 |
| Aksi Unjuk Rasa |
Makassar, Celebes Post — Polemik lahan seluas 52 hektar di Manggala kembali mengemuka. Forum Warga Bersatu Perumahan Gubernur dan Perumahan Pemda Manggala menyatakan apresiasi sekaligus desakan keras kepada DPRD Provinsi Sulawesi Selatan agar rekomendasi hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) tidak berhenti hanya sebatas dokumen, melainkan benar-benar ditindaklanjuti.
RDP yang digelar pada 8 Juli 2025 lalu oleh DPRD Sulsel, khususnya Komisi A, bersama sejumlah lembaga dan instansi terkait, menjadi panggung penting untuk menegaskan kembali posisi warga yang selama bertahun-tahun menghadapi ketidakpastian status hukum lahan. Persoalan ini bahkan kini masih berjalan di tingkat kasasi Mahkamah Agung, sehingga kejelasan kepemilikan lahan menjadi taruhan besar bagi ratusan kepala keluarga yang bermukim di kawasan tersebut.
Perwakilan Forum Warga Bersatu menegaskan, surat rekomendasi DPRD merupakan pijakan resmi yang harus ditaati seluruh pihak yang hadir dalam forum, baik pemerintah provinsi, instansi teknis, maupun lembaga penegak hukum. Warga menaruh harapan besar agar rekomendasi tersebut menjadi dasar dalam mengurai sengkarut lahan Manggala yang dianggap telah terlalu lama berlarut.
“Kami memberi apresiasi kepada DPRD Sulsel, khususnya Komisi A, yang sudah menindaklanjuti aspirasi kami. Namun, kami tidak ingin rekomendasi itu hanya jadi formalitas di atas kertas. Kami menuntut agar rekomendasi ini benar-benar dijalankan demi kepastian hukum dan keadilan,” tegas perwakilan Forum Warga Bersatu, Jumat (22/8/2025).
Bagi warga, keadilan dan kepastian hukum bukan lagi sekadar retorika, melainkan kebutuhan nyata untuk menjamin hak hidup mereka di tanah yang telah lama ditempati. Mereka menegaskan akan terus mengawal proses ini dengan mengagendakan langkah-langkah lanjutan, baik berupa aksi maupun jalur advokasi hukum, sesuai dinamika tindak lanjut dari DPRD maupun lembaga terkait.
Kasus lahan Manggala ini kerap menjadi sorotan publik karena menyangkut aset strategis di Kota Makassar. Sengketa yang berlarut-larut tanpa penyelesaian dianggap mencederai rasa keadilan, sekaligus menunjukkan lemahnya keberpihakan pemerintah terhadap hak rakyat.
Forum Warga Bersatu memastikan tidak akan mundur dalam memperjuangkan hak-hak warga. “Kami siap melanjutkan langkah berikutnya, termasuk aksi dan upaya hukum lain, jika rekomendasi RDP tidak segera dijalankan,” tutup pernyataan Forum.
@gun/mds
