Celebespost Makassar Sulsel, – Perjuangan Tanty Rudjito untuk mendapatkan kembali anaknya telah berlangsung selama kurang lebih tiga tahun. Namun, di tengah panjangnya proses hukum yang ditempuh, sejumlah pertanyaan mendasar masih membayangi penanganan perkara dugaan perampasan anak dan pemalsuan dokumen yang kini bergulir di Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor perkara 978/Pid.B/2026/PN Mks.
Perkara yang menempatkan Rusdianto sebagai terdakwa tersebut memasuki tahapan penting setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) Reskianisari, S.H., mengajukan tuntutan pidana penjara selama tiga tahun berdasarkan Pasal 391 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terkait tindak pidana menggunakan surat palsu.
Dalam keterangannya (10/11/26), bagi Tanty Rudjito, tuntutan tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan hukum yang sejak awal diperjuangkannya. Ia mempertanyakan perkembangan dugaan perampasan anak yang menurut keterangannya juga telah masuk dalam penanganan penyidik kepolisian, tetapi tidak tercantum sebagai tindak pidana yang dimohonkan untuk dinyatakan terbukti dalam tuntutan JPU.
Persoalan ini menjadi sorotan karena perjuangannya selama tiga tahun bukan hanya menyangkut dokumen yang dipersoalkan, tetapi juga berkaitan dengan upayanya mendapatkan kembali anaknya serta memperoleh kepastian hukum.
Tanty mengungkapkan bahwa sejak tahap penyidikan, terdapat dua dugaan tindak pidana yang menurutnya dimasukkan dalam penanganan perkara, yakni dugaan perampasan anak dan pemalsuan dokumen.
Akan tetapi, dalam tuntutan yang diajukan di persidangan, JPU meminta majelis hakim menyatakan Rusdianto bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 391 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
"Saya sudah tiga tahun berjuang untuk mengambil anak saya kembali. Tetapi dalam prosesnya, jaksa hanya menaikkan dugaan kasus pemalsuan dokumen. Padahal, dari penyidik ada dua pasal yang dimasukkan, yaitu pasal perampasan anak dan pemalsuan dokumen," Ungkap Tanty.
Perbedaan antara dugaan tindak pidana yang disebut Tanty dalam tahap penyidikan dan rumusan tuntutan JPU tersebut memunculkan pertanyaan yang membutuhkan penjelasan resmi.
Apakah dugaan perampasan anak telah diproses melalui perkara terpisah? Apakah terdapat pertimbangan hukum tertentu sehingga dugaan tersebut tidak masuk dalam tuntutan perkara yang sedang disidangkan?
Pertanyaan ini penting dijawab oleh pihak kepolisian maupun kejaksaan agar masyarakat memperoleh gambaran yang jelas mengenai perkembangan penanganan laporan tersebut. Sebab, proses hukum seharusnya tidak menyisakan ketidakjelasan bagi pihak yang mencari perlindungan dan kepastian hukum.
Selain mempertanyakan ruang lingkup tuntutan, Tanty juga menyoroti tidak dihadirkannya saksi ahli dalam persidangan.
Menurut keterangannya, penyidik kepolisian sebelumnya telah meminta keterangan saksi ahli untuk mendalami perkara tersebut. Namun, saksi ahli yang dimaksud tidak dihadirkan dalam persidangan yang diikutinya.
"Selain itu, penyidik juga sudah meminta keterangan saksi ahli terkait kasus ini. Namun, dalam persidangan saya, saksi ahli tersebut tidak dihadirkan," Tambahnya.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana keterangan ahli ditempatkan dalam proses pembuktian. Apakah keterangan ahli telah menjadi bagian dari berkas perkara? Apakah telah dipertimbangkan oleh JPU? Ataukah terdapat alasan hukum tertentu sehingga ahli tidak dihadirkan?
Penjelasan dari pihak penuntut umum diperlukan agar publik dapat memahami secara utuh pertimbangan dalam penyusunan tuntutan. Terlebih, perkara ini menyangkut persoalan dokumen yang keabsahannya menjadi salah satu pokok pembuktian di persidangan.
Dalam keterangannya, Tanty menyebut sejumlah saksi dari berbagai instansi telah dihadirkan dalam persidangan, di antaranya Rumah Sakit Ananda, Rumah Sakit Daya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).
Menurut Tanty, pihak Rumah Sakit Ananda membenarkan bahwa dirinya memang melahirkan anak di rumah sakit tersebut.
