 |
| Dokumentasi kontributor Celebes Post |
MOROWALI, CELEBES POST — Anggota DPRD Kabupaten Morowali, Muslimin Dg Masiga, S.A.N., memberikan klarifikasi terkait informasi yang menyebut dirinya memukul meja saat menghadiri proses pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Keurea, Kecamatan Bahodopi.
Muslimin menegaskan, kehadirannya dalam kegiatan tersebut bukan untuk mengintervensi ataupun memengaruhi hasil pemilihan. Ia menyebut dirinya datang setelah menerima aspirasi dari sejumlah warga yang mengaku tidak mendapatkan undangan untuk menggunakan hak pilih, meskipun memiliki KTP dan berdomisili di Desa Keurea.
Sebagai anggota DPRD, Muslimin mengatakan dirinya memiliki tanggung jawab moral untuk mendengarkan setiap aspirasi masyarakat yang disampaikan kepadanya.
“Saya hadir karena ada undangan untuk menghadiri proses pemilihan BPD. Ketika masyarakat menyampaikan aspirasi bahwa ada warga yang merasa tidak diberikan kesempatan memilih, tentu saya harus mendengar dan meminta penjelasan,” jelas Muslimin.
Sorotan Bukan Sekadar Meja yang Dipukul
Peristiwa mengenai gestur memukul meja menjadi perhatian setelah informasi atau potongan video terkait kejadian tersebut beredar.
Muslimin membenarkan adanya gestur tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa tindakan itu menurut versinya terjadi dalam situasi yang cukup ramai, ketika sejumlah orang berbicara secara bersamaan dan dirinya merasa tidak memperoleh kesempatan yang cukup untuk menyampaikan maksud kedatangannya.
Ia menyatakan gestur tersebut dilakukan untuk meminta perhatian agar diberikan kesempatan berbicara, bukan untuk mengancam panitia maupun memaksakan kehendak dalam proses pemilihan.
“Saya hanya ingin diberikan kesempatan untuk berbicara dan menjelaskan persoalan yang disampaikan masyarakat. Jangan sampai karena situasi yang ramai kemudian muncul spekulasi seolah-olah saya datang untuk mengintervensi pemilihan,” ujarnya.
Namun demikian, peristiwa tersebut tetap menjadi bagian penting yang perlu dilihat secara utuh. Sebab, dalam proses demokrasi di tingkat desa, setiap tindakan pejabat publik di ruang pemilihan dapat menimbulkan persepsi berbeda di tengah masyarakat.
Karena itu, klarifikasi dari pihak yang bersangkutan menjadi penting agar penilaian publik tidak hanya bertumpu pada potongan video atau informasi yang belum memberikan gambaran lengkap mengenai rangkaian kejadian.
Hak Pilih Warga Jadi Titik Persoalan
Di balik polemik tersebut, terdapat persoalan yang menurut Muslimin justru perlu mendapatkan perhatian, yakni adanya warga yang mengaku tidak memperoleh kesempatan menggunakan hak pilih dalam pemilihan BPD.
Muslimin kemudian berkomunikasi dengan ketua panitia pemilihan untuk meminta penjelasan mengenai mekanisme, ketentuan serta dasar penetapan daftar pemilih.
Menurutnya, persoalan tersebut seharusnya dapat diselesaikan melalui komunikasi terbuka dengan merujuk pada aturan yang berlaku.
“Saya tidak datang untuk mengatur siapa yang harus dipilih. Saya hanya meminta agar persoalan masyarakat dijelaskan secara terbuka dan sesuai aturan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menempatkan persoalan pemilihan BPD bukan semata-mata sebagai dinamika politik desa, tetapi juga sebagai ujian terhadap transparansi dan akuntabilitas proses demokrasi di tingkat paling dekat dengan masyarakat.
BPD dan Transparansi Proses Demokrasi Desa
Pemilihan BPD memiliki posisi penting dalam tata kelola pemerintahan desa karena BPD merupakan lembaga yang memiliki fungsi representasi masyarakat di desa.
Karena itu, apabila terdapat warga yang mempertanyakan haknya untuk berpartisipasi, mekanisme dan dasar penetapan pemilih semestinya dapat dijelaskan secara terbuka oleh pihak yang bertanggung jawab.
Muslimin menegaskan dirinya tetap menghormati panitia sebagai pihak yang memiliki mandat menjalankan tahapan pemilihan BPD. Setelah proses komunikasi dan klarifikasi dilakukan, ia menyatakan tetap mengikuti proses pemilihan sebagaimana undangan yang diterimanya.
Ia juga mengingatkan agar tidak terjadi perlakuan berbeda terhadap masyarakat hanya karena latar belakang atau status sosial.
“Kalau ada masyarakat yang secara administrasi memenuhi persyaratan, maka tentu harus diperlakukan berdasarkan aturan. Jangan sampai muncul bahasa yang membeda-bedakan masyarakat,” katanya.
Kontrol Publik: Klarifikasi Harus Dibuka, Bukan Ditutup
Polemik ini sekaligus memperlihatkan pentingnya keterbukaan dalam setiap proses demokrasi desa.
Di satu sisi, anggota DPRD memiliki fungsi menyerap aspirasi dan melakukan pengawasan. Di sisi lain, panitia pemilihan memiliki tanggung jawab memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan.
Karena itu, yang menjadi pertanyaan publik bukan semata-mata “siapa yang memukul meja?”, tetapi juga apa yang melatarbelakangi tindakan tersebut, bagaimana mekanisme penetapan daftar pemilih, serta apakah aspirasi warga yang merasa tidak mendapatkan hak pilih telah mendapatkan penjelasan yang memadai.
Untuk memastikan pemberitaan tetap berimbang, seluruh pihak yang terkait dengan proses pemilihan BPD Keurea patut diberikan ruang memberikan keterangan mengenai mekanisme pemilihan, daftar pemilih, serta kronologi kejadian secara utuh.
Dengan demikian, polemik tidak berkembang menjadi konflik personal ataupun konflik antarmasyarakat.
Muslimin: Demokrasi Tidak Boleh Berakhir pada Spekulasi
Muslimin berharap persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat. Ia meminta publik tidak terburu-buru mengambil kesimpulan hanya berdasarkan potongan video atau informasi yang belum diklarifikasi dari seluruh pihak.
Menurutnya, perbedaan pendapat merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Namun, perbedaan tersebut harus diselesaikan melalui komunikasi, klarifikasi dan aturan yang berlaku.
“Demokrasi bukan hanya tentang memilih, tetapi juga memastikan setiap prosesnya berjalan adil, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.”
Muslimin menegaskan dirinya akan terus menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat dengan mendengarkan aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan serta mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa agar berjalan sesuai ketentuan.
Pada akhirnya, substansi persoalan di Keurea tidak semestinya berhenti pada polemik gestur memukul meja. Yang jauh lebih penting adalah memastikan setiap tahapan pemilihan BPD berlangsung transparan, masyarakat memperoleh penjelasan yang jelas, dan hak-hak warga diperlakukan sesuai aturan.
CELEBES POST — Mengawal Aspirasi, Menyorot Kebijakan, Berpihak pada Kepentingan Publik. (*)
