 |
| Dokumentasi kontributor Celebes Post |
CELEBES POST | MAKASSAR — Polemik yang menyeret nama MYE Lounge Makassar belum berhenti di ruang publik. Setelah muncul sorotan terhadap sebuah pesta ulang tahun yang disebut-sebut menampilkan dugaan praktik LGBT, kelompok pemuda Matadoor (Makassar Tidak Kendor) memilih membawa persoalan tersebut ke jalan.
Aksi digelar di Jalan Boulevard, Jl. Metro Tanjung Bunga No. Kav. 1589, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (3/10/2026).
Aksi tersebut mendapat pengawalan aparat kepolisian. Dalam aksinya, Matadoor mendesak Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak bersikap pasif terhadap polemik yang berkembang.
Bagi Matadoor, persoalannya kini bukan lagi sebatas apa yang beredar di tengah masyarakat, melainkan apa sebenarnya yang terjadi di MYE Lounge dan apakah terdapat ketentuan yang dilanggar.
Di titik inilah pemerintah dituntut memberikan jawaban berdasarkan pemeriksaan resmi, bukan sekadar membiarkan polemik berkembang tanpa kepastian.
Dari Polemik ke Pemeriksaan
Jenderal Lapangan Matadoor, Ryyan Saputra, meminta pemerintah melakukan pemeriksaan secara terbuka terhadap tempat hiburan tersebut.
“Kami mendesak Pemkot Makassar dan Pemprov Sulsel segera turun tangan, periksa secara terbuka, dan ambil langkah tegas. Jangan sampai masyarakat mempertanyakan keseriusan pemerintah,” ujar Ryyan, Sabtu (3/10/2026).
Desakan tersebut mencakup pemeriksaan terhadap kegiatan yang menjadi sorotan, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta evaluasi terhadap perizinan operasional MYE Lounge.
Namun demikian, pemeriksaan harus mampu menjawab persoalan secara objektif.
Apakah benar terdapat pelanggaran? Jika ada, aturan apa yang dilanggar? Siapa yang bertanggung jawab? Dan langkah apa yang secara hukum dapat dilakukan pemerintah?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut semestinya dijawab melalui pemeriksaan, bukan melalui asumsi.
Sebab, sebuah potongan video, informasi yang beredar, ataupun tudingan dalam aksi demonstrasi tidak dengan sendirinya menjadi bukti final mengenai adanya pelanggaran.
 |
| Dokumentasi kontributor Celebes Post |
 |
| Dokumentasi kontributor Celebes Post |
Izin Operasional Ikut Dipertanyakan
Matadoor juga mendesak agar izin operasional MYE Lounge dievaluasi.
Permintaan tersebut membuat pemerintah memiliki pekerjaan yang lebih konkret: memastikan apakah seluruh persyaratan operasional tempat hiburan tersebut masih terpenuhi dan apakah kegiatan yang berlangsung di dalamnya sesuai dengan ketentuan izin serta regulasi yang berlaku.
Jika dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran administratif maupun pelanggaran terhadap ketentuan lainnya, pemerintah tentu perlu menjelaskan jenis pelanggaran, dasar hukum penindakan, serta tahapan sanksi yang dapat diterapkan.
Sebaliknya, apabila hasil pemeriksaan tidak menemukan pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan, pemerintah juga perlu memberikan penjelasan agar publik tidak terus berada dalam ruang spekulasi.
Dengan demikian, pemeriksaan bukan hanya penting untuk menindak apabila terjadi pelanggaran, tetapi juga penting untuk membersihkan nama pihak yang ternyata tidak terbukti melakukan pelanggaran.
Matadoor Minta Pemerintah Tidak Diam
Ketua Matadoor, Karaeng Emba, menegaskan pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut sampai terdapat kejelasan.
“Kami tidak akan berhenti sampai ada kepastian. Pemerintah diminta bertindak sesuai aturan, jangan biarkan ini berlarut-larut,” katanya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa Matadoor menghendaki adanya tindak lanjut konkret dari pemerintah.
Namun, pengawalan publik terhadap sebuah persoalan juga perlu ditempatkan dalam koridor hukum.