Sementara itu, berdasarkan penjelasan dari Rumah Sakit Daya di persidangan, pihak rumah sakit tidak memiliki dokumen persalinan atas nama Tanti Rudjito, serta ada dugaan pemalsuan tanda tangan pada dokumen keterangan kelahiran yang tidak diketahui oleh pihak rumah sakit daya.
"Saya tidak pernah mengurus surat keterangan lahir ataupun melahirkan di Rumah Sakit Daya. Saya hanya melahirkan di Rumah Sakit Ananda," Jelasnya.
Tanty juga menyampaikan bahwa dalam persidangan muncul keterangan mengenai dokumen yang dibuat atas nama Indri Yati Limuang.
Adapun pihak Dukcapil, menurut Tanty, dalam keterangannya dipersidangan menyatakan tidak mengetahui secara langsung proses awal penerbitan dokumen karena hanya menerima berkas dari pihak yang mengurus administrasi.
Rangkaian keterangan tersebut menjadi bagian penting untuk menelusuri asal-usul dokumen yang dipersoalkan, termasuk siapa yang membuat, mengurus, dan menyerahkan dokumen tersebut serta bagaimana proses administrasinya berlangsung.
Meski demikian, keterangan tersebut tetap harus ditempatkan sesuai sumbernya dan dinilai berdasarkan fakta serta alat bukti yang terungkap di persidangan. .
Berdasarkan tuntutan tertulis Jaksa Penuntut Umum Reskianisari, S.H., terdapat dua poin utama yang dimohonkan kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar.
Pertama, menyatakan terdakwa Rusdianto bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan surat palsu", sebagaimana diatur dalam Pasal 391 ayat (2) UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rusdianto berupa pidana penjara selama tiga tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
Dengan demikian, tuntutan JPU secara tegas meminta pidana penjara tiga tahun serta kelanjutan penahanan terhadap terdakwa.
Hingga berita ini disusun, berdasarkan informasi yang diperoleh, Rusdianto masih menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Makassar.
Perlu ditegaskan, tuntutan jaksa bukanlah putusan akhir. Majelis hakim tetap memiliki kewenangan untuk menilai seluruh fakta persidangan, alat bukti, dan argumentasi hukum sebelum menjatuhkan putusan.
Menjelang putusan, Tanty berharap majelis hakim tidak hanya mencermati tuntutan jaksa, tetapi juga mempertimbangkan seluruh fakta, keterangan saksi, serta alat bukti yang terungkap selama persidangan.
"Saya hanya ingin putusannya seadil-adilnya dan terdakwa diberikan hukuman sesuai undang-undang," Tegas Tanty.
Ia menyatakan akan menempuh upaya hukum apabila putusan pengadilan nantinya dinilai belum memenuhi rasa keadilan. Tanty juga meminta agar pihak kejaksaan mempertimbangkan langkah hukum apabila putusan tersebut dinilai belum sesuai dengan fakta dan tuntutan keadilan.
"Saya akan banding. Saya juga meminta jaksa untuk melakukan banding," Ujarnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Tanty masih menaruh harapan besar terhadap proses peradilan untuk memperoleh kepastian hukum setelah kurang lebih tiga tahun memperjuangkan haknya.
Perkara nomor 978/Pid.B/2026/PN Mks menyisakan sejumlah pertanyaan yang patut memperoleh penjelasan dari pihak-pihak berwenang.
Pertama, bagaimana tindak lanjut dugaan perampasan anak yang menurut Tanty telah dimasukkan penyidik dalam penanganan perkara sejak awal?
Kedua, mengapa saksi ahli yang disebut telah dimintai keterangan oleh penyidik tidak dihadirkan dalam persidangan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk mengintervensi kewenangan majelis hakim ataupun mendahului kesimpulan hukum. Namun, hal itu merupakan bagian dari kepentingan publik untuk memperoleh informasi yang transparan, profesional, dan akuntabel.
Jangan sampai perjuangan seorang ibu selama tiga tahun untuk mendapatkan kembali anaknya terus dibayangi ketidakjelasan mengenai tindak lanjut persoalan yang sejak awal dilaporkan.
Kini, majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar memegang peranan penting untuk memutus perkara berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Keadilan tidak semata-mata diukur dari berat-ringannya hukuman yang dituntut, tetapi juga dari sejauh mana seluruh fakta diperiksa, hak-hak para pihak dilindungi, dan setiap laporan memperoleh kepastian hukum.
Redaksi membuka ruang kepada seluruh pihak untuk memberikan ruang hak jawab dan klarifikasi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.(*411U).
Sumber : Keterangan langsung Tanty Rudjito.
Pantauan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Makassar: https://sipp.pn-makassar.go.id
