 |
| Dokumentasi kontributor Celebes Post |
CELEBES POST | MAKASSAR — Pernyataan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan soal kondisi bahan bakar minyak (BBM) yang disebut aman kembali menuai sorotan.
Pasalnya, di tengah pernyataan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman yang meminta masyarakat tidak melakukan panic buying karena stok dan kuota BBM disebut aman, Pemprov Sulsel justru mengambil kebijakan mengalihkan pembelajaran SMA, SMK, dan SLB ke sistem daring.
Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Dinas Pendidikan Sulsel Nomor 100.3.4/8413/DISDIK. Pembelajaran daring diberlakukan pada 14–18 September 2026 dengan salah satu pertimbangannya adalah kondisi kelangkaan BBM dan antrean panjang yang dinilai mengganggu mobilitas peserta didik, guru, serta tenaga kependidikan.
Kondisi tersebut dinilai janggal oleh Ketua Bidang Pendidikan PP IPMIL, Haikal.
Menurutnya, publik berhak mempertanyakan bagaimana mungkin BBM disebut aman, tetapi pada saat yang sama persoalan BBM dijadikan alasan untuk mengurangi mobilitas warga sekolah.
“Pada 10 September pemerintah menyatakan stok BBM aman dan masyarakat diminta tidak panik. Dua hari kemudian sekolah justru diminta daring karena kondisi BBM. Ini yang harus dijelaskan pemerintah. Sebenarnya BBM di Sulsel ini aman atau tidak?” tegas Haikal.
Jangan Cuma Bilang Stok Aman
Haikal mengatakan istilah “BBM aman” tidak seharusnya hanya dilihat dari jumlah stok atau kuota yang tercatat dalam sistem.
Menurutnya, ukuran paling sederhana bagi masyarakat adalah apakah BBM tersebut bisa diperoleh dengan mudah dan normal tanpa harus menghadapi antrean panjang atau bahkan mendapati SPBU kehabisan stok.
“Kalau stoknya ada, tetapi masyarakat harus antre panjang dan mobilitas sampai terganggu, berarti ada persoalan yang tidak bisa selesai hanya dengan mengatakan stok aman,” katanya.
Ia menilai pemerintah harus terbuka membedakan antara stok tersedia, distribusi berjalan, dan akses masyarakat.
“Tiga hal ini berbeda. Stok bisa saja tersedia, tetapi distribusi belum tentu lancar. Distribusi bisa berjalan, tetapi akses masyarakat belum tentu normal. Jangan semua persoalan dirangkum hanya dengan kalimat ‘BBM aman’,” tegasnya.
Kalau Aman, Mengapa Sekolah Harus Daring?
Haikal menilai kebijakan pembelajaran daring justru membuat publik semakin sulit memahami narasi pemerintah mengenai kondisi BBM.
Sebab, pemerintah sendiri mengakui dalam kebijakan pendidikan adanya gangguan mobilitas akibat kelangkaan BBM dan antrean panjang.
“Kalau kondisinya memang aman dan normal, mengapa pemerintah harus mengurangi mobilitas siswa, guru, dan tenaga kependidikan? Tetapi kalau kondisinya memang cukup serius sampai aktivitas sekolah harus dialihkan ke daring, berarti publik perlu mendapat penjelasan yang lebih jujur tentang situasi sebenarnya,” ujarnya.
Menurut Haikal, kebijakan pemerintah seharusnya tidak justru melahirkan dua kesan berbeda di tengah masyarakat.
Di satu sisi masyarakat diminta tidak panik karena stok BBM disebut aman. Di sisi lain, pemerintah mengambil langkah pembatasan mobilitas melalui kebijakan pembelajaran daring.
“Jangan sampai masyarakat diminta tenang lewat pernyataan, tetapi diminta waspada lewat kebijakan. Ini yang membuat publik bertanya-tanya,” katanya.
PP IPMIL: Publik Berhak Tahu Kondisi Sebenarnya
PP IPMIL menegaskan tidak sedang mempersoalkan pembelajaran daring sebagai solusi dalam kondisi tertentu.
Yang dipersoalkan adalah konsistensi antara pernyataan pemerintah dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sendiri.
Haikal meminta Pemprov Sulsel menjelaskan kondisi BBM secara lebih terbuka kepada masyarakat.
“Kalau stok aman, katakan stok aman. Kalau masalahnya distribusi, katakan distribusi yang bermasalah. Kalau persoalannya akses masyarakat, jelaskan aksesnya yang terganggu. Jangan menggunakan satu istilah untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya berbeda,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa komunikasi pemerintah bukan sekadar persoalan pilihan kata. Pernyataan pemerintah dapat memengaruhi kepercayaan dan perilaku masyarakat.
“Pemerintah meminta masyarakat tidak panik. Kami setuju masyarakat tidak perlu panik. Tetapi ketenangan masyarakat juga harus dibangun dengan informasi yang jelas, bukan dengan pernyataan yang kemudian terlihat bertentangan dengan kebijakan pemerintah sendiri,” kata Haikal.
Ia pun meminta Pemprov Sulsel tidak berhenti pada penjelasan mengenai jumlah stok BBM, tetapi membuka kondisi distribusi dan akses di lapangan.
“Jangan hanya bicara BBM ada. Pertanyaannya, BBM itu ada di mana, apakah distribusinya lancar, dan apakah masyarakat bisa mendapatkannya secara normal? Itu yang ingin diketahui publik,” tegasnya.
Menurutnya, Surat Edaran Nomor 100.3.4/8413/DISDIK justru menjadi dasar bagi pemerintah untuk memberikan penjelasan yang lebih transparan.p
“Publik tidak butuh dua narasi. Publik butuh satu penjelasan yang masuk akal. Kalau pemerintah mengatakan BBM aman, jelaskan mengapa kondisi yang disebut aman itu sampai membuat sekolah harus daring. Kalau memang ada persoalan distribusi, sampaikan apa adanya,” tutup.
CELEBES POST
