 |
| Dokumentasi kontributor Celebes post |
CELEBES POST | **TAKALAR –** Lembaga Pergerakan Mahasiswa (LPM) menyoroti dugaan penipuan dan pemalsuan dokumen terkait pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Takalar yang diduga mengakibatkan sejumlah warga mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah.
Berdasarkan data dan dokumen yang diperoleh LPM, terdapat dokumen dengan nomor **BKPSDM-PPI/V/2020** yang berkaitan dengan persoalan pengangkatan CPNS tersebut. Dokumen ini menjadi salah satu dasar bagi LPM untuk mendorong penelusuran lebih lanjut terhadap legalitas penerbitan, proses administrasi, serta pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan persoalan tersebut.
Dalam perkara ini, nama mantan Bupati Kabupaten Takalar, Syamsari Kitta, turut menjadi perhatian LPM. Namun, keterlibatan dan tanggung jawab masing-masing pihak harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan pembuktian hukum.
LPM menilai persoalan ini tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan. Sebab, apabila benar terdapat praktik penipuan dengan menggunakan dokumen yang diduga tidak sah untuk menjanjikan pengangkatan CPNS, maka hal tersebut merupakan persoalan serius yang merugikan masyarakat dan mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
Atas dasar temuan tersebut, LPM menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa di **Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan** sekaligus menyampaikan laporan resmi terhadap mantan Bupati Takalar Syamsari Kitta agar dugaan persoalan ini dapat ditelusuri secara objektif dan transparan.
**LPM MENUNTUT:**
1. Mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan melakukan penelusuran dan penyelidikan terhadap dugaan penipuan serta pemalsuan dokumen pengangkatan CPNS di Kabupaten Takalar.
2. Meminta aparat penegak hukum memeriksa mantan Bupati Takalar Syamsari Kitta terkait dugaan persoalan tersebut.
3. Mengusut legalitas dan keabsahan dokumen bernomor BKPSDM-PPI/V/2020.
4. Menelusuri dugaan aliran dana yang menyebabkan korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah.
5. Memeriksa seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan dalam proses penerbitan maupun penggunaan dokumen tersebut.
6. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat yang mengaku menjadi korban.
**PERNYATAAN LEMBAGA PERGERAKAN MAHASISWA**(LPM)
LPM menegaskan bahwa rencana aksi dan pelaporan ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dalam mengawal persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Kami tidak ingin persoalan dugaan pengangkatan CPNS yang merugikan warga hanya menjadi cerita tanpa kepastian hukum. Setiap dokumen harus diuji keabsahannya, setiap aliran dana harus ditelusuri, dan setiap pihak yang memiliki keterkaitan harus dimintai klarifikasi.
Apabila ditemukan bukti yang cukup mengenai adanya tindak pidana, LPM mendesak agar pihak-pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
E KARCA CELEBES POST | HUMAS (LPM)
