah barat Indonesia.
Karena itu, organisasi tersebut mendorong pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, SKK Migas, BPMA, serta seluruh pemangku kepentingan untuk membangun dialog yang terbuka, objektif, dan konstruktif guna menemukan model pengembangan yang mampu mengakomodasi kepentingan investasi sekaligus memberikan manfaat ekonomi maksimal bagi masyarakat.
“Gas South Andaman harus menjadi titik balik kebangkitan ekonomi Aceh. Pengelolaannya harus melahirkan industri baru, membuka kesempatan kerja yang luas, memperkuat kemandirian ekonomi daerah, serta menjadi warisan pembangunan yang dapat dinikmati generasi Aceh di masa depan,” tutup Rifqi.
Dengan potensi energi yang begitu besar, South Andaman kini tidak hanya dipandang sebagai ladang gas raksasa, tetapi juga simbol harapan baru bagi Aceh untuk bangkit menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, industri, dan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.
Rif_CELEBES POST
