 |
| Ilustrasi |
Celebes Post Pinrang – Aroma ketidakberesan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mencuat di Kabupaten Pinrang. Komite Sekolah dari sejumlah kecamatan menyatakan siap menggelar aksi demonstrasi menuntut transparansi penggunaan dana pendidikan yang diduga disalahgunakan untuk pembiayaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) di Swiss-Belhotel Makassar pada pertengahan April 2025.
Sejumlah kepala sekolah dan guru dari 12 kecamatan diundang mengikuti Bimtek yang berlangsung selama empat hari, dibagi dalam dua gelombang (masing-masing enam kecamatan). Namun, biaya pelatihan yang dipatok sekitar Rp2,5 juta per peserta dan dibebankan langsung ke dana BOS sekolah, memicu gelombang pertanyaan dari publik.
Komite Sekolah Kabupaten Pinrang, sebagai representasi suara orang tua dan masyarakat, mempertanyakan keabsahan pembebanan dana BOS untuk kegiatan semacam itu. Menurut mereka, anggaran yang berasal dari negara semestinya digunakan langsung untuk peningkatan mutu pembelajaran, bukan dialokasikan untuk kegiatan yang tidak disosialisasikan secara transparan.
Salah seorang anggota komite yang enggan disebutkan namanya menyatakan, “Ada kejanggalan besar di sini. Hotel tempat pelaksanaan kegiatan bahkan memberikan potongan harga, tapi kenapa peserta tetap dipungut biaya tinggi dari dana BOS?”
Bimtek tersebut berlangsung di Swiss-Belhotel Makassar, Sulawesi Selatan, pada tanggal 14 hingga 18 April 2025. Berdasarkan data yang dihimpun, kegiatan ini melibatkan puluhan peserta dari jenjang SD hingga SMP.
Dugaan penyimpangan muncul lantaran tidak ada keterbukaan anggaran serta laporan resmi kepada publik. Kegiatan yang seharusnya memperkuat kapasitas guru, justru menyisakan pertanyaan soal motif dan efektivitas pelaksanaannya. Beberapa komite juga menyoroti lemahnya pengawasan dari Dinas Pendidikan, yang seharusnya memverifikasi setiap penggunaan anggaran secara ketat.
Inspektur Inspektorat Kabupaten Pinrang, H. M. Aswin, yang turut hadir dalam kegiatan itu menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran yang akuntabel. "Setiap sen dari dana BOS harus bisa dipertanggungjawabkan. Jika ada penyimpangan, tentu akan kami tindak lanjuti sesuai prosedur," tegasnya.
Namun hingga kini, Dinas Pendidikan belum memberikan pernyataan resmi terkait alokasi anggaran Bimtek tersebut. Ketidakjelasan ini justru memperkuat niat Komite Sekolah untuk turun ke jalan.
Komite Sekolah merencanakan aksi terbuka jika dalam waktu dekat Dinas Pendidikan Kabupaten Pinrang tidak memberikan klarifikasi secara resmi dan transparan. Aksi ini bukan sekadar bentuk protes, tetapi seruan agar dunia pendidikan dibersihkan dari praktik yang mencederai semangat pelayanan publik.
“Kami tidak anti pelatihan, tapi harus jelas dari mana anggarannya, berapa nilainya, dan untuk apa saja digunakan. Ini uang negara, uang rakyat. Jangan seenaknya digunakan tanpa akuntabilitas,” tegas seorang perwakilan komite lainnya.
AR - Celebes Post