Desakan agar pemerintah bertindak tidak boleh berubah menjadi tekanan untuk menjatuhkan sanksi sebelum pemeriksaan selesai.
Begitu pula sebaliknya, proses pemeriksaan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan persoalan apabila memang terdapat bukti pelanggaran.
Kuncinya adalah pemeriksaan yang transparan, bukti yang jelas, dan keputusan berdasarkan aturan.
Pemerintah Perlu Buka Apa yang Diperiksa
Jika pemerintah benar-benar turun tangan, setidaknya ada sejumlah aspek yang layak dijelaskan kepada publik.
Pertama, status dan jenis perizinan MYE Lounge serta kewenangan instansi yang menerbitkannya.
Kedua, apakah kegiatan yang menjadi sorotan tersebut sesuai dengan ketentuan operasional tempat hiburan.
Ketiga, apakah terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan dokumen.
Keempat, jika ditemukan pelanggaran, apa bentuk pelanggarannya dan sanksi apa yang dapat dikenakan.
Kelima, apabila tidak ditemukan pelanggaran, pemerintah juga perlu menyampaikan hasil pemeriksaan secara proporsional agar masyarakat mendapatkan informasi yang utuh.
Transparansi seperti ini penting untuk mencegah sebuah polemik berhenti pada saling tuding.
Video Dokumentasi kontributor Celebes Post:
MYE Lounge Juga Berhak Menjelaskan
Di tengah desakan pemeriksaan tersebut, posisi manajemen MYE Lounge juga tidak boleh diabaikan.
Pihak pengelola memiliki hak untuk memberikan penjelasan mengenai kegiatan yang dipersoalkan, termasuk konteks acara, bentuk kegiatan, siapa penyelenggara, serta apakah terdapat pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan.
Klarifikasi dari manajemen menjadi bagian penting dalam pemberitaan yang berimbang.
Tanpa keterangan dari pihak yang dituding, publik hanya akan mendapatkan satu sisi cerita.
Karena itu, ruang klarifikasi harus tetap dibuka.
Dugaan tetaplah dugaan sampai ada bukti dan pemeriksaan yang membuktikannya.
Desakan Penyegelan, Tunggu Hasil Pemeriksaan
Matadoor bahkan meminta pemerintah mempertimbangkan penyegelan MYE Lounge apabila hasil pemeriksaan nantinya membuktikan adanya pelanggaran.
Permintaan tersebut harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang berlaku.
Penyegelan atau penghentian kegiatan tidak semestinya dilakukan hanya berdasarkan tekanan massa ataupun opini publik. Harus terdapat dasar kewenangan, hasil pemeriksaan, bukti pelanggaran, dan prosedur yang jelas.
Dengan cara itu, tindakan pemerintah tidak hanya terlihat tegas, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Sebaliknya, jika pemeriksaan menemukan pelanggaran namun tidak ada tindak lanjut, publik juga berhak mempertanyakan alasan pemerintah.
Pertanyaan Besar Kini Berada di Meja Pemerintah
Polemik MYE Lounge pada akhirnya tidak cukup dijawab dengan pernyataan pro dan kontra.
Pemerintah perlu menunjukkan apakah telah melakukan pemeriksaan dan apa hasilnya.
Jika belum, kapan pemeriksaan dilakukan?
Jika sudah, apa temuannya?
Dan apabila ditemukan pelanggaran, tindakan apa yang akan diambil?
Inilah titik kontrol yang kini menjadi perhatian.
Sebab masyarakat tidak hanya membutuhkan kegaduhan di ruang publik. Masyarakat membutuhkan kepastian berdasarkan fakta.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, manajemen MYE Lounge maupun instansi terkait belum memberikan tanggapan resmi mengenai tuntutan Matadoor tersebut.
CELEBES POST membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak MYE Lounge, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, maupun instansi terkait lainnya sepanjang disampaikan secara resmi dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tugas pers bukan menjadi hakim. Tugas pers mengajukan pertanyaan, menguji informasi, membuka ruang klarifikasi, dan mengawal fakta sampai terang.
Karena pada akhirnya, bukan viralnya sebuah tudingan yang menentukan benar atau salah—melainkan bukti dan proses pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
MDS | CELEBES POST
Pewarta Penyambung Lidah Rakyat
