 |
| Orasi Di Depan Kejati |
CELEBES POST | MAKASSAR — Koalisi Pemuda Turatea kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati), menuntut agar penanganan kasus dugaan korupsi pupuk subsidi senilai Rp6 miliar segera diambil alih oleh Kejati. Aksi ini menjadi penegasan bahwa perkara tersebut tidak boleh berhenti di tengah jalan dan tidak boleh dibiarkan tanpa kepastian hukum.
Aksi berlangsung dengan orasi bergantian, membawa spanduk dan poster berisi tuntutan penegakan hukum yang adil, transparan, dan berpihak kepada rakyat kecil, khususnya petani yang selama ini bergantung pada pupuk subsidi untuk keberlangsungan hidup mereka.
 |
| Mendengarkan Dengan Hikmat Orasi Jendral Lapangan Koalisi Pemuda Turatea |
Hak Petani yang Dirampas
Kasus dugaan korupsi pupuk subsidi ini dinilai bukan sekadar persoalan administrasi atau angka dalam laporan keuangan negara. Di balik dugaan kerugian negara Rp6 miliar, terdapat penderitaan nyata para petani yang kehilangan hak atas pupuk bersubsidi, terganggunya produktivitas pertanian, serta ancaman terhadap ketahanan pangan masyarakat.
Pupuk subsidi merupakan hak petani kecil. Ketika anggaran tersebut diselewengkan, yang dirampas bukan hanya uang negara, tetapi juga masa depan petani dan keadilan sosial. Karena itu, Koalisi Pemuda Turatea menilai penanganan kasus ini harus dilakukan secara serius dan tidak setengah hati.
Nasib Ibu Amrina di Pusaran Perkara
Dalam kasus ini, nama Ibu Amrina mencuat sebagai warga negara yang terdampak langsung dan hingga kini masih mencari keadilan. Koalisi Pemuda Turatea menilai proses hukum yang berjalan justru memunculkan tanda tanya besar di tengah publik.
Mereka mempertanyakan apakah hukum benar-benar ditegakkan secara adil atau justru melemahkan pihak yang paling rentan. Kekhawatiran akan praktik “hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas” kembali mengemuka dan menjadi sorotan utama dalam aksi tersebut.
Desakan Transparansi dan Keberanian Aparat Hukum
Dalam orasinya, Agung Setiawan menegaskan bahwa pengawalan terhadap kasus ini merupakan bentuk kepedulian dan kontrol demokratis masyarakat terhadap penegakan hukum.
“Pengawalan terhadap kasus ini adalah bentuk kepedulian dan kontrol demokratis. Kami mendesak aparat penegak hukum bekerja secara transparan, profesional, dan berkeadilan. Usut tuntas siapa pun yang bertanggung jawab tanpa pandang jabatan atau kekuasaan,” tegas Agung.
Ia menambahkan, seluruh fakta harus dibuka seterang-terangnya agar publik mengetahui kebenaran yang sesungguhnya dan tidak ada pihak yang dikorbankan demi melindungi kepentingan tertentu.
Keadilan untuk Rakyat Kecil
Menurut Agung, keadilan bagi Ibu Amrina merupakan simbol keadilan bagi rakyat kecil secara keseluruhan. Jika satu orang saja dikorbankan dalam proses hukum demi kepentingan tertentu, maka keadilan dinilai telah gagal menjalankan fungsinya.
“Keadilan untuk Ibu Amrina adalah keadilan untuk rakyat kecil. Jika satu orang saja dikorbankan demi melindungi kepentingan tertentu, maka keadilan itu telah gagal. Karena itu, kami akan terus mengawal kasus ini sampai kejelasan hukum benar-benar ditegakkan,” lanjutnya.
Tuntutan Tegas ke Kejati
Melalui aksi ini, Koalisi Pemuda Turatea secara tegas meminta Kejaksaan Tinggi mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi pupuk subsidi Rp6 miliar tersebut. Mereka menilai pengambilalihan diperlukan demi memastikan proses hukum berjalan objektif, transparan, dan bebas dari intervensi.
Aksi ditutup dengan seruan moral dan politik: keadilan tidak boleh ditawar, korupsi pupuk subsidi harus diusut tuntas, dan hak rakyat—khususnya petani—harus dipulihkan.
“Usut tuntas korupsi pupuk subsidi Rp6 miliar. Pulihkan hak rakyat.”
MDS – CELEBES POST
