 |
| Dokumentasi kontributor Celebes Post |
CELEBES POST | BULUKUMBA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai salah satu upaya pemerintah meningkatkan kualitas gizi peserta didik kembali menjadi sorotan tajam. Kali ini, dugaan temuan ulat dalam menu makanan yang dibagikan kepada anak-anak di TK RA Mifta, Desa Pakubalaho, Kecamatan Bonto Tiro, Kabupaten Bulukumba, memicu keresahan masyarakat dan menuai kritik keras dari kalangan mahasiswa.
Insiden yang disebut terjadi pada 15 Juni 2026 tersebut menjadi perhatian serius Pengurus Besar Kerukunan Keluarga Mahasiswa Bulukumba (PB KKMB). Organisasi mahasiswa itu menilai persoalan ini bukan sekadar kesalahan teknis dalam proses penyajian makanan, melainkan menyangkut keselamatan dan kesehatan peserta didik yang menjadi sasaran utama program negara tersebut.
Temuan itu muncul di tengah derasnya kritik sejumlah aktivis dan elemen masyarakat terhadap pelaksanaan Program MBG di berbagai daerah. Dugaan adanya makanan yang tidak layak konsumsi dinilai memperkuat tuntutan agar pelaksanaan program tersebut dievaluasi secara menyeluruh, terutama pada aspek pengawasan mutu dan keamanan pangan.
Ketua Bidang Hukum PB KKMB, Sultan Anugrah, menegaskan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam rantai pengadaan program MBG harus dimintai pertanggungjawaban apabila ditemukan adanya kelalaian.
"Kami menilai dugaan adanya ulat dalam menu MBG yang diberikan kepada anak-anak merupakan persoalan serius yang tidak boleh dianggap sepele. Program yang menyasar peserta didik usia dini harus menjamin keamanan pangan secara maksimal. Oleh karena itu, seluruh pihak yang bertanggung jawab mulai dari pengadaan bahan, proses pengolahan hingga distribusi makanan perlu diperiksa secara menyeluruh," tegas Sultan Anugrah.
Menurut PB KKMB, kasus tersebut telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang tua siswa yang mempertanyakan kualitas bahan makanan, kebersihan dapur, hingga efektivitas pengawasan terhadap penyelenggara program MBG di Kecamatan Bonto Tiro.
PB KKMB juga mendesak instansi terkait untuk segera melakukan investigasi secara transparan dan independen guna memastikan penyebab munculnya dugaan makanan berulat tersebut.
Selain pemeriksaan menyeluruh, organisasi mahasiswa itu meminta agar operasional dapur MBG yang diduga menjadi sumber distribusi makanan tersebut dihentikan sementara sampai seluruh proses pemeriksaan selesai dilakukan.
"Kami mendesak pemerintah dan pihak berwenang mengambil langkah tegas. Jika terbukti terjadi pelanggaran standar keamanan pangan atau adanya kelalaian dalam pengelolaan makanan, maka dapur tersebut harus ditutup demi melindungi kesehatan dan keselamatan peserta didik," lanjut Sultan.
Dalam pernyataannya, PB KKMB juga meminta perhatian serius dari Badan Gizi Nasional (BGN) selaku lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program MBG. Mereka mendesak agar dilakukan evaluasi terhadap yayasan maupun pengelola dapur yang diduga bermasalah apabila hasil pemeriksaan nantinya menemukan adanya pelanggaran terhadap standar operasional yang berlaku.
Lebih jauh, PB KKMB mengaku akan mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Sebagai bentuk tekanan moral kepada pemerintah, organisasi mahasiswa itu berencana menggelar aksi demonstrasi di depan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam waktu dekat.
Aksi tersebut bertujuan mendesak DPRD Sulsel mengeluarkan rekomendasi resmi terkait evaluasi menyeluruh pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Bulukumba serta meminta adanya langkah konkret terhadap dapur yang menjadi objek sorotan masyarakat.
PB KKMB menegaskan bahwa setiap program yang menggunakan anggaran negara wajib dijalankan secara transparan, akuntabel, dan mengutamakan keselamatan penerima manfaat. Mereka menilai tidak boleh ada kompromi terhadap kualitas makanan yang dikonsumsi anak-anak.
"Keselamatan peserta didik harus menjadi prioritas utama. Program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak bangsa tidak boleh justru menimbulkan keresahan dan kekhawatiran di tengah masyarakat akibat dugaan kelalaian pihak tertentu," tegas PB KKMB.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat hasil pemeriksaan resmi yang diumumkan oleh instansi terkait mengenai penyebab dugaan temuan ulat dalam menu MBG tersebut. PB KKMB menyatakan akan terus mengawal proses pemeriksaan dan menunggu langkah konkret pemerintah guna memastikan adanya pertanggungjawaban yang jelas serta perlindungan terhadap hak-hak peserta didik.
Sorotan CELEBES POST
Kasus dugaan makanan berulat dalam Program MBG di Bonto Tiro menjadi ujian serius terhadap sistem pengawasan program yang menggunakan dana negara dan menyasar kelompok rentan, yakni anak-anak usia dini. Publik kini menunggu transparansi hasil investigasi serta ketegasan pemerintah dalam menindak setiap bentuk kelalaian yang berpotensi membahayakan kesehatan peserta didik. Jika pengawasan lemah, maka tujuan mulia Program Makan Bergizi Gratis dapat tercoreng oleh persoalan yang seharusnya dapat dicegah sejak awal melalui kontrol mutu yang ketat dan berlapis.
